Anda di sini

Memperkuat Kepemimpinan Perempuan dalam Mengatasi Kekerasan terhadap Perempuan

Upaya Mengurangi Kekerasan dan Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan

Hal yang paling merusak dan mengakibatkan ketidakseimbangan hubungan antar jender serta pembagian kekuasan adalah kekerasan terhadap perempuan. Hal yang sering mengakibatkan gangguan kesehatan baik fisik maupun psikologis, bahkan kematian. Bagi perempuan miskin, kekerasan berdampak pada kemampuan mereka mengatasi kemiskinan, yang kemudian berpengaruh pada kemampuan mereka mewujudkan hak-hak memperoleh rasa aman, perumahan yang layak, kesehatan, lapangan kerja, pangan, pendidikan, serta untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan bermasyarakat[1].

Selama 13 tahun terakhir, Komisi Nasional anti-Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) mencatat sebanyak 400.939 kasus kekerasan terhadap perempuan (termasuk kawin paksa). Begitupun, KOMNAS Perempuan meyakini bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan sesungguhnya lebih tinggi. Ini terjadi karena banyaknya kasus yang tidak dilaporkan [2]. Pemahaman utuh atas tingkat kekerasan terhadap perempuan terhalang oleh ketiadaan data akurat dari seluruh Indonesia. Data yang dicatat KOMNAS Perempuan dan mitra-mitranya itu hanya salah satu dari sedikit sekali sumber yang tersedia dan karenanya penting bagi proses advokasi.

Di Indonesia kekerasan terhadap perempuan sesungguhnya telah dianggap sebagai tindak pidana, namun implementasi tindakan hukum belum berjalan efektif karena masih terhalang norma-norma adat yang memandang kekerasan semacam itu sebagai bagian dari persoalan pribadi. Meskipun dilaporkan ke polisi, sering kali kasus kekerasan tidak ditindaklanjuti. Menurut Rifka Annisa, aktifis sebuah lembaga swadaya masyarakat, hanya 10 persen kasus kekerasan dalam rumah tangga berujung di pengadilan[3]. Di tingkat desa, perempuan cenderung melaporkan penganiayaan yang mereka alami pada para tokoh informal dan atau perangkat desa. Sebagai akibatnya, sebagian besar kasus-kasus seperti itu diselesaikan melalui jalur informal di bawah pengawasan perangkat desa yang sering kali mengabaikan soal perlindungan[4].

Pemerintah Indonesia sudah mencoba memberikan layanan bagi korban tindak kekerasan, namun jumlahnya masih terbatas dan lokasinya belum merata. Kementerian Sosial, misalnya, mengelola tempat penampungan dan klinik trauma bagi para korban perdagangan manusia. Sedangkan Kepolisian Republik Indonesia mengoperasikan beberapa pusat layanan terpadu yang memberikan layanan medis bagi para korban tindak kekerasan.

Untuk membantu perempuan dan anak-anak korban kekerasan, pemerintah menjalankan lebih dari 500 pos layanan bagi perempuan di tingkat kabupaten/kota. Untuk menjalankan programnya, pemerintah sangat mengandalkan organisasi internasional dan organisasi non-pemerintah dalam menyediakan layanan. International Organisation for Migration (IOM), misalnya, membantu menyelenggarakan pusat layanan terpadu kepolisian. Pemerintah, meskipun dalam jumlah yang masih terbatas, menyediakan pendanaan bagi organisasi non-pemerintah dan kelompok masyarakat sipil dari dalam negeri yang memberikan dukungan layanan bagi para penyintas tindak kekerasan.[5]

Perencanaan strategis yang dilakukan KOMNAS Perempuan telah mengidentifikasi lima jalur kegiatan utama sebagai pintu masuk untuk program ini: (i) reformasi hukum dan kebijakan; (ii) layanan bagi para penyintas tindak kekerasan dalam rumah tangga; (iii) pendidikan dan penelitian; (iv) kesadaran dan peran serta masyarakat; dan (v) pemantauan dan pengumpulan data.  

[1].Irene Khan. Neither Violence against women or poverty are inevitable, Amnesty International. 2008.
[2]. Women still face high rates of sexual violence: Komnas, Jakarta Post, 28th November 2011, http://www.thejakartapost.com/news/2011/11/25/women-still-face-high-rate...
[3]. http://regional.kompas.com/read/2010/03/07/08354055/10.Persen.Kasus.KDRT...
[4].Gender Equality Policy Brief No 8, Violence Against Women: Domestic Violence and Human Trafficking, SMERU
[5]. 2011 Trafficking in Persons Report – Indonesia, United States Department of State, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e12ee734b.html

Tags Program 5

Related Partner

Australian Aid - Managed by Cowater International Inc. on behalf of The Australian Government | Term of Use | Disclaimer
Top