Anda di sini

Memperbaiki Kondisi untuk Migrasi Tenaga Kerja Perempuan ke Luar Negeri

Memperbaiki Kondisi Tenaga Kerja Migran Perempuan

Sejak krisis ekonomi yang melanda Asia Timur pada 1998, migrasi perempuan miskin Indonesia ke luar negeri meningkat sangat tajam. Setiap tahunnya diperkirakan ada 1,5 juta tenaga kerja perempuan Indonesia yang bekerja di Arab Saudi dan Malaysia, baik secara legal maupun ilegal.

Di banyak negara, termasuk di Indonesia, migrasi tenaga kerja antarnegara merupakan pilihan utama untuk bertahan hidup, terutama bagi masyarakat di daerah perdesaan. Migrasi kerja antarnegara menjadi penyangga ketika perubahan cuaca mengganggu produksi pertanian atau terjadi krisis ekonomi. Keluarga di desa bertahan hidup dengan mengandalkan kiriman uang dari sanak keluarga yang bekerja di luar negeri [1]

Banyak perempuan yang memilih bekerja di luar negeri berasal dari daerah-daerah termiskin di Indonesia. Kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan pendidikan formal merupakan faktor penyebab semakin meningkatnya jumlah perempuan Indonesia yang bermigrasi ke luar negeri, ditambah lagi dengan adanya peluang untuk mendapatkan upah yang relatif tinggi dibandingkan di desa-desa mereka.

Terlepas dari hal itu, sistem ketenagakerjaan di Indonesia, baik yang mengatur pengiriman tenaga kerja keluar negeri maupun perlindungan atas hak-hak mereka, memang belum berfungsi dengan baik. Tingginya tingkat penganiayaan yang dialami pekerja Indonesia di luar negeri selalu menjadi berita utama di media. Ini diperburuk dengan sistem pendukung sosial ekonomi yang tidak berjalan dengan baik, seperti sedikitnya tawaran pinjaman bank dengan bunga yang terjangkau; belum meratanya kepemilikan rekening tabungan; hampir tidak adanya kontrak kerja yang sah; rendahnya tingkat pengetahuan tentang keuangan; kurangnya pelatihan; kurangnya dukungan dari dalam negeri, dan seterusnya. Pemerintah sesungguhnya telah melakukan beberapa upaya untuk memperbaiki proses migrasi tenaga kerja ini, namun besarnya kepentingan perusahaan-perusahaan yang memperoleh keuntungan dari praktik buruk yang terjadi saat ini, telah menghambat terjadinya perubahan penting dalam sistem tersebut.

AusAID dan Bank Dunia telah memberikan dukungan berupa analisis atas persoalan buruh migran Indonesia sejak 2006. Fokus kegiatan tersebut lebih ke struktur pasar tenaga kerja dan isu-isu perekonomian. Misalnya, skala dan perkembangan kiriman uang dari luar negeri serta jangkauan terhadap pembiayaan bagi para calon buruh migran. AusAID juga telah memberikan dukungan pada program dokumentasi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Prempuan) tentang isu hak pekerja migran serta beberapa kegiatan advokasi pengambilan keputusan secara terbatas dengan Kementrian Luar Negeri dan BNP2TKI. Hingga saat ini, hampir belum ada kegiatan berarti yang dilakukan untuk melihat dampak perpindahan pekerja ke luar negeri, baik secara sosiologis, ekonomis, maupun secara psikologis terhadap keluarga yang ditinggalkan.

Kebutuhan untuk memperbaiki sistem buruh migran sudah mendesak dan saat ini kerap menjadi topik yang diperdebatkan, baik di media nasional maupun dalam lingkup pemerintahan. DPR RI telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Perlindungan bagi Hak-Hak Seluruh Buruh Migran dan Keluarganya pada April 2012. Indonesia telah menjadi pemimpin regional dalam upaya memberi tekanan bagi perlindungan yang lebih untuk bagi para pekerja, khususnya perempuan. Pada 2011, Presiden Indonesia untuk pertama kalinya memaksa dilakukannya moratorium pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi, dan secara khusus menyebutkan tentang kurangnya perlindungan dari penganiayaan para pemberi kerja.

Konsultasi-konsultasi perencanaan, program yang tengah berjalan, serta sejumlah penelitian telah mengidentifikasi beberapa kemungkinan pintu masuk bagi program ini. Di tingkat nasional, yang menjadi prioritas utama adalah:

  1. advokasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran;
  2. perbaikan pengaturan terhadap perusahaan penyedia tenaga kerja; dan
  3. meningkatkan penyerapan asuransi sosial.

Di tingkat daerah, program-program yang dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan para buruh migran meliputi akses pada pembiayaan tanpa bunga (non-riba); mendorong pengawasan publik yang lebih baik terhadap perusahaan penyalur buruh migran; serta sistem penyelesaian/ganti rugi yang lebih efektif ketika kontrak kerja yang ada tidak dihormati. Kegiatan ini juga akan memberikan dana bagi program-program analisis dan diagnostik yang mencakup, di antaranya, informasi sensus yang lebih baik, kajian dampak kemiskinan, serta perbandingan atas penanggulangan kemiskinan dari perpindahan pekerja di tingkat nasional maupun internasional.

Program ini akan dilakukan sebagai kelanjutan sekaligus memperkuat upaya yang telah dimulai oleh AusAID dan Bank Dunia. Program ini juga akan melengkapi upaya-upaya yang saat ini telah dimulai oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang merupakan lembaga tuan rumah (host) bagi program Perempuan dan Kepemimpinan. Tampaknya, program ini akan memperoleh dukungan kuat dari para pejabat senior pemerintahan, khususnya Kantor Kepresidenan, satuan tugas khusus hak-hak buruh migran, dan Kementerian Luar Negeri. Di samping itu, beberapa kementerian terkait lainnya serta beberapa komisi di parlemen juga memiliki kemitraan kerja dengan organisasi masyarakat sipil (OMS mis. organisasi yang bergerak di bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, serta tenaga kerja). Melalui program ini, kemitraan akan diperkuat sehingga dapat menjadi penggerak tindakan nyata perubahan yang lebih efektif.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan di bidang ini mencakup pengawasan kepatuhan atas pelaksanaan Konvensi PBB; program-program baru atau program-program yang diperkuat untuk inklusi keuangan; program pendukung serta bantuan hukum bagi buruh migran perempuan; meningkatnya jumlah perempuan yang dapat mengakses dan menggunakan jaminan sosial; dan survei nasional data buruh migran perempuan.

[1] Estimasi remitansi dari pekerja migran (laki-laki dan perempuan) pada tahun 2008 adalah sebesar US$6 miliar. Lihat “Enhancing Access to Finance for Indonesian Overseas Migrant Workers,” (World Bank, 2010) bagian dari studi AusAID-World Bank mengenai migrasi pekerja Indonesia ke luar negeri.

Tags Program 3
Australian Aid - Managed by Cowater International Inc. on behalf of The Australian Government | Term of Use | Disclaimer
Top