Cerita

Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan di Kabupaten Belu, NTT

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan terhadap Perempuan. Pelatihan ini merupakan Program Pemerintah Kabupaten Belu melalui BPPKB Belu yang menggunakan dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Belu. Pelatihan ini dilaksanakan pada pertengahan April 2016, bertempat di Hotel Permata, Belu.

Tercatat sebanyak 63 orang peserta, yang terdiri dari 15 laki-laki dan 48 orang perempuan hadir dalam pelatihan ini. Peserta berasal dari Bagian Data dan Informasi Kelompok Konstituen (KK), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Belu, Polsek Belu, staf BPPKB Belu, Rumah Aman, dan staf Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Atambua (PPSE-KA). Pelatihan difasilitasi oleh Marciana D. Jone, SH, Kepala Bidang Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) NTT.

Dalam pembukaan pelatihan, Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, Petrus Bere menyatakan pentingnya pertemuan ini untuk menyamakan persepsi sehingga ke depan kekerasan terhadap perempuan dapat ditangani secara bersama-sama. Ia menambahkan juga bahwa ke depannya sistem pencatatan dan pelaporan bisa bersinergi antara SKDP (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan lintas sektor.

Ia berharap, Belu yang berarti ‘sahabat’ bisa terbebas dari kekerasan. Ini menjadi indikator buat kita semua agar bisa saling bekerja sama menjadi lebih baik lagi.

Pelibatan pengurus Kelompok Konstituen (KK) dalam pelatihan ini merupakan pengakuan terhadap keberadaan dan aktivitas KK selama ini. Menurut Mikel Laupe, Koordinator Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) kerjasama PPSE-KA dan Yayasan BaKTI menyampaikan bahwa laporan KK mengenai berbagai permasalahan di masyarakat, termasuk kekerasan, telah diakui oleh pemerintah kabupaten.

Keberadaan KK sangat membantu memudahkan kerja-kerja pemerintah. Apalagi sebanyak 15 KK yang dilibatkan dalam pelatihan ini cukup aktif mendampingi dan memfasilitasi warga untuk mengakses layanan publik”, kata Mikel.

Fasilitator Pelatihan, Marciana D. Jone, SH mengapresiasi keberadaan KK dalam masyarakat. Menurutnya KK dapat diandalkan untuk memantau perlindungan perempuan dan anak di masyarakat, sebagai bagian dari penegakan HAM, karena petugas-petugas pemerintah yang terbatas tidak mungkin menjangkau semua wilayah.

Dilaporkan oleh: Aju Morera dan M. Ghufran H. Kordi K.