Area Tematik Program Kami

Akses Kepada Perlindungan Sosial

Mengapa isu ini penting

Perlindungan sosial dapat membantu menangani kemiskinan, dengan menghilangkan ketidaksetaraan dan membangun ketahanan rumah tangga dalam menghadapi hal tak terduga, terutama dalam hal kesehatan. Perlindungan sosial dapat memperbaiki angka kesehatan gizi, tingkat pendidikan dan angka partisipasi kerja, memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Program perlindungan sosial berkontribusi pada 14 dari 17 Sustainable Developments Goals (SDG). Pemerintah Indonesia berkomitmen menciptakan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, lewat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimulai di tahun 2014 dan ditargetkan mencapai 100% jangkauan di tahun 2019.

Namun, banyak perempuan miskin, seperti mereka yang bekerja di sektor informal, perempuan kepala keluarga dan mereka yang tinggal di daerah terpencil yang masih tidak dapat mengakses program tersebut terutama layanan kesehatan reproduksi. Mereka memiliki pengetahuan yang rendah terhadap persyaratan program, layanan yang diberikan, atau tidak masuk dalam daftar penerima manfaat karena tidak memiliki dokumen identitas.

Pendekatan kami

MAMPU mendukung tiga mitra untuk meningkatkan akses perempuan terhadap program-program perlindungan sosial Pemerintah Indonesia khususnya JKN untuk warga miskin (JKN-PBI). KAPAL Perempuan, PEKKA dan KPI membangun kepemimpinan perempuan dan memberdayakan agar mampu beradvokasi pada pengambil keputusan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap program perlindungan sosial.

Mitra MAMPU memberdayakan perempuan miskin untuk meningkatkan pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan. Mereka menggerakkan komunitas dengan peningkatan kesadaran lewat sosialisasi program perlindungan sosial, menangani aduan, serta melakukan pengawasan dan advokasi untuk memperbaiki kualitas data rumah tangga miskin dalam skala sub-nasional. Lewat MAMPU, mereka telah memperluas jaringan ke segala tingkat, mulai dari desa hingga pemerintah dan parlemen.

MAMPU juga memberikan mitra ruangan untuk mencoba model dan strategi baru untuk meningkatkan akses terhadap layanan dan meningkatkan peranan perempuan dalam perencanaan pembangunan di skala lokal untuk memastikan kebijakan dan anggaran memperhatikan aspirasi mereka.

KLIK PEKKA, model inisiatif PEKKA mendukung layanan informasi dan konsultasi untuk program perlindungan sosial pemerintah dan dokumen legal.

Sekolah Perempuan, inisiatif dari KAPAL Perempuan ini mengorganisasi perempuan, mengajarkan mereka tentang hak-hak perempuan serta membentuk pemimpin perempuan yang aktif terlibat dalam proses pembuatan keputusan di ranah pribadi dan publik.

PIPA-JKN inisiatif dari KPI, mengorganisasi kelompok perempuan (Balai Perempuan) dan membentuk pemimpin perempuan yang memonitor akses perempuan ke JKN dengan menampung keluhan masyarakat.

Capaian kami:

  • Terbentuknya >600 kelompok beranggotakan >10.800 perempuan kepala keluarga, melahirkan 5000 kader perempuan
  • Lebih dari 150.000 warga di wilayah kerja mengkonsultasikan isu terkait program perlindungan sosial pemerintah melalui KLIK PEKKA.
  • Mendorong terbitnya 1000 akta kelahiran mendukung program nasional 100.000 Akta Kelahiran Gratis.
  • Advokasi kebijakan Layanan Identitas Hukum (Peraturan Desa Itsbat Nikah, Dana Sosial dan Kesehatan) di berbagai wilayah kerja MAMPU.
  • 131 Sekolah Perempuan akan direplikasi pemerintah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Gresik dan Lombok Utara di desa-desa lain di luar wilayah kerja MAMPU
  • Munculnya 680 pemimpin perempuan ‘Gender Watch’ dan Forum Multi Pihak di Pangkep, Lombok Utara, dan Gresik dalam RPJMD dan RKP
  • Adanya Peraturan Desa Partisipasi Perempuan dalam proses pembangunan desa berdasarkan data hasil pemantauan RPJMD di Kabupaten Pangkep. Gresik. Lombok Utara dan Lombok Timur
  • Lebih dari 50% rekomendasi Sekolah Perempuan dan Musrenbang tingkat desa, kecamatan dan Kabupaten tahun 2017 diakomodasi RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), dan Rencana Kerja Dinas SKPD.
  • Penyelenggaraan Musrenbang Perempuan di Lombok Timur dan Utara
  • Peraturan Bupati (Perbup) Sukabumi tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Partisipasi Warga dan Organisasi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Sosial.
  • KPI bersama dengan jaringannya mendorong disahkannya UU no. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam
  • KPI bersama dengan jaringannya mendorong disahkannya UU No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
  • Lebih dari 10.000 perempuan terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan posisi strategis di publik melalui Balai Perempuan
  • 74 Balai Perempuan di 8 provinsi sebagai PIPA-JKN

Dashboard berikut menampilkan sejumlah data dan informasi penting pada area tematik ini



Mitra Kami pada area tematik ini