Cerita

Integrasi Jamkesda-BPJS untuk Warga Miskin: Catatan Advokasi BPJS Kesehatan di Parepare, Sulawesi Selatan

Mulai 1 Januari 2014 sistem jaminan sosial terbaru atau JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) resmi diberlakukan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), ditetapkan bahwa seluruh masyarakat Indonesia akan dijamin kesehatannya dan kepesertaannya bersifat wajib. Untuk masyarakat miskin, pembiayaan individu akan ditanggung oleh pemerintah.

Sebelumnya, di beberapa daerah pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat dalam berbagai skema, misalnya Jamkesda (Jaminan kesehatan daerah). Pemerintah Kota Parepare adalah salah satu pemerintah daerah yang menerapkan Jamkesda yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Program Kesehatan Gratis sejak Juli 2008.

Rapat di Kantor BPJS

Namun, sejak tahun 2014, dengan berlakunya JKN yang dikelola oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), dan rencana integrasi peserta Jamkesda ke dalam BPJS Kesehatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare, membuat warga Parepare resah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, baik rencana Pemkot Parepare untuk mengintegrasikan Jamkesda ke dalam BPJS Kesehatan, maupun prosedur dan syarat menjadi Peserta BPJS-Kesehatan. Masyarakat mendapatkan informasi yang simpang siur, misalnya waktu berlakunya Jamkesda hanya sampai 20 Agustus 2015 di Puskesmas (Pusat kesehatan masyarakat).

Masalah Jamkesda dan berlakunya JKN juga menjadi isu menarik pada Diskusi mengenai Tema MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) pada awal Januari 2015 yang dilaksanakan atas kerjasama YLP2EM (Yayasan Lembaga Penelitian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat) dan Yayasan BaKTI. Beberapa masalah yang selalu muncul antara lain minimnya sosialisasi program perlindungan sosial pemerintah—seperti JKN-BPJS, data warga miskin yang tidak valid, warga miskin yang tidak mendapat perlindungan sosial, dan bantuan yang salah sasaran.

Keresahan masyarakat mengenai Jamkesda-BPJS Kesehatan di Parepare terlihat dari laporan pengaduan Kelompok Konstituen (KK). Sebagai lembaga yang dibentuk untuk mendorong keberdayaan masyarakat, KK menerima berbagai pengaduan, termasuk pengaduan mengenai Jamkesda-BPJS Kesehatan yang jumlahnya meningkat pada awal Agustus 2015. Sebagian pengaduan telah sampai ke YLP2EM. Sebagai mitra Yayasan BaKTI dalam Program MAMPU, YLP2EM kemudian membicarakan perkembangan pengaduan KK terkait dengan Jamkesda-BPJS Kesehatan, kemudian dilanjutkan dengan mini workshop staf Program MAMPU dengan Pengelola BPJS Parepare di Kantor BPJS Parepare pada 14 Agustus 2015.

Dalam workshop tersebut terungkap bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan di Parepare baru mencapai 24.000 orang, padahal ditargetkan 62.955 orang”, ujar Jabbar, Kepala Unit Pemasaran BPJS Parepare saat itu.

Hasil pertemuan dengan BPJS Parepare ditindaklanjuti dengan beberapa seri pertemuan dengan KK melalui TA (Technical Assistance) dan mentoring Penguatan KK tentang BPJS di masing-masing kelurahan, di antaranya mengenai prosedur dan syarat pengurusan kepesertaan BPJS, batas waktu berlakunya Jamkesda (sampai akhir Desember 2015), dan PBI (Penerima Bantuan Iuran) dari pemerintah.

Respon Kelompok Konstituen

Dalam pertemuan dengan KK terungkap beberapa cerita menarik. Ibu Doly, Ketua RT, yang juga seorang pengurus KK mengatakan bahwa ada beberapa warganya belum ter-cover dalam BPJS Gratis, termasuk ibu yang melahirkan (anaknya belum tercatat dalam KK). Ibu Doly pada saat itu telah mengumpulkan 110 Kartu Keluarga untuk didaftar kembali. Sementara Ibu Isfawanty, yang juga pengurus KK punya pengalaman dengan membawa suaminya berobat ke Puskesmas dan kaget ketika ada oknum petugas layanan menginfokan bahwa Jamkesda berakhir bulan depan (September 2015).

Pengurus KK yang lain, Ibu Khatija, memiliki data di Puskesmas, dimana seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) pemegang Askes (Asuransi kesehatan) juga terdata sebagai BPJS Gratis. Hal lain yang terungkap dalam diskusi yakni dari Ibu Hartati, Koordinator KK, sempat mengutip pernyataan Jhon Penannangan, Plt (Pelaksana tugas) Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Parepare yang berasal dari daerah pemilihan Kecamatan Soreang. Ia menyebutkan bahwa Ketua DPRD Parepare akan bertanya kepada Dinas Kesehatan perihal kekisruhan data BPJS Gratis dan layanan Puskesmas yang tidak lagi menerima peserta Jamkesda.

