Area Tematik Program Kami

Pengurangan Kekerasan Terhadap Perempuan

Mengapa isu ini penting

Kekerasan terhadap perempuan berakar dari diskriminasi jender dan berdampak pada rendahnya kesejahteraan perempuan dan anak-anak. Perempuan korban kekerasan menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan hak keamanan, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Dalam survey Badan Pusat Statistik dan UNFPA di 2017, sepertiga perempuan Indonesia pernah mengalami kekerasan dalam hidupnya, terutama oleh pasangan dan orang yang dekat dengan mereka.
Angka kasus kekerasan pada perempuan terus meningkat. KOMNAS Perempuan mencatat 348,446 kasus pada 2017, 312 kasus di antaranya adalah pernikahan usia dini. Namun, hukum yang mengatur kekerasan seksual masih sangat terbatas, dengan sempitnya definisi kekerasan seksual yang membatasi perempuan untuk mendapatkan perlindungan. Akibatnya, perempuan korban kekerasan terus menghadapi diskriminasi, dan bahkan disalahkan atas kekerasan yang terjadi pada mereka.

Pendekatan kami

Mengakhiri kekerasan pada perempuan adalah prioritas pemerintah Indonesia, seperti tercantum dalam Nawa Cita dan rencana pembangunan nasional (RPJMN 2015-2019). Hal ini sejalan dengan SDG Gol 5 untuk mengakhiri segala jenis diskriminasi terhadap perempuan di manapun.

MAMPU mendukung Komnas Perempuan, FPL (Forum Pengada Layanan) dan BaKTI untuk bekerja sama dengan pemerintah dan perwakilan rakyat di tingkat lokal dan nasional untuk kebijakan, program dan sistem yang dapat melindungi perempuan dari kekerasan.

Mitra membentuk kelompok perempuan, kampanye kesadaran publik, penanganan kasus, advokasi peraturan, menghimpun dana untuk perlindungan wanita korban kekerasan, serta mengembangkan data untuk advokasi kebijakan berbasis data dan bukti lapangan.

Capaian kami:

  • Penguatan kelembagaan mitra (Komnas Perempuan, Forum Pengadaan Layanan dan Yayasan BaKTI) dalam kapasitas operasional, manajemen, keuangan dan advokasi
  • RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) menjadi Undang-Undang inisiatif DPR RI
  • Pengembangan Model Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (SPPT-PKKTP) di Jawa Tengah
  • Peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan beserta alokasi anggaran
  • Panduan reses partisipatif yang diuji coba anggota DPRD kota Parepare, Ambon, Kendari dan Kabupaten Lombok Timur

Dashboard berikut menampilkan sejumlah data dan informasi penting pada area tematik ini



Mitra Kami pada area tematik ini

Cerita Perubahan

Pengalaman Ikuti Tes IVA Kanker Serviks dari ‘Aisyiyah

Berlatih Jadi Pemimpin Perempuan di PEKKA Kalimantan Barat

Paham Kesehatan Reproduksi lewat Balai Sakinah ‘Aisyiyah

Pimpinan Ranting ‘Aisyiyah Bantaeng : Aktif Pastikan Kesehatan Reproduksi jadi Prioritas di Musrenbang

Mantan Buruh Migran Suarakan Isu di Desa lewat Foto

Berbagi Keterampilan Menjahit Bersama Yayasan Satu Karsa Karya di Kupang, NTT

Kisah Sri Mujiati Perjuangkan Penyandang Difabel Korban Kekerasan Seksual

Bidan Desa Teladan Kampanyekan Tes IVA dan ASI Eksklusif di Bedingin, Jawa Timur Bersama Balai Sakinah ‘Aisyiyah

LBH APIK Berkoordinasi dengan Polres Jakarta Utara untuk Tangani Kekerasan Perempuan dan Anak

Mama-mama Belu Aktif Berbagi Informasi Pelayanan Dasar di Kelompok Konstituen NTT

BaKTI Tingkatkan Kesadaran akan Kekerasan Perempuan dan Anak lewat Diskusi Kampung di Atambua

Belajar Praktik Cerdas dari Perempuan Miskin NTT dalam Atasi Masalah Desa