Anda di sini

Kampanye 16HAKtP: Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Akses Perlindungan dan Anak

  • Oleh Novri
  • / 13 Desember 2017

Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Pemberdayaan Perempuan (GASIRA) Maluku merupakan penyelenggara salah satu program prioritas MAMPU pada tahun 2017, yaitu program peningkatan dan perluasan implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Program tersebut akan mendorong lahirnya kesepakatan di tingkat provinsi antara pemerintah daerah dan lembaga-lembaga penegak hukum dengan SPPT-PKKTP.

Turut memeringati kampanye 16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan (16 HAKtP), Nota Kesepahaman tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam sistem peradilan pidana terpadu di Provinsi Maluku telah ditandatangani pada 11 Desember 2017. Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Maluku Said Assagaf, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Deden Juhara, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Manumpak Pane, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Respatun Wisnu Wardoyo, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nurdin Juddah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Priyadi, Rektor Universitas Pattimura M. J. Saptenno, dan Kepala Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Maluku Benediktus Sarkol.

Tags gasira Maluku Komnas FPL Nota Kesepahaman Kampanye 16HAKtP

MAMPU is managed by CowaterSogema International on behalf of The Australian Government Term of Use | Disclaimer

Top