Kegiatan

 

DP3A Kabupaten Maros Ungkapkan Hasil Dampingan Program MAMPU-BaKTI

27 Oktober 2018
Penulis: Drevina Andarini

Mitra MAMPU, mengunjungi kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Maros, dan DPRD Kabupaten Maros, 16 Oktober 2018 lalu. Kunjungan tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan Kunjungan Belajar Mitra MAMPU yang diikuti oleh Forum Pengada Layanan (FPL) bersama Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), yang dengan dukungan MAMPU berfokus pada pengurangan kekerasan terhadap perempuan.

Dalam kesempatan tersebut, para peserta yang berasal dari berbagai wilayah belajar mengenai program DP3A, dan juga pengaruh dukungan MAMPU melalui BaKTI bagi organisasi pemerintah tersebut. “Dulu, pemberdayaan perempuan hanya berupa bagian kecil yang tergabung dengan KB. Baru tahun 2016, dengan bantuan dukungan MAMPU-BaKTI, dinas ini berdiri dan terus maju berkembang.” Ungkap Idrus, Kepala Dinas sambil mengawali diskusi dengan para peserta. Selama dampingan MAMPU melalui BaKTI, Kab. Maros mengesahkan beberapa regulasi penting, salah satunya Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender yang diusulkan oleh DP3A Kab. Maros.

Idrus, Kepala Dinas PPA Kab. Maros menyerahkan plakat penghargaan atas kunjungan dan dukungan Program MAMPU yang diwakili oleh Damaris Tnunay, Koordinator Tematik MAMPU untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

Selain program yang tengah berjalan, tujuan pembangunan berkelanjutan juga menjadi salah satu sorotan dalam diskusi. Nur Muhammad, Sekretaris Bappeda Kab. Maros yang turut hadir siang itu menyatakan bahwa dukungan MAMPU selama ini sangat nyata dan dirasakan langsung dalam proses penyusunan RAD. “Kami bersyukur atas adanya dampingan Program MAMPU. Kami yang awalnya belum memiliki gambaran jelas tentang SDGs, kini sudah lebih paham dan bisa menyusun matriks rencana dengan baik.”

Dukungan Program MAMPU melalui mitra juga diberikan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah setempat, terutama dalam mengupayakan pemberdayaan perempuan dan akses terhadap layanan yang lebih baik.