Anda di sini

Bekerjasama dengan Parlemen

Menautkan Upaya Penanggulangan Kemiskinan Ke Parlemen

Upaya penanggulangan kemiskinan pada perempuan dan isu-isu gender lainnya, juga harus dilakukan dengan memberi penguatan dan tautan isu-isu perempuan ke anggota parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat-DPR). Khususnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ada tiga hal yang ingin dicapai dari Pendekatan Penguatan Parlemen ini, yaitu

Pertama, program ini akan mendukung peningkatan kapasitas anggota parlemen perempuan (APP), anggota parlemen laki-laki (APL) yang berpihak pada isu jender dan kemiskinan, kaukus parlemen perempuan serta komisi-komisi terkait di parlemen, terutama di DPRD. Hal ini karena DPRD memiliki kewenangan mempengaruhi pengambilan keputusan mengenai anggaran di daerah. Langkah awal program ini sudah dilakukan menjelang Pemilu 2014 lalu, namun masih dalam skala kecil. Sedangkan program utamanya dilaksanakan setelah pemilu. Strategi ini dilakukan sebagai antisipasi terjadinya pergantian anggota Dewan/DPR.

Kedua, bersama-sama dengan Pendekatan Penguatan Lembaga program ini juga akan mendukung pembentukan jaringan, dialog antar kaukus, serta dialog antara mereka yang ada di tataran nasional dan daerah. Pada 2012 diselenggarakan konferensi nasional perempuan parlemen pertama, di mana para anggota legislatif perempuan mendiskusikan kepentingan bersama untuk menjadi anggota dewan yang efektif.

Kurangnya pengalaman legislasi dari sebagian besar anggota parlemen, baik legislator pria maupun perempuan, ditambah dengan besarnya tanggung jawab DPR dalam membuat undang-undang dan menyusun anggaran nasional, maka dirasakan pentingnya untuk menyisihkan dana program untuk mendukung para anggota Dewan yang baru terpilih ini. Ini untuk merespon sejumlah tuntutan di daerah, di mana para legislator diharapkan semakin banyak menyusun perundang-undangan, khususnya soal isu-isu sosial seperti pendidikan dan kesehatan [1]. Para pemimpin yang baru terpilih tersebut dapat mengambil peranan penting dalam mendukung mitra-mitra nasional untuk memantabkan reformasi di berbagai bidang yang ada (misalnya, melalui lobi internal dan advokasi).

Dari tiga kegiatan bekerjasama dengan anggota parlemen ini, kegiatan paling penting adalah mendorong para legislator bekerja pada soal penanggulangan kemiskinan dengan mengutamakan isu dan konsepsi yang direkomendasikan Pendekatan Penguatan Lembaga. Selama proses konsultasi dalam perancangan program juga telah mengidentifikasi bahwa organisasi perempuan dan organisasi yang tertarik pada isu jender seringkali telah memiliki jaringan dengan anggota parlemen, baik laki-laki maupun perempuan. Di masa lalu organisasi-organisasi ini pun telah menggunakan jaringan tersebut untuk mempengaruhi penyusunan kebijakan, proses legislasi, dan perdebatan di media tentang kesetaraan gender. Beberapa anggota parlemen juga telah menggunakan jaringan tersebut untuk upaya pendekatan dan advokasi mereka. Kaukus Perempuan Parlemen dan Kaukus Perempuan Politik Indonesia, misalnya, telah berhasil melakukan pendekatan dengan kelompok masyarakat sipil lainnya untuk mengusung isu kuota keterpilihan bagi perempuan di DPR pada 2003[2].

Pendekatan Penguatan Parlemen akan mengambil pendekatan berbasis isu-isu dalam kegiatannya dengan kaukus perempuan dan komisi-komisi di parlemen, serta dengan para anggota parlemen. Untuk memperluas peluang, masing-masing kelompok kerja yang dibentuk dalam Pendekatan Penguatan Lembaga akan mengidentifikasi persoalan-persoalan dan mengerjakannya dengan anggota parlemen yang bekerja pada Pendekatan Penguatan Parlemen.

Hasil yang diharapkan diperoleh dari kegiatan-kegiatan di bawah Pendekatan Penguatan Parlemen akan meliputi semakin seringnya terjadi komunikasi antara anggota parlemen dan konstituen mereka; skema advokasi dan lobi dapat dijalankan dengan baik; dan yang paling utama, seluruh isu yang telah diidentifikasi oleh Pendekatan Penguatan Lembaga dapat diturunkan ke dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran.

[1] The political economy of policy making in Indonesia. 2010. Overseas Development Institute.

[2] Enhancing Women’s Political Participation in Indonesia. http://www.idea.int/publications/wip2/upload/Indonesia.pdf

 

Tags Program 6

Related Partner

Australian Aid - Managed by Cowater International Inc. on behalf of The Australian Government | Term of Use | Disclaimer
Top