Anda di sini

Meningkatkan Akses Perempuan pada Pekerjaan serta Menghilangkan Diskriminasi di Tempat Kerja

Bila perempuan tidak mengalami hambatan apapun saat memasuki pasar tenaga kerja, ada peluang berkurangnya angka kemiskinan.

DI INDONESIA, partisipasi angkatan kerja perempuan dalam 10 tahun terakhir ini meningkat hingga mencapai sekitar 51 persen. Persoalannya, angka ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan angka partisipasi angkatan kerja laki-laki yang mencapai 85 persen[1]. Selain itu, pada jenis-jenis pekerjaan yang sama, upah perempuan Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan upah laki-laki, selisih ini bahkan mencapai 25 persen.

Ketimpangan ini bisa dilihat pada pembagian kerja berdasarkan gender yang terjadi di seluruh Indonesia. Kemungkinan perempuan terlibat dalam kegiatan yang kategori produktifitasnya rendah lebih besar dibandingkan laki-laki. Dalam sektor ketenagakerjaan formal, misalnya, tenaga kerja perempuan terkonsentrasi pada pekerjaan dan sektor (yang dianggap bagian) ‘perempuan’, seperti pekerjaan di lingkungan pabrik dan pekerjaan domestik. Perbedaan pekerjaan ini berkontribusi terhadap kesenjangan pendapatan di mana perempuan pada umumnya tidak mendapatkan upah yang sama dibanding laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Perempuan juga lebih besar kemungkinannya bekerja di lingkungan keluarga, baik yang mendapatkan upah maupun yang tidak, serta mengerjakan lebih banyak pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan.

Ada berbagai faktor utama yang mendorong pembedaan pekerjaan semacam ini yang kemudian mengakibatkan kesenjangan pendapatan, termasuk pengaruh hukum dan kebijakan yang dihasilkan pada masa pemerintahan Suharto di era Orde Baru, yang sangat berpengaruh pada peran gender yang terus mengukuhkan norma sosial tentang peran perempuan. Hukum tradisi (adat) juga secara ketat membatasi hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan perempuan.

Padahal, bagi perempuan (miskin) akses terhadap kerja yang dibayar (dan juga berkerja mandiri) merupakan strategi penting untuk meningkatkan pendapatan dan mengatasi kemiskinan. Semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa akses terhadap peluang pasar tenaga kerja secara positif dapat membawa dampak pada kehidupan perempuan miskin secara lebih luas. Sebuah penelitian menemukan bahwa memperluas akses peluang pekerjaan bagi perempuan dapat meningkatkan  pemberdayaan SDM bagi anak perempuan serta ditundanya usia pernikahan dan melahirkan bagi perempuan[2].

Simulasi yang diadakan International Poverty Centre tentang dampak ekonomi dari pembedaan perlakuan (diskriminasi) gender di Amerika Latin juga menunjukkan bahwa apabila perempuan tidak mengalami hambatan apapun dalam memasuki pasar tenaga kerja, maka kemiskinan akan berkurang setidaknya sebesar 25 persen di Argentina dan Brazil, serta sebesar 40 persen di Chile.[3] Angka taksiran menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan potensi pendapatan sebesar US$2,4 miliar per tahun akibat ketimpangan pada partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan.[4]

Konsultasi perancangan program dan penelitian, telah menemukan sejumlah kemungkinan pintu masuk bagi perluasan akses lapangan pekerjaan bagi perempuan. Salah satu pintu masuk adalah pengumpulan dan penyebarluasan data tentang hambatan yang dihadapi perempuan dalam berpartisipasi setara dan mengakses perekonomian formal. Ini merupakan langkah awal dalam upaya perbaikan di berbagai komitmen hukum, kebijakan dan program di tingkat nasional.

