Anda di sini

Memperkuat Kepemimpinan Perempuan dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Kesehatan Reproduksi

Upaya Memperbaiki Kesehatan Ibu dan (Kesehatan) Reproduksi Perempuan

Persoalan kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi bagi perempuan masih menjadi tantangan serius di Indonesia, khususnya untuk kalangan miskin. Berdasarkan survei Kesehatan dan Demografi Indonesia tahun 2012 yang dilaksanakan BPS, tercatat angka kematian ibu (AKI) di Indonesia rata-rata masih mencapai 359 per 100 ribu kelahiran. Ini termasuk salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara[1].

Perbedaan angka kesehatan ibu antar daerah di Indonesia juga masih sangat tinggi, di mana yang terburuk adalah di Papua dengan AKI sebesar 1.116 per 100 ribu kelahiran. Kematian ibu melahirkan ini merupakan puncak gunung es dari keseluruhan masalah tentang kesehatan reproduksi, yang meliputi Keluarga Berencana dan kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan; penyakit menular seksual dan HIV/AIDS; pernikahan dan kehamilan dini; aborsi yang tidak aman; dan banyak hal lainnya[2].

Isu-isu terkait hak reproduksi memiliki sejarah panjang dan kontroversial di Indonesia. Program Pemerintah Orde Baru untuk mengendalikan fertilitas erat dikaitkan dengan definisi sosial atas peran perempuan di masyarakat sebagai pihak yang mendukung laki-laki sebagai pemimpin dan bukan melihat perempuan sebagai pemimpin itu sendiri. Pada saat sama, organisasi masyarakat sipil seperti Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) menggunakan dialog global melalui forum seperti Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan di Kairo pada 1994 untuk menggugat stereotip gender. Mereka juga meluncurkan jaringan nasional organisasi akar rumput yang memanfaatkan isu hak-hak reproduksi untuk mendorong dialog di tingkat lokal tentang peran perempuan. Perdebatan itu masih berlanjut hingga saat ini, dan isu hak reproduksi dan hak seksual merupakan salah satu isu kontroversi utama antara organisasi fundamentalis dan para pendukung kesetaraan gender.

Perempuan dan anak perempuan yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan berat untuk mendapatkan hak kesehatan reproduksi mereka.[3] Faktor sosial yang menentukan untuk mencapai hasil di bidang kesehatan reproduksi adalah sumber daya keuangan, pendidikan, dan kekuatan pengambilan keputusan/status perempuan dalam keluarga[4]. Kerangka hukum dan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan dan reproduksi memperkuat sterotip gender tentang perempuan dan ibu dengan adanya undang-undang dan kebijakan yang bersifat tidak adil atas dasar status pernikahan. Ini juga sekaligus menutup kemungkinan bagi perempuan dan anak-anak perempuan yang tidak menikah mendapatkan layanan kesehatan reproduksi secara penuh. Undang-undang lain mengharuskan adanya izin suami bagi perempuan yang sudah menikah dan anak perempuan dalam mendapatkan layanan kesehatan reproduksi tertentu.[5]

Konsultasi perancangan program dan penelitian menemukan bahwa tanpa adanya tekanan dari luar, reformasi sistem kesehatan tidak akan menghasilkan kemajuan yang memadai dalam memperbaiki kinerja kesehatan di Indonesia, yang sampai saat ini belum memuaskan, khususnya di daerah-daerah miskin di Indonesia. Masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan/keinginan perempuan dan layanan kesehatan reproduksi yang tersedia (dan bagaimana layanan tersebut disediakan) serta dukungan apa yang diberikan oleh kelompok masyarakat (serta bagaimana dukungan tersebut diberikan).

Hingga saat ini masih sedikit kabupaten atau kota yang telah mulai merencanakan dan mengelola anggaran kesehatan mereka sendiri, terutama untuk mengidentifikasi kebutuhan layanan kesehatan setempat atau untuk menetapkan target dan pengawasan atas kemajuan yang hendak dicapai. Jumlah yang belum banyak ini bisa dikatakan akibat kendala-kendala seperti berbagai sumber pendanaan dengan persyaratan pelaporan yang berbeda-beda; minimnya pelatihan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan seksual bagi dinas-dinas kesehatan; dan sentralisasi pengendalian atas penempatan dan pengaturan tenaga kerja.

