Cerita

Workshop Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender bagi Tim Program MAMPU-BaKTI

Pada 11-12 Februari 2016 Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) Yayasan BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia) melaksanakan Workshop PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) di Hotel Pesonna Makassar. Workshop PPRG diikuti oleh tim Program MAMPU-BaKTI.

Fasilitator Workshop adalah Misbah Hasan dari Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) dan Yudha Yunus dari Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) Makassar. Sedangkan narasumber Workshop adalah Dr. Ir. Novaty Eny Dungga, MP., Ketua Program Studi Strata dua (S2) Gender dan Pembangunan Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar.

Workshop ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tim MAMPU-BaKTI mengenai PPRG, baik prinsip perencanaan dan penganggaran responsif gender, proses penganggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun penggunaan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statment (GBS)

Pengetahuan dan ketrampilan PPRG, bagi tim Program MAMPU-BaKTI sangat strategis dan penting karena salah satu goal atau EOPO (end of program outcome) Program MAMPU-BaKTI adalah pemerintah mengeluarkan kebijakan yang pro kemiskinan dan responsif gender. Kebijakan yang pro kemiskinan dan responsif gender dianggap ideal bila dapat ditelusuri penganggarannya di APBD.

PPRG, Alat untuk Mencapai PUG

PPRG adalah alat untuk mencapai pengarusutamaan gender (PUG). Untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui perencanaan dan penganggaran, maka PPRG merupakan alat yang digunakan oleh semua lembaga negara di pusat dan daerah untuk membuat perencanaan dan penganggaran.

Sebagai alat, pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pencapaian kesetaraan dan keadilan gender harus memahami dan menggunakan PPRG tersebut untuk menghasilkan perencanaan dan penganggaran (APBD) yang responsif gender.

Namun, pada kenyataannya PPRG masih merupakan barang asing di berbagai daerah. Di kalangan pemerintah di daerah, PUG dan PPRG masih dianggap sebagai sesuatu yang terkait dengan perempuan saja. Bahkan segala sesuatu yang berbau atau terkait gender disamakan dengan perempuan. Karena itu, PUG dan PPRG dianggap hanya sebagai tugas instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengurusi perempuan.

Perencanaan dan Penganggaran untuk Semua

Karena itu, bagi Novaty Eny Dungga, perlu dikampanyekan dan diperkenalkan bahwa PPRG adalah perencanaan dan penganggaran untuk semua. PPRG menekankan pada peruntukkan anggaran bagi siapa yang sangat membutuhkan, tentu harus berdasarkan analisis GAP dan GBS atau alat analisis lainnya untuk membantu melihat ketepatan perencanaan dan penganggaran. PPRG bukanlah alat yang digunakan untuk membuat perencanaan dan penganggaran yang terpisah dengan perencanaan dan penganggaran yang sudah ada. PPRG adalah alat untuk memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran yang dibuat sesuai dengan kebutuhan.

Untuk menjadikan suatu perencanaan dan penganggaran pro poor dan responsif gender, maka perencana dan penyusun anggaran di SKPD harus mempunyai pengetahuan dan perspektif mengenai gender dan kemiskinan. Perspektif gender membantu melihat perempuan dan laki-laki dari sudut yang tidak konvesional. Peran perempuan dan laki-laki tidak dilihat sebagai sesuatu yang turun dari langit, tetapi lahir dari budaya dan struktur sosial.

Karena itu, berbagai faktor yang menjadikan perempuan berada di posisi subordinat, termarjinalisasi, mengalami kekerasan, dan kemiskinan bukan karena lahir bersama lahirnya perempuan di bumi ini, melainkan karena struktur sosial, budaya, kebijakan, dan berbagai faktor yang dikontruksi oleh manusia.

Perspektif gender, yang salah satunya melahirkan PPRG, membantu mengembalikan roh perencanaan dan penganggaran agar lebih adil bagi semua: perempuan, laki-laki, anak, kelompok marginal, disabilitas, dan minoritas. Perencanaan dan penganggaran juga memprioritaskan terhadap kelompok-kelompok yang sangat rentan, yang biasanya sulit dipotret dalam perencanaan dan penganggaran yang konvensional.

Anggaran Responsif Gender

Selama ini perencanaan dan penganggaran tidak hanya sangat maskulin, tetapi juga sangat kota sentris dan hanya menyangga kepentingan kelas menengah. Inilah yang kemudian melahirkan kemiskinan dan ketimpangan yang melebar.  Rasio Gini Indonesia yang mencapai 0,41 atau ketimpangan orang kaya dan miskin yang semakin melebar, tentu semakin menempatkan perempuan pada posisi yang lebih sulit dan berat, karena perempuanlah yang menerima dampak terbesar dari melebarnya ketimpangan tersebut.

Kemiskinan juga berwajah perempuan (feminisasi kemiskinan), sementara penanggulangan kemiskinan berwajah laki-laki, sehingga tidak atau sedikit sekali menyentuh perempuan. Kondisi tersebut mesti diubah yang dimulai dari perencanaan dan penganggaran yang adil terhadap perempuan dan laki-laki.

Perencanaan yang responsif gender dan anggaran yang responsif gender (gender responsive budgeting) diharapkan menghasilkan pembangunan yang adil dan merata. Anggaran responsif gender (ARG) merupakan anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumberdaya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan (Bappenas, 2012).

ARG bukanlah anggaran yang terpisah bagi laki-laki dan perempuan, yang sering salah dipahami. Sehingga alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi kegiatan untuk perempuan dianggap sebagai ARG, padahal mungkin alokasi tersebut belum tentu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sebenarnya. ARG menekankan pada penggunaan belanja negara (pusat dan daerah) untuk pelayanan hak-hak dasar masyarakat, yang selama ini sebagian besar hak dasar masyarakat itu tidak menyentuh perempuan, anak, dan kelompok disabilitas. ARG juga menekankan keterlibatan aktif dari stakeholders dan partisipasi perempuan dalam pembangunan.

 

Dilaporkan oleh M. Ghufran H. Kordi K. (BaKTI)