Cerita

Dialog Institut KAPAL Perempuan dan Yayasan Alfa Omega di Kupang Tekankan Perlindungan Sosial dari Pemerintah

Institut KAPAL Perempuan dan Yayasan Alfa Omega (YAO) melaksanakan Dialog Publik dengan tema Perempuan, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dialog yang dilaksanakan bertepatan pada peringatan International Women’s Day ini, dihadiri oleh nyaris 200 peserta.

Bertempat di Ruang Pertemuan YAO, 7 orang pembicara berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka seputar tema yang diangkat. Ketujuh pembicara tersebut berasal dari berbagai kalangan, baik akademisi, perwakilan organisasi perempuan, perwakilan instansi pemerintah, dan juga anggota DPRD. Bertindak sebagai moderator adalah Ningsih Lema, salah satu aktivis perempuan.

Sebagai pembuka, Dra. Sofia Malelak de Haan, Direktur YAO yang sekaligus merupakan anggota DPRD Kabupaten Kupang, menjelaskan sejarah International Women’s Day dan memberikan paparan singkat seputar program Gender Watch. Dalam penjelasannya, perlindungan sosial adalah hak setiap warga negara, termasuk perempuan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya di lapangan, masih banyak terdapat permasalahan yang menyebabkan hak-hak dan perlindungan sosial bagi perempuan belum terpenuhi. Kondisi inilah yang mendorong KAPAL dan YAO mengembangkan Gender Watch yang merupakan sebuah proses pemantauan program perlindungan sosial bersama antara pemerintah, masyarakat spil dan perempuan penerima manfaat.  Gender Watch merupakan sebuah gerakan konsolidasi perempuan miskin untuk bersuara tentang hak-haknya untuk peningkatan kesejahteraan dan kepemimpinan perempuan.

Sebagai anggota DPRD Kupang, Dra. Sofia menyebutkan pentingnya pemahaman dari para pembuat kebijakan, khususnya anggota legislatif, tentang perencanaan yang berperspektif terhadap perempuan dan keadilan gender. Saat ini, telah dibentuk Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, namun kegiatannya lebih banyak berfokus pada Keluarga Berencana. Ini menunjukkan masih terbatasnya pemahaman konsep dan cara merespon isu-isu perempuan.

Diskusi berlanjut dengan penjelasan pandangan dari masing-masing pembicara. Dr. David Pandie, salah satu akademisi di Kupang, menyebutkan bahwa isu perempuan dan perlindungan sosial sangat kompleks, sehingga masih banyak terjadi permasalahan di lapangan, baik terkait data, akses maupun transparansinya.

Theodora E. Walde Tae’k, S.Pd, narasumber dari DPRD Kota Kupang, menyadari masih banyaknya permasalahan terkait pendidikan perempuan yang masih rendah, bahkan buta huruf. Kondisi-kondisi tersebut membuat perempuan rentan terhadap berbagai diskriminasi. Untuk itu, Ewalde menyampaikan komitmennya untuk membantu dan mendorong pemerintah Kota Kupang dalam melaksanakan program-program inisiatif, seperti: Raskin Gratis, Brigade Kupang Sehat, Beasiswa untuk 1000 orang di perguruan tinggi, dan Pemberian Dana Pemberdayaan Ekonomi untuk keluarga miskin.

“Selain itu, kami juga mendorong agar pemerintah mengeluarkan Perwali tentang Pengarusutamaan Gender”, tambah E. Walde.

Ansy Rihi Dara, S.H., Direktur LBH APIK, menyerukan pentingnya berbagai pihak untuk mengkritisi setiap program yang mengatasnamakan perempuan, termasuk program perlindungan sosial.

“Penting bagi kita semua untuk menyuarakan secara bersama situasi ini. Karena jika tidak, maka ketimpangan akan semakin tinggi dan perempuan tetap miskin dan terdiskriminasi”, ujar Ansy.

Pembicara lainnya adalah Lalu Kusman, perwakilan dari BPJS. Kusman menjelaskan tantangan yang dihadapi BPJS pada tataran implementasi. Ia mengakui, masih banyak masyarakat miskin yang belum terjangkau. Hal ini disebabkan oleh tidak updatenya data masyarakat miskin yang belum mendapatkan JKN. Namun sejauh ini, banyak perempuan yang terbantu dengan adanya JKN untuk pemeriksaan kanker.

Pembicara terakhir, Ronald Silalahi dari Institut KAPAL Perempuan, mendorong agar gerakan gender watch harus terus dikembangkan dan bersuara bagi kepentingan perempuan.

“Tidak boleh satu pun perempuan yang ditinggalkan”, serunya.

Setelah pemaparan seluruh pembicara, dilakukan diskusi dan tanya jawab. Peserta menyampaikan masukan bagi BPJS untuk melakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan pemerintah lokal dan pemerintah desa. Adapun masukan untuk anggota legislatif, peserta meminta komitmen untuk mengawal agar masalah perlindungan sosial terhadap perempuan, khususnya perempuan miskin, betul-betul mendapat perhatian. Selain itu, berkaitan dengan program “Ibu dan Anak”, pemerintah diminta untuk mengembangkan program untuk posyandu agar penanganan terhadap Ibu dan Anak bisa berjalan baik, tidak hanya pembangunan fisik saja.

Menanggapi masukan tersebut, Ibu Walde dan Ibu Sofie sebagai anggota legislatif, berkomitmen untuk terus mendorong pemerintah di masing-masing wilayah agar membuat kebijakan yang berpihak pada perempuan. Mereka juga mendorong agar pemerintah kabupaten dapat menghidupkan program balai latihan kerja yang nantinya dapat mempersiapkan sumber daya yang memiliki kapasitas dan dapat menciptakan lapangan kerja secara mandiri.

Dilaporkan oleh Margaretha Sariseda Meo (KAPAL Perempuan)