Begitupun, terlepas dari berbagai tantangan untuk memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik bagi perempuan miskin, beberapa langkah pembaruan telah diluncurkan dan mulai menghasilkan perbaikan nyata. Prakarsa nasional seperti, misalnya program “Desa Siaga” yang dijalankan Kementerian Kesehatan serta Program Keluarga Harapan yang menyalurkan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin, memiliki potensi untuk memfokuskan sumber daya dan sistem pemberian layanan yang dapat mengatasi beberapa hambatan di tingkat makro.

Program Logica yang dilaksanakan AusAID memberikan insentif bagi pusat kesehatan setempat untuk menghitung biaya yang diperlukan serta untuk memenuhi standar pelayanan minimum. Ford Foundation dan donor tingkat madya juga semakin berpengalaman melakukan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait antara pemerintah daerah dan LSM yang berfokus pada kesehatan reproduksi.

Dalam banyak hal di atas, keberhasilan program-program pemerintah dan non-pemerintah di tingkat lokal digerakkan oleh para pembawa perubahan (champions) setempat yang memang memiliki visi, komitmen, dan kapasitas mempertemukan masyarakat untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan yang sama. Program ini akan mendukung upaya-upaya untuk mengidentifikasi para pembawa perubahan di tingkat lokal dan memberikan mereka pelatihan serta sumber daya yang diperlukan untuk bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya agar dapat menciptakan dampak positif yang jauh lebih besar bagi kelompok masyarakatnya. Program ini secara erat akan dilakukan dari kerja sama dengan mitra-mitra lain, seperti UNFPA dan USAID, yang juga bekerja di bidang ini.

Program ini akan menjangkau kesehatan ibu dan reproduksi melalui lima (5) pintu masuk yaitu:

  1.  Penelitian dan analisis tentang kebutuhan kesehatan ibu dan reproduksi dari sudut pandang perempuan dan anak perempuan yang hidup dalam kemiskinan;
  2. mengembangkan agenda advokasi dan program tindak lanjut untuk Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan 2014;
  3. penyediaan informasi bagi perempuan miskin tentang isu dan layanan penting kesehatan ibu dan reproduksi
  4. mendukung kemunculan pemimpin di tingkat masyarakat, pemerintah, dan di dalam Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk merencanakan, mengelola, dan mendokumentasikan prakarsa inovatif yang terkait dengan upaya peningkatan kesehatan reproduksi; serta
  5. mendukung advokasi di tingkat lokal dan nasional untuk mencapai pembaruan di bidang hukum, anggaran, dan sistem.

Hasil yang diharapkan di bidang ini mencakup:

(i) meningkatnya akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi bagi dewasa dan remaja, khususnya perempuan dan anak perempuan yang hidup dalam kemiskinan (misalnya, perempuan yang mendapat layanan pemeriksaan kehamilan dan pasca melahirkan, akses pada kontrasepsi dan informasi keluarga berencana);

(ii) advokasi nasional yang lebih efektif untuk meningkatkan investasi dalam pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi;

(iii) meningkatnya kesehatan ibu dan reproduksi di wilayah cakupan program, khususnya menurunnya jumlah kasus kematian ibu akibat dari penyebab yang sebenarnya bisa dicegah/diatasi seperti misalnya perdarahan dan infeksi;

(iv) serta meningkatnya proses dan sistem penanganan dan penyelesaian pengaduan untuk memantau praktik dan kebijakan yang terkait layanan kesehatan reproduksi.

Unsur ini juga dapat dikembangkan menjadi program kegiatan yang mandiri sehingga dapat mengatasi dampak buruk kesehatan yang timbul akibat kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Papua, namun hal ini tergantung pada hasil dialog dengan kelompok kerja AusAID untuk Papua. Para pelaksana program juga akan bekerja sama secara erat dengan pelaksana program AusAID di sektor kesehatan dalam perancangan dan pelaksanaan kegiatan mitra, khususnya dalam penguatan sistem kesehatan dan program kesehatan yang akan datang terkait kesehatan reproduksi, ibu, dan anak.

[1] Indonesia Demographic and Health Survey 2012, Badan Pusat Statistik (BPS). 

[2] Sebagaimana didefinisikan dan diuraikan dalam Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) di Kairo tahun 1994

[3] Left Without Choice, 2010. Amnesty International

[4] World Bank. 2010. “...and then she died” Indonesia Maternal Health Assessment.http://www-wds.worldbank.org/

[5] Left Without Choice, 2010. Amnesty International

Tags Program 4

Related Partner

Australian Aid - Managed by Cowater International Inc. on behalf of The Australian Government | Term of Use | Disclaimer
Top