Cerita Perubahan

Bupati Pulau Muna, Sulawesi Tenggara Gratiskan Visum untuk Perempuan Korban Kekerasan atas Saran Yayasan Lambu Ina

8 Mei 2018
Penulis: admin

Kabupaten Muna, yang terletak di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, memang tak bisa dibilang dekat dengan ibukota sebagai pusat pemerintahan. Namun bukan berarti kabupaten ini tak bisa membuat terobosan. Buktinya, sejak April 2015 lalu, perempuan-perempuan di Kabupaten Muna yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tak perlu lagi cemas jika tak punya biaya untuk mendapatkan visum dari rumah sakit. Lewat Surat Keputusan (SK) Bupati Muna nomor 75 tahun 2105, para perempuan korban kekerasan ini bisa mendapatkan layanan visum secara gratis.

“Adanya SK visum gratis itu awalnya atas masukan dari Lambu Ina,” ujar Bupati Muna, La Ode Muhammad Baharuddin—yang seharian itu nampak sibuk menerima perwakilan masyarakat Muna yang terus datang silih-berganti. “Benar juga, orang sudah jadi korban kok masih dibebani anggaran (untuk visum). Waktu kita lihat oh, ternyata ini hanya seberapa saja dari anggaran daerah. Jadi waktu itu cepat prosesnya, hanya saja untuk peluncuran kita lakukan bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional.”

“Iya, waktu itu Bapak (Bupati) cepat sekali proses sampai SK itu keluar,” ujar Yustina Fendrita, Direktur Yayasan Lambu Ina—yayasan yang bergerak untuk membantu para perempuan korban kekerasan di Pulau Muna. “Secara umum, Pemda kasih respon positif untuk hal-hal terkait perlindungan perempuan.”

Meski kini hubungan Lambu Ina dengan Pemerintah Daerah nampak ideal, perjalanan mendapatkan dukungan Pemda tak selalu jadi persoalan mudah bagi Yustina.

Bupati yang sebelumnya menjabat, misalnya, tak bisa ditembus Yustina—tak peduli betapa gigihnya perempuan ini berusaha.

Melakukan advokasi dan pendekatan kepada Pemerintah Daerah memang bukan perkara mudah. Yustina harus punya kesabaran ekstra untuk menunggu. Ia bisa menunggu berjam-jam di kantor-kantor pemerintahan hanya agar dapat bertemu dengan pejabat yang dituju. Itupun, terkadang ia tak tahu apakah akan mendapatkan waktu untuk membuat janji temu.

“Kita pun harus bergerilya, mencari kontak agar kita bisa dapat informasi apakah orang yang kita maksud tersebut sedang ada waktu atau tidak.” Ungkap Yustina.

Beruntung, ketika Bupati lama berganti dengan Bupati yang baru—Pak Baharuddin, Yustina bisa mendapatkan ruang yang lebih leluasa untuk melakukan advokasi perihal perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.

“Kalau dengan bupati ini, kita bisa menjadwalkan pertemuan, kalau beliau ada waktu, bisa ditemui, dan beliau terbuka mendengarkan masukan dari kita. SK visum tersebut itu salah satu hasilnya. Kita sampaikan pada beliau kalau korban kekerasan harus bayar visum lagi untuk melapor, itu kan seperti korban yang dikorbankan. Dan Pak Bupati mengerti akan hal ini.” ungkap Yustina.

Lambu Ina sendiri memang banyak menangani isu yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, dan di Pulau Muna, salah satu isu yang paling banyak mereka tangani adalah incest yang dilakukan anggota keluarga laki-laki yang lebih dewasa kepada anak-anak perempuan yang masih di bawah umur.

“Padahal sebenarnya dalam adat Muna itu perempuan dapat perlindungan dan tempat yang terhormat,” ujar Pak Bupati. “Ini disimbolkan dalam upacara adat untuk perkawinan di Muna. Laki-laki itu jalan, sementara perempuannya diusung. Ini karena penghargaan terhadap kaum perempuan.”

Pak Bupati sendiri beberapa kali melontarkan ketidakpercayaannya ketika mendengar laporan dari Yustina mengenai beberapa kasus incest di Muna yang tengah ditangani oleh Lambu Ina. Beberapa kasus terjadi karena anak perempuan dititipkan ke rumah kerabat sementara ayah dan ibu kandung bekerja di luar pulau.

“Inilah sebabnya anak-anak harus benar-benar kita jaga,” ujar Pak Bupati. “Makanya saya selalu tidak setuju kalau ada sosialisasi KB (Keluarga Berencana) dengan alasan ekonomi. Kalau begitu, nanti ada yang akan bilang, saya kan kaya, jadi saya tidak usah KB. Ini kan salah. Harusnya alasan KB berkaitan dengan psikologi anak. Kalau punya anak banyak itu apa bisa punya perhatian yang cukup untuk membesarkan masing-masing anak? Kebutuhan anak kan bukan cuma materi, tapi juga perhatian dan pendidikan. Jangan sampai karena kita kejar materi saja, anak dititip ke paman, atau kakek. Dan jangan pikir mendidik anak itu hanya urusan Mama. Salah itu. Pola pengasuhan itu ada hal-hal yang memang Papa yang harus berikan.”

Saat ini, Lambu Ina sendiri tengah mengusahakan agar P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dapat masuk anggaran daerah di tahun 2016. “Kita akan advokasi lewat Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), dekati Bappeda (Badan Perencanaan Daerah) juga, dan anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) agar mereka juga sadar akan pentingnya hal ini,” ujar Yustina. “Yang pasti kita terus bangun komunikasi intensif.”