Cerita Perubahan

Dialog Kapal Perempuan dan Pemerintah Pangkep Sepakat Pembangunan Berbasis Gender

5 Mei 2018
Penulis: admin

KAB. PANGKEP —  “Mau berhenti jadi orang miskin? Segalanya bisa terjadi bila kita mau terbuka dan bekerjasama, berani bicara, ungkapkan masalah, tantangan dan potensi anda, ajak semua pihak bersama-sama membuat suatu perubahan. Niscaya bisa terwujud.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Pelaksana Harian Institut Kapal Perempuan, Misiyah,  dalam dialog yang dilaksanakan oleh YKPM dan Institut Kapal Perempuan bersama Pemerintah Kabupaten Pangkep di Pulau Sabutung Desa Mattiro Kanja Kec. Liukang Tuppabiring Utara, Propinsi Sulawesi Selatan pada Rabu (12/03/14).

Dialog ini merupakan rangkaian dari pelaksanaan program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia Untuk Penanggulangan Kemiskinan) di Kabupaten Pangkep.

Hadir dalam kegiatan dialog tersebut Wakil Bupati Pangkep, Abdul Rahman Assagaf, Ketua DPRD Kabupaten Pangkep Ir H. Andi Ilham, Camat Liukang Tuppabiring Utara Syam, jajaran SKPD, Muspika, Ulama, Tokoh Masyarakat dan para tamu undangan.

Dalam sambutannya, Camat Liukang Tuppabring Syam mengungkapkan bahwa Desa Mattiro Kanja merupakan salah satu daerah sasaran program MAMPU yang akan dilaksanakan selama 7 tahun. Hal ini disambut baik oleh seluruh masyarakat Desa Mattiro Kanja, mengingat kegiatan yang dilaksanakan nantinya akan membawa perubahan bagi peningkatan kapasitas masyarakat di sekitarnya.

Sebelum dialog, kegiatan diawali dengan pelantikan oleh Wakil Bupati Pangkep, Abdul Rahman Assagaf kepada Kepala Desa terpilih tahun 2014 Desa Mattiro Bombang, H. Abdul Haris, dan Desa Mattiro Matae, Muh. Sukri S.Sos, di Kecamatan Liukang Tuppabirung Utara.

Sementara itu Ir H. Andi Ilham, Ketua DPRD Pangkep, mengungkapkan bahwa persoalan kemiskinan di Kab. Pangkep tidak merata di seluruh pelosok, meski upaya pemerintah sudah cukup maksimal. Mereka berharap dengan adanya bantuan dari lembaga bantuan atau NGO bisa menjembatani kesenjangan yang ada.

“Untuk yang menetap di pulau, kami berharap jangan berkecil hati. Hubungan sosial masyarakat di sini menjadi modal besar untuk bekerjasama dalam upaya penanggulangan kemiskinan”, ujar Ilham.

Pada kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Pangkep bersama YKPM (Yayasan Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat) dan Institut Kapal Perempuan melakukan Penandatanganan Naskah MOU terkait pelaksanaan kegiatan evaluasi berbasis gender(gender watch) terhadap program-program pembangunan termasuk perlindungan sosial dan bantuan sosial di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan.

Senada Wakil Bupati Pangkep, Abdul Rahman Assagaf  mengatakan bahwa masyarakat senantiasa membangun harmonisasi kehidupan di mana antara laki-laki dan perempuan adalah dua mahluk yang saling melengkapi.

“Alat reproduksi hanya dimiliki oleh Perempuan. Perempuan secara fisik berbeda dengan laki-laki, namun saling melengkapi. Perempuan juga memiliki hak dan dapat melakukan pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Kami berharap program MAMPU dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan di Sabutung dan bisa keluar dari kemiskinan yang dimotori oleh perempuan Sabutung” ungkap Pak Rahman disambut riuh hadirin.

Kabupaten Pangkep memiliki potensi yang sangat besar, namun perlu digali untuk pemanfaatannya. “Pemerintah sedang berupaya untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pangkep melalui program Desa Mandiri, tambahnya.

“Intinya, bagaimana anggaran yang lebih besar bisa dinikmati oleh desa secara langsung sehingga masyarakat desa sejahtera. Melalui Desa Mandiri, Pemerintah Kabupaten Pangkep menargetkan di tahun 2015, Pangkep tidak lagi men­yandang status sebagai daerah tert­inggal di Sulawesi Selatan, tutup Rahman.