Cerita Perubahan

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kendari Ikuti Mentoring agar Anggaran Responsif Gender

4_7 2_9 1_10 3_14
<
>

Pada 31 Agustus 2016, Yayasan Rumpun Perempuan Sultra (RPS) dan Yayasan BaKTI melalui Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) melakukan mentoring dan bantuan teknis atau TA (technical assistance) kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara mengenai Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Mentoring dan TA yang dilaksanakan di Cafe Pier 29 Kendari ini, diikuti oleh 14 peserta yang tediri dari 5 laki-laki dan 9 perempuan. Peserta merupakan tenaga perencana yang mewakili SKPD dalam lingkup Pemerintah Kota Kendari, yaitu: Dinas Kesehatan (Dinkes), Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BPP, PA, dan KB), Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), Bagian Hukum Setda Kota Kendari, dan perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Mentoring dan  TA PPRG kepada SKPD bertujuan untuk meningkatkan kapasitas staf SKPD dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Mentoring dan TA ini adalah rangkaian kegiatan yang dijalankan oleh RPS untuk mendorong pemerintah Kota Kendari melahirkan kebijakan yang propoor dan responsif gender.

Kegiatan ini difasilitasi oleh Yudha Yunus, konsultan Program MAMPU-BaKTI dan Misbahul Hasan dari Seknas FITRA. Metode mentoring dilakukan dalam bentuk presentasi dan praktik langsung, sehingga menarik bagi peserta.

Materi dalam Mentoring dan TA antara lain: Gambaran APBD Kota Kendari; Pengertian Gender, PUG, PPRG; Kaitan antara Gender, PUG dan PPRG; serta Praktek Penyusunan GAP (Gender Analisis Pataway) dan GBS (Gender Budget Statement).

Athikasari, staf Bagian Perencanaan Bappeda Kota Kendari menyatakan, “Informasi yang disampaikan dalam mentoring sangat menarik. Selama ini pemahaman kita jikaberbicara tentang masalah gender, maka fokus kita adalah kepada perempuan saja dan kalau di SKPD bicara gender perhatian kita hanya kepada BPP, PA dan KB. Namun, ternyata masalah gender itu juga bisa diintervensi melalui laki-laki dan di SKPD yang terkait sangat banyak”.

Sementara Hartini, Kepala Seksi KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) Dinas Kesehatan Kota Kendari menyatakan, Selama ini bidang saya memang tidak mengunakan analisis gender dalam penyusunan program, tools analisis GAP ini bisa kami minta dan akan gunakan.”

Dilaporkan oleh:  Alex Fabyo dan M. Ghufran H. Kordi K. (BaKTI)