Cerita Perubahan

Berjejaring dan Mengawal Program Pemerintah, Kunci Didengarnya Aspirasi Perempuan

Berjejaring adalah sebuah keharusan, apalagi bagi perempuan yang sedang memperjuangkan nasib perempuan untuk mentas dari kemiskinan, demikian pandangan Agatha Retnosari, salah seorang anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur yang  juga peserta Konferensi Nasional MAMPU Perempuan Inspirasi Perubahan tahun 2015.

Dalam konferensi itu, ia membagikan pengalaman menjadi aktivis sampai duduk sebagai Anggota Dewan di Jawa Timur.  Sementara untuknya sendiri, konferensi ini menambah jaringan dan memberinya wawasan tentang persoalan-persoalan di daerah lain.

Jejaring ini bukan hanya antara Anggota Parlemen, atau antara CSO, tetapi keduanya. Di dalam salah satu diskusi, Agatha mengusulkan agar Anggota Dewan lebih pro-aktif untuk berbicara dengan jaringan dan mahasiswa. “Libatkan mereka supaya aspirasinya tersampaikan”, sarannya.

Dia mencontohkan kebiasaannya untuk menginformasikan teman-teman jaringan di Jawa Timur tentang jadwal sidang paripurna. Pada saat sidang paripurna, biasanya akan diikuti dengan rapat komisi/badan, sehingga inilah saat yang tepat untuk teman-teman jaringan datang ke Anggota Dewan, jelasnya. “Di Jawa Timur, hampir ke-100 Anggota Dewan ada di tempat pada saat paripurna,” tambahnya.

Bukan berarti Anggota Dewan asal Surabaya ini mengajarkan untuk datang dan demo pada saat paripurna. Tetapi memilih waktu yang tepat itu penting untuk menyampaikan aspirasi. Karena kalau datang pada saat lain, mungkin saja hanya komisi tertentu yang ada, yang tidak ada sangkut pautnya dengan aspirasi yang disampaikan.

“Ini juga penting untuk dipahami oleh Anggota Dewan. Bukan berarti jika aspirasi yang disampaikan oleh jaringan tertentu tidak menjadi bidang komisinya, maka dia boleh diam saja. Sampaikan pada Anggota Dewan di komisi yang bersangkutan”, tambahnya.

Kawal, Kawal dan Kawal

Ada banyak program yang dibuat oleh Pemerintah yang seringkali tidak berjalan dengan baik. Agatha menyarankan agar teman-teman jaringan mengawalnya. Bukan hanya program, Perda, bahkan pelaksanaan Undang-undang kalau tidak dikawal juga bisa jeblog dimana-mana. Lulusan Teknik Lingkungan ITS (Institut Teknologi Surabaya) ini mencontohkan dari komisinya, yaitu kesehatan.

“BPJS misalnya, sebagai badan super body yang bisa membuat aturan sendiri, sementara pendataan orang miskin di banyak daerah masih kedodoran, kalau tidak terus dikawal maka program ini tidak akan sampai ke masyarakat yang memang membutuhkan. Lalu bagaimana caranya agar program sampai ke mereka yang kurang mampu? Ya harus meminta terobosan kebijakan. Nah ini kalau tidak dikawal kan bisa kedodoran di sana-sini. Ini yang sebetulnya terjadi, sehingga banyak orang komplain dengan program-program Pemerintah”, ungkapnya.

Sangat penting untuk mengawal Anggota Dewan, karena mereka adalah orang yang paling tahu mengenai anggaran.

Agatha menambahkan, “Di Jawa Timur hal ini relatif aman, karena KPI aktif. Perempuan-perempuan hebat di KPI ikut mempengaruhi kebijakan di Dinas. Problemnya di daerah lain, mungkin karena ada perasaan sungkan, malas atau bahkan mungkin ada yang tidak tahu bagaimana cara untuk mendekati Anggota Dewan. Di sini pentingnya program-program seperti MAMPU memberikan penguatan pada jaringan.”

Di Jawa Timur, dari 100 anggota Dewan, 17 di antaranya perempuan. Anggota Dewan ini. harus dikawal terus oleh jaringan dari daerah asalnya.

“Setiap Anggota Dewan memiliki kesempatan untuk turun ke lapangan. Satu tahun reses tiga kali. Satu kali reses bisa ke 6 titik. Ini dapat digunakan sebagai kesempatan untuk melihat ke lapangan, mendatangi titik yang bermasalah. Tetapi mungkin tidak semua Anggota Dewan menggunakan kesempatan ini untuk melihat permasalahan yang terjadi di lapangan. Sebenarnya masa reses ini juga dapat dijadikan sebagai momen untuk memperbaiki data”, begitu menurut anggota komisi E ini.

“Data tentang fakir miskin idealnya diperbaiki dua tahun sekali. Tetapi selama sepuluh tahun kemarin tidak ada perbaikan karena DPR tidak menganggarkannya. Baru tahun 2015 ini disetujui dana untuk perbaikan data tersebut.”

Data adalah salah satu alat yang penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dari kaum miskin. Agatha kemudian menuturkan kalau di Jawa Timur ada program penanggulangan kemiskinan di 33 kabupaten/kota, dimana perempuan kepala keluarga yang menjadi sasarannya. Mereka diberikan pelatihan usaha dan dibina sampai dapat  mandiri.

Untuk mendapatkan sasaran program yang tepat, Pemprov dibantu oleh jaringan perempuan. Data yang sangat diperlukan saat ini adalah data buruh rumahan perempuan. Pendataannya menurutnya masih kurang, termasuk data-data tambahan seperti keselamatan kerja, kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Women League

Salah satu keinginan Agatha adalah adanya mekanisme seperti di Amerika yang memiliki Women League. Pada saat ada perempuan