Sementara menurut Ibu Nurjanna, seorang Ketua RW dan pengurus KK Bahagia, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, mengatakan karena adanya informasi yang tidak jelas, maka KK merespon untuk mengumpulkan kembali Kartu Keluarga warga. Di sisi lain, Ibu Amriani, staf Kelurahan Wattang Soreang, mengakui bahwa, kekisruhan tersebut terjadi karena data yang digunakan Dinas Kesehatan, bukan berasal dari data per kelurahan melainkan data dari layanan Puskesmas.

Ibu Bidayani, juga seorang Koordinator KK mengungkapkan pernyataan Amiruddin Said (anggota DPRD Parepare) pada saat Reses. Amiruddin Said menyatakan akan berkoordinasi dan memastikan kesedian BPJS untuk mensosialisasikan kembali Program BPJS. Di samping itu, Amiruddin berjanji akan berkoordinasi dengan anggota DPRD yang lain untuk melakukan sidak di sejumlah layanan kesehatan termasuk Puskesmas.

Di KK Kartini, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, dalam Buku Pengaduan Agustus 2015, tercatat 110 pemegang Jamkesda belum dialihkan ke BPJS-PBI (Penerima Bantuan Iuran). Hal ini sudah dikeluhkan oleh Andi Nurhanjayani, anggota DPRD Parepare asal daerah pemilihan Bacukiki dan Bacukiki Barat, pada saat Reses Agustus 2015. Andi Nurhanjayani berjanji akan menanyakan langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Tindak Lanjut

Hasil TA dan Mentoring KK mengenai BPJS dipetakan dan dikomunikasikan pada pihak Pemkot Parepare dan Pengelola BPJS dalam Wokshop Advokasi Kebijakan tentang BPJS dan JKN serta Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, 15 September 2015 di Hotel Grand Kartika. Workshop itu menghadirkan narasumber dan peserta aktif yakni Hj. Nating, mewakili Kepala Dinas Kesehatan Parepare dan Ade Satriya dari BPJS Parepare. Di samping itu, hadir pula pengelola Puskesmas dan Rumah Sakit serta wakil KK. Sementara DPRD Parepare diwakili oleh Ibu Andi Nurhanjayani. Selain itu, hadir pula M. Taufan dan M. Ghufran H. Kordi K., dari Program MAMPU- BaKTI untuk memberikan masukan soal penanganan pengaduan.

Akhir Agustus 2015, beberapa anggota DPRD Parepare melakukan sidak di beberapa Puskesmas untuk mengetahui pengguna Jamkesmas/ Jamkesda sebelum mempunyai Kartu BPJS-PBI. Demikian halnya pihak Kelurahan, melalui Ketua RW/RT mereka menghimbau kepada warga untuk memasukkan kembali Kartu Keluarganya yang belum termuat kepesertaannya pada BPJS. Dalam pendataan dan pengumpulan foto copy Kartu Keluarga, Pengurus KK terlibat aktif dengan mendatangi warga bersama Ketua RW/RT di masing-masing kelurahan.

Akhirnya, pada 8 Oktober 2015, Pemkot Parepare menandatangi MoU (Memorandum of Understanding) dengan BPJS Parepare untuk mengintegrasikan Jamkesda sebanyak 62.955 warga Parepare ke dalam BPJS. Pemkot Parepare telah menganggarkan Premi Penyediaan Layanan Kesehatan Masyarakat (BPJS-PBI) dalam APBD 2016 sebesar 17,94 miliar rupiah.

Anggota DPRD Kota Parepare, John Panannangan berjanji akan terus melakukan kontrol terhadap pelayanan kesehatan bagi warga, baik itu warga yang telah menjadi peserta BPJS Kesehatan melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD maupun pasien umum lainnya. Saat ini sebanyak 62.955 jiwa yang telah terdaftar untuk mendapatkan PBI daerah dan baru sekitar 24.000 jiwa yang telah diverifikasi untuk mendapatkan kartu dari BPJS Kesehatan yang dibayarkan melalui Pemkot Parepare.

Advokasi untuk mendorong alokasi anggaran di APBD untuk peserta BPJS-PBI ini didukung penuh oleh DPRD Parepare. Dukungan lainnya datang dari forum media “PIJAR” yang terus-menerus memberitakan Program MAMPU kerjasama YLP2EM dan Yayasan BaKTI. Media massa, seperti Pare Pos, Ajatapareng News, Radar online, TV Pare, dan beberapa media lainnya, tidak henti-hentinya memberitakan BPJS Kesehatan dan Beras Sejahtera. Di samping itu, forum media dan YLP2EM juga menyebarkan Bulletin dan lembaran informasi tentang Kepesertaan BPJS-PBI. Dan pihak yang paling gencar membicarakan BPJS di berbagai kesempatan adalah KK.

Dilaporkan oleh: Suryanti Akkas dan Abd. Samad Syam