Cerita

 

Mitra MAMPU Maluku Bahas Alokasi Dana Desa untuk Hak Perempuan di Ambon

8 Mei 2018
Penulis: admin

Dialog Publik yang dikemas dengan tema “Membangun Perspektif Bersama dalam Pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) /DD (Dana Desa) bagi Pemenuhan Hak Perempuan Desa di Kota Ambon” digelar pada tanggal 31 Maret 2016, bertempat di Ruang Rapat Balai Kota Ambon Gedung B Lantai II. Kegiatan ini digagas dan dilaksanakan oleh Forum Mitra MAMPU Maluku, yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Ambon melalui Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa (BPPMD). Dialog ini sebagai bentuk peringatan International Women Day (IWD) atau Hari Perempuan Internasional, yang bertujuan untuk: (1) membangun pemahaman bersama terkait dengan implementasi ADD/DD; (2) membuka ruang yang inklusif bagi semua pihak dalam memahami ADD/DD untuk pemenuhan hak warganegara terutama perempuan, dan (3) membangun komitmen bersama lintas stakeholder untuk menyediakan ADD/DD bagi pemenuhan hak-hak perempuan.

Berdasarkan temuan Forum Mitra MAMPU, masih terdapat banyak kendala dalam implementasi UU Desa di tingkat desa, terutama terkait dengan pemahaman para pengambil kebijakan dalam menginterpretasi semua aturan termasuk petunjuk teknis, nomenklatur anggaran dengan persyaratan yang sudah baku dan tidak bisa fleksibel sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kondisi inilah yang menyebabkan kelompok rentan (termasuk perempuan miskin dan perempuan korban kekerasan) tidak dapat mengakses anggaran dana desa untuk usulan program/kegiatan. Bila kondisi ini tidak dijelaskan secara rinci dengan semua pihak terkait, terutama mengenai pemahaman juknis dan pengelolaan anggaran dana desa, maka usulan dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa belum tentu di-cover melalui ADD/DD. Hal ini disebabkan pagu yang ditetapkan sudah dirincikan sesuai ketentuan dan syarat-syaratnya.

Kegiatan dibuka oleh Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, S.H., dan diikuti 100 orang yang terdiri dari 68 perempuan dan 32 laki-laki, perwakilan dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), Kepala Desa/Raja, LSM/NGO, dan masyarakat. Dalam sambutannya, Walikota Ambon menyampaikan bahwa sudah saatnya perempuan maupun laki-laki berpikiran terbuka tentang hak-hak sebagai warga masyarakat. Pemerintah Kota Ambon sangat mendukung Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan), sebab Pemerintah Ambon merasakan apa yang MAMPU lakukan selama ini. Program MAMPU sangat membantu pemerintah dalam memberdayakan kaum perempuan sebagai kelompok yang selama ini banyak mengalami bentuk-bentuk ketidakadilan.

“Undang-Undang Desa hadir untuk kesejahteraan masyarakat termasuk perempuan. Olehnya, Dana Desa itu merupakan salah satu komponen yang dipakai untuk pemberdayan perempuan. Ke depan kemitraan Pemerintah Kota dengan Program MAMPU terus dikembangkan, saya juga mengapresiasi kegiatan ini”, ujar Richard Louhenapessy.

Hadir sebagai narasumber adalah Noke Silooy (Sekretaris BPPMD Kota Ambon) yang menyajikan materi tentang “Tantangan dalam Implementasi ADD/DD dan Peluang bagi Pemenuhan Hak-Hak Kelompok Marginal”, dan Gerits Silooy (Sekretaris Pemerintah Negeri Amahusu) sebagai narasumber yang mewakili Pemerintah Negeri untuk berbagi pengalaman dalam penyediaan anggaran bagi pemenuhan hak-hak perempuan di Negeri Amahusu.

Hal menarik disampaikan oleh Gerits Silooy tentang peran perempuan dalam advokasi anggaran di Negeri Amahusu. Di Negeri Amahusu ada kelompok perempuan seperti Kelompok Konstituen yang dibentuk oleh lembaga Arika Mahina, dan kelompok ini sangat membantu dan berpartisipasi sebagai mitra pemerintah negeri dalam merencanakan pembangunan di desa. Kelompok-kelompok ini kemudian dilibatkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Saat bermusyawarah, ada permintaan-permintaan dari kelompok perempuan supaya mereka memiliki rencana kerja yang diakomodir dalam APB Desa.

Gerits mengatakan, “Di tahun 2015, kami memprioritas pemberdayaan perempuan lewat anggaran belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat, dengan program peningkatan kapasitas masyarakat kelompok perempuan dan penyediaan dana untuk peningkatan ekonomi keluarga kaum perempuan. Dan ada pula peningkatan kapasitas untuk kaum perempuan, dan kami meminta narasumber dari SKPD-SKPD yang melakukan tugas pemberdayaan masyarakat. Dari sana kami mendapatkan banyak pengalaman yang berharga bagi kelompok-kelompok perempuan tersebut. Tahun ini di anggaran tahun 2016, Negeri Amahusu sudah menyusun draft APBDes dan sementara dibahas ditingkat Saniri atau  Badan Perwakilan Desa (BPD).”

Proses dialog dipandu oleh Ella Loupatty (Direktur Walang Perempuan) dan Ina Soselisa (Direktur Yayasan Arika Mahina). Hasil dialog publik ini akan dirumuskan oleh Forum Mitra MAMPU sebagai rekomendasi kepada Pemerintah Kota Ambon.

 

Dilaporkan oleh: Jemmy Talakua dan M. Ghufran H. Kordi K.