Cerita

Tokoh Agama, Adat, Pemerintah Diskusikan Pemenuhan Hak Perempuan di Bengkulu

Dukungan penuh tokoh agama (toma) dan institusinya, tokoh adat, pemerintah provinsi, akademisi dan masyarakat sipil terhadap pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) tampak dalam diskusi publik para pemuka Agama Islam di Bengkulu tanggal 22 – 23 Februari lalu yang digagas oleh Forum Pengada Layanan (FPL) Women Crisis Center (WCC) Cahaya Perempuan Bengkulu, salah satu anggota dari Konsorsium PERMAMPU.

Acara yang dibuka oleh Wakil Gubernur Propinsi Bengkulu, H. Rohidin Mersyah, M.MA, dihadiri oleh 89 peserta mewakili lembaga keagamaan, lembaga adat, akademisi, satuan kerja perangkat daerah dan organisasi masyarakat sipil. Dalam pembukaannya, Rohidin menyatakan masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak kesehatan reproduksi perempuan di Bengkulu.

“Contohnya, akseptor KB mayoritas perempuan, seakan-akan urusan perempuan saja. Padahal efek KB lebih positif jika dipakai laki-laki juga. Dan masih banyak anak-anak perempuan yang dikeluarkan dari sekolah ketika mengalami kasus kehamilan tidak diinginkan,” kata Rohidin.

Rohidin menghimbau agar pemerintah daerah bisa lebih proaktif dalam memberikan dukungan dana bagi upaya-upaya pemenuhan HKSR.  Beliau menambahkan jika permasalahan gender bukan hanya menjadi permasalahan perempuan saja, namun merupakan masalah relasi antara perempuan dan laki-laki yang tidak seimbang. Gender adalah soal akses, kontrol dan manfaat.

“Pemerintah Daerah harus sediakan slot anggaran untuk HKSR. Selama ini, isu ini tidak mendapat perhatian penuh dari pemerintah,” kata beliau.

Acara diskusi dipandu oleh beberapa narasumber yakni Lies Marcoes (Fahmina Institute), Kyiai Faqihuddin Abdul Kodir (Fahmina Institute), DR. Abdul Hafiz (IAIN Bengkulu) dan Tety Sumeri (Direktur WCC Cahaya Perempuan).

Diskusi tersebut menghimbau agar para pemuka agama dan pemuka adat turut ambil bagian dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pola relasi yang setara dan adil antara laki-laki dan perempuan.  Juga turut melakukan edukasi terutama dalam mendorong pemenuhan HKSR melalui peran-peran sosial dan keagamaan para tokoh tersebut.  Peserta diskusi menyadari, penyusunan kebijakan tidak luput dari pandangan sosial tersebut.

Pemahaman keliru yang muncul dalam masyarakat telah menyebabkan banyak pelanggaran HKSR, sebagaimana diungkap oleh Lies Marcoes dan Tety Sumeri, terkait kasus pernikahan anak, diskriminasi terhadap anak perempuan dan kasus-kasus kehamilan yang tidak diinginkan, yang pada akhirnya menyumbang pada Angka Kematian Ibu (AKI) yang Tinggi di Provinsi Bengkulu.  Data dari Dinas Kesehatan – seperti dikutip dari presentasi WCC Cahaya Perempuan – AKI Provinsi Bengkulu pada tahun 2013 adalah 136/1000 kelahiran, naik dari 120/1000 kasus di tahun 2012.

Puncak acara ditandai dengan penandatanganan “Amanat Santika” oleh enam orang yang mewakili 39 tokoh agama, tokoh adat dan CSO di Provinsi Bengkulu yang hadir dalam diskusi tersebut.

Amanat tersebut berisikan:

  1. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pendidikan Kesehatan Reproduksi di sekolah, komunitas dan masyarakat,
  2. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota/desa dan pihak terkait, untuk mengatasi persoalan Kehamilan yang Tidak Dikehendaki (KTD) sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan  HKSR perempuan,
  3. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk memasukkan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan sebagai agenda daerah dan menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk menghapus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KtPA)
  4. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota/desa untuk melakukan penguatan pendidikan dan penyadaran serta penguatan ekonomi perempuan agar terbebas dari kemiskinan dan pemiskinan
  5. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KtPA). Selain itu, memasukkan isu HKSR Perempuan ke dalam rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu.

Dilaporkan oleh Marie Astrid Wijaya, Partner Engagement Officer, MAMPU