Cerita

Anggota DPR Asal Maluku Bicara Kebijakan dan Anggaran yang Pro-Perempuan

Mercy Chriesty Barends, S.T. adalah salah satu peserta dan narasumber di Konferensi Perempuan Inspirasi Perubahan yang dilaksanakan oleh MAMPU pada Mei 2015 lalu. Dari konferensi ini, anggota DPR-RI periode 2014-2019 asal Maluku tersebut mendapatkan inspirasi dari praktik cerdas yang dilakukan oleh perempuan-perempuan Anggota Legislatif dari daerah lain. Menurutnya dengan mengikuti konferensi semacam ini, dapat memperkuat partisipasi politik perempuan untuk ikut mempengaruhi kebijakan publik yang peka gender dan banyak hal yang bisa menjadi inspirasi pembangunan di dalamnya.

Membangun Kembali Pola Pikir Ke-Indonesiaan di dalam Parlemen

Mercy Barends adalah anggota DPR RI yang memiliki kepedulian dan perhatian tinggi terhadap kebutuhan-kebutuhan khusus wilayah kepulauan. Ia mengatakan bahwa idealnya kebijakan dan anggaran yang dibuat oleh para pengambil keputusan tidak Jawa sentris.

“Harus dibangun kesadaran bersama bahwa setiap wilayah memiliki kebutuhan yang berbeda. Seperti Maluku seperti apa, Papua, Bali, Jawa, dan sebagainya. Ini butuh sebuah kesadaran, karena kalau dari aspek Undang-undang, yang dikejar aspek substansi tanpa mempertimbangkan local wisdom lain, maka akan menjadi persoalan serius.” demikian ungkapnya.

Mercy  menambahkan bahwa mindset parlemen terhadap ke-Indonesiaan kita harus direkonstruksi ulang. Banyak kebijakan yang tidak dapat diterjemahkan ke wilayah-wilayah tertentu karena antara program dan anggaran terjadi ketidakcocokan. Berbicara masalah penganggaran, Mercy sangat prihatin dengan pembagian berdasarkan Undang-undang yang menurutnya kurang adil.

“Berdasar aturan Undang-undang, anggaran dibagi berdasar wilayah daratan dan penduduknya. Ini tidak adil, ada 10 provinsi yg wilayah lautnya lebih dari 70%. Kalau ini diperlakukan sama dengan yang lain, tentunya provinsi serupa mendapatkan anggaran di bawah yang dibutuhkan.” paparnya.

Menurut Mercy, jika anggota parlemen bisa melakukan terobosan kebijakan, maka diharapkan distribusi anggaran daerah dapat lebih adil lagi. Dengan budget yang lebih adil, maka pembagian ke berbagai sektor juga dapat menjadi lebih banyak, termasuk anggaran untuk perempuan dan anak.

Lulusan Teknik Mesin Kapal Universitas Pattimura – Ambon ini kemudian mencontohkan, “Maluku itu dibagi menjadi 12 gugus pulau. Misalnya pengembangan kesehatan berbasis 12 gugus pulau, jadi harus dikembangkan Posyandu, Polindes, dan lain sebagainya sampai ke tingkat tersebut. Tetapi karena anggaran bertabrakan dengan kebijakan makro, jadi ada yang tidak terlayani. Sementara pendapatan daerah sendiri terbatas.”

Perkuat Jejaring dari Hulu ke Hilir

Di dalam konferensi tersebut, Mercy melihat bahwa para peserta konferensi dapat terus menjalin jaringan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia. “Yang bisa dilakukan oleh CSO dan Parlemen adalah saling mengisi. Ada ruang di mana Parlemen lebih bekerja dalam tataran strategis mengarah pada kebijakan makro. Sementara CSO karena berada di level akar rumput, berhadapan langsung dengan masyarakat, mengorganisir pengalaman dan gagasan masyarakat ini dapat menjadi pengalaman baru yang sangat kuat,” tuturnya. “Masing-masing dapat saling melengkapi ruang kosong yang ada.”

“Masalah pemiskinan perempuan ini masalah yang sangat kompleks,” demikian Mercy menekankan. “Ini bukan semata-mata masalah ekonomi. Pemberdayaan perempuan itu hanya satu scope kecil saja, satu aspek di antara lingkaran aspek yang sangat besar,”ungkapnya.

Ada dua aspek penting yang perlu dicermati menurutnya. Pertama, sisi tantangan kebijakan, tidak semua daerah memiliki payung kebijakan untuk memberikan layanan terpadu untuk kesehatan perempuan. “Jadi apa yang kita harapkan untuk menolong anak dan perempuan korban jika payung hukumnya tidak ada, anggaran tidak ada?”tanya Mercy.

Kedua, aspek kultural. Banyaknya adat yang berbeda, bahasa, sistem kelas yang semakin membuat perempuan tersubordinasi, tidak memiliki hak bicara dan suaranya tidak didengar. Mercy mencontohkan kasus KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga). Perempuan yang menjadi korban suaranya tidak didengar di dalam pembicaraan adat. Demikian pula ketika ada ganti rugi yang diberikan oleh pelaku, jarang sekali yang diberikan pada perempuan. Layanan terhadap korban KDRT hampir tidak ada. “Mungkin harus dikategorisasi, kodifikasi kalau ada adat yang melecehkan perempuan, mungkin diusulkan untuk tidak dilanjutkan lagi,” saran Mercy.

“Pemiskinan perempuan banyak muncul karena masalah-masalah itu,” paparnya. Lalu dia menambahkan, “Mestinya persoalan-persoalan ini dituntaskan. Masalah-masalah perempuan dan kesehatan, pendidikan, ekonomi, adat, hukum dan HAM. Kalau ini bisa sejalan dan menjadi gerakan sipil bersama yang kuat, ruang perempuan untuk beraktifitas akan menjadi lebih kuat dan tajam.”

Mercy menyayangkan banyaknya kerja pemberdayaan masyarakat yang hanya berfokus di hilir. Kesannya hanya tambal sulam saja. Idealnya hulu dan hilir dikerjakan bersamaan.

Mengakhiri wawancara, Mercy memberikan rekomendasi untuk para pejuang kesetaraan. “Pertama adalah untuk melakukan harmonisasi data. Jangan sampai data yang beredar di Indonesia berbeda-beda antara versi pemerintah dan CSO. Kedua, harmonisasi kebijakan. Baik Parlemen maupun CSO sempatkan untuk duduk dan mengevaluasi kebijakan. Lalu yang terakhir adalah untuk CSO secara rutin meng-update ke DPR atau DPRD. Jangan sampai sipil dan pemerintah berbeda, harmonisasi agenda setting sangat penting. Gagas agenda setting bersama tiap tahun.” Pungkas Mercy.