Pintu masuk kedua adalah melibatkan sektor swasta dalam memperkuat ‘business case’ untuk mewujudkan kesetaraan gender di tempat kerja. Hal ini diperlukan untuk mengatasi persepsi yang diskriminatif dan biaya yang lebih besar yang harus ditanggung pengusaha ketika mempekerjakan perempuan. Pintu masuk lainnya adalah berusaha untuk mencoba mencari solusi-solusi yang inovatif untuk mengatasi berbagai rintangan yang dihadapi perempuan dalam menjangkau bidang pekerjaan formal, khususnya di daerah perdesaan, termasuk berusaha untuk mencoba dibentuknya tempat penitipan anak, perawatan bagi kaum lanjut usia, atau layanan transportasi, yang nantinya akan dapat dibiayai oleh pihak pemberi kerja.

Kegiatan di bidang ini akan menggunakan dua strategi. Strategi pertama, mengidentifikasi cara-cara mengurangi hambatan pada akses perempuan terhadap lapangan kerja formal. Strategi kedua, mengatasi pembedaan perlakuan di lapangan kerja sektor formal.

Untuk tujuan pertama, program ini akan bekerja dengan program bantuan sosial yang berskala besar yang dikoordinasi oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan BAPPENAS. Ini untuk memperluas jangkauan informasi serta mendukung penggunaan dana bagi hal-hal yang akan meningkatkan akses perempuan miskin pada pekerjaan di sektor formal. Dalam program-program seperti PNPM, KUR serta program lain dalam kerangka penanggulangan kemiskinan, sumber-sumber investasi diberikan secara langsung kepada pemerintah daerah dan desa.

Saat ini dana-dana tersebut selalu dibelanjakan pada kegiatan “tingkat desa”, misalnya dengan mendirikan warung atau melakukan perbaikan sarana dan prasarana berskala kecil. Penyediaan informasi dan fasilitasi yang diperlukan agar warga masyarakat terdorong menginvestasikan dana tersebut untuk menghilangkan hambatan yang dihadapi perempuan miskin dalam menjangkau pekerjaan di sektor formal – misalnya transportasi, latihan kerja, tempat penitipan anak, dll. – dalam banyak hal dapat terbukti lebih efektif dalam upaya memerangi kemiskinan.

Untuk tujuan kedua terkait dengan kegiatan peningkatan pada sektor formal, program ini akan memusatkan perhatian pada upaya penguatan kelembagaan bagi asosiasi sektor swasta, serikat pekerja, dan kelompok advokasi masyarakat sipil yang dapat mengatasi isu tentang perbedaan perlakuan di tempat kerja. Dari pihak pemerintah, baik TNP2K maupun Kementerian Tenaga Kerja secara prinsip telah menegaskan dukungan mereka. Kegiatan ini awalnya akan difokuskan di Jawa Timur dan Sumatra Utara, dua provinsi besar yang memiliki banyak pabrik dan  keragaman sosial dan budaya di sekitar pusat-pusat industri yang ada di sana.

Hasil yang diharapkan dari program yang didukung oleh AusAID di bidang ini meliputi investasi yang dapat direpilikasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan perempuan miskin penerima pekerjaan dari pabrik (misalnya, menurunnya tingkat utang dan meningkatnya hubungan kerja berdasarkan perjanjian tertulis); investasi pada mata pencaharian yang dapat mendukung perempuan miskin memasuki lapangan kerja sektor formal; serta mekanisme untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan isu perbedaan perlakuan di tingkat pabrik di dua provinsi yang menjadi tempat kegiatan utama, yaitu di Jawa Timur dan Sumatra Utara.

[1] Temuan ini didasarkan pada percobaan secara acak (randomized trial) yang menguji apakah meningkatnya peluang bekerja bagi perempuan mempengaruhi keputusan untuk menikah dan memiliki anak di suatu desa di India. Do labour market opportunities affect young women’s work and family decisions? Experimental evidence from India. 2012. Robert Jensen. http://publicaffairs.ucla.edu.

[2] Lihat ILO, Decent Work Indicators: Indonesia, 2011.

[3] J. Costa , E. Silva dan M. Medeiros, “The Growth Equivalent of Reducing Gender Inequalities in Latin America”, IPC Working Paper.

[4] United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Economic and Social Survey of Asia and the Pacific; Surging Ahead in Uncertain Times, Bangkok, 2007.

Tags Program 2
Australian Aid - Managed by Cowater International Inc. on behalf of The Australian Government | Term of Use | Disclaimer
Top