Foto

Advokasi Hak Perempuan Pekerja Rumahan ke DPRD DIY

4 3_1 1_2 2_1
<
>

Sebagai bentuk advokasi pemenuhan hak-hak pekerja perempuan, Perempuan Pekerja Rumahan (PPR) DIY melakukan audiensi ke DPRD DIY. Audiensi ini dihadiri oleh ketua dan wakil ketua Dewan, perwakilan Disnakertrans DIY, Dinas Sosial DIY dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY.

Pada awal Januari 2016 yang lalu, PPR telah mengadakan dialog publik bersama Disnakertrans DIY dan Biro Hukum Bappeda DIY. Dialog ini membahas rencana untuk kajian mendalam tentang pekerja rumahan yang mendesak terbentuknya regulasi.

Untuk itu, Disnakertrans meminta informasi data dari PPR untuk memasukkan program pemeriksaan kesehatan bagi tenaga kerja di DIY dalam daftar program 2016. Disnakertrans juga meminta data pemilik usaha di DIY untuk melakukan dialog terkait pentingnya pengadaan kontrak kerja tertulis.

Dalam kesempatan audiensi ini, Dinas Sosial menyampaikan adanya program asuransi sosial untuk pekerja mandiri dan sektor informal. Asuransi ini mencakup jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Dinas Sosial meminta Pekerja Rumahan untuk mendaftarkan organisasinya. Manfaat adanya pencatatan dan pendaftaran ini adalah Perempuan Pekerja Rumahan sebagai organisasi dapat mengajukan proposal ke pemerintah daerah.

Adapun BPPM DIY, mereka meminta Perempuan Pekerja Rumahan untuk membuat proposal yang akan dimasukkan dalam prioritas program desa PRIMA (Pembinaan Kelompok Usaha Perempuan/ Home Industry). Dan sebagai kelanjutan dari audiensi tersebut, BPPM DIY mengundang PPR untuk datang dan melakukan diskusi mendalam di kantor BPPM DIY.

Adapun hasil dari audiensi ini antara lain adanya kesepakatan dari Ketua Dewan untuk melakukan kajian mendalam terkait regulasi di DIY. Ketua Dewan meminta SKPD terkait, terutama Dinsos, Disnakertrans dan BPPM DIY untuk memasukkan isu terkait pekerja rumahan ke dalam program pemerintah daerah.