Cerita

“Pemerintah dan CSO Dapat Bekerjasama Memperbaiki Data Kemiskinan”

“Pemerintah dan CSO Dapat bekerjasama Memperbaiki Data Kemiskinan”

Wawancara khusus dengan Ester FitrinikaKasubdit Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, BAPPENAS

Ester Fitrinika Herawati Wahyuningsih, narasumber Konferensi Nasional Perempuan Inspirasi Perubahan yang diadakan oleh MAMPU pada bulan Mei lalu mengungkapkan bahwa konferensi semacam ini merupakan hal baru. Sebuah konferensi besar yang menghadirkan perwakilan dari parlemen dan CSO seantero negeri, yang dilaksanakan di rumah rakyat, yaitu Gedung DPR RI. Untuk Ester, konferensi ini dapat menjadi forum bertukar informasi yang baik diantara para pesertanya, dalam upaya pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan.

Menurut Kasubdit Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat BAPPENAS ini, satu hal yang menarik dan baik dalam konferensi ini adalah karena melibatkan berbagai pihak.

“Masukan yang paling signifikan bagi pemerintah adalah keterlibatan para kelompok perempuan dalam beberapa kegiatan pengentasan kemiskinan di daerah, misalnya dalam membuat pemetaan keluarga miskin. Hal ini akan dapat membantu pemerintah dalam menentukan target-target kegiatan. Selain itu, dukungan berupa pendampingan ibu-ibu keluarga miskin untuk pembuatan identitas hukum sangat bermanfaat, mengingat rata-rata ibu-ibu keluarga miskin masih belum mengerti pentingnya identitas hukum dan belum mempunyai inisiatif untuk mengurusnya,” paparnya.

Para pemangku kepentingan dapat berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan, terutama dalam memperoleh sasaran keluarga maupun individu yang tepat agar mereka memperoleh manfaat dari program-program pemerintah. Program-program tersebut dapat berupa bantuan sosial ataupun pemberdayaan dan peningkatan ekonomi. Terutama untuk lokasi-lokasi yang terpencil, dukungan tim yang dapat menjangkau para perempuan dan keluarga yang miskin, sangat diperlukan.

“Para pemangku kepentingan dapat pro-aktif menanyakan proses pemutakhiran data kemiskinan baik ke BPS atau Dinas Sosial kabupaten/kota, untuk memberikan masukan atau ikut terlibat dalam pendataan keluarga miskin,” ungkapnya.

Ester juga menyampaikan bahwa saat ini ‘Pemutakhiran Basis Data Terpadu’ sudah berjalan di lapangan. Di tahun-tahun berikutnya, untuk pemutakhiran data keluarga atau individu orang-orang miskin di daerah, para mitra pemberdayaan perempuan dapat secara pro aktif membantu pelaksanaan pendataan untuk ‘sistem layanan dan rujukan untuk masyarakat sejahtera,’ yang akan mulai diujicobakan di beberapa kabupaten/kota.

Menurut Ester, sejak bulan Juni 2015, BAPPENAS sudah melalukan persiapan pemutakhiran data dengan BPS, TNP2K dan Kementerian Sosial. Ada dua pemutakhiran data yang akan dilakukan: pertama, pemutakhiran basis data terpadu yang selama ini digunakan untuk program-program perlindungan sosial; kedua, pemutakhiran data untuk PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Yang tidak termasuk dalam dua kelompok itu akan didata juga, misalnya mereka yang berada di panti-panti, dan sebagainya.

Terkait perbaikan data yang sedang dilakukan oleh BAPPENAS ini, Ester menyampaikan bahwa sekarang adalah kesempatan yang baik bagi para pegiat isu perempuan dan kemiskinan di daerah, juga Mitra MAMPU, untuk betul-betul mengawal kerja-kerja perbaikan data ini.

Satu hal lain yang juga disampaikan Ester dalam wawancara, bahwa implementasi kebijakan perlindungan sosial ini selalu melibatkan pemerintah daerah. Maka jika terjadi mutasi pejabat, dan pejabat yang baru belum menerima informasi dengan baik, akan muncul masalah. Hal-hal ini sering menjadi tantangan bagi pelaksanaan kebijakan. Di sini Ester menyarankan pada para pemangku kepentingan agar “Sering-seringlah melakukan audiensi, supaya masing-masing pihak dapat selalu mengkomunikasikan perkembangan yang terjadi,” saran Ester kepada para pemangku kepentingan.

Selain forum-forum besar seperti yang diadakan MAMPU bulan Mei lalu, idealnya, forum seperti ini diadakan minimal setahun sekali, agar terjadi komunikasi dan menumbuhkan iklim kerjasama yang baik diantara pemangku kepentingan dan dengan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Akan baik juga jika ditampilkan contoh-contoh pemerintah daerah yang sudah bekerjasama secara baik dengan para mitra MAMPU, serta praktik-praktik terbaik lain yang bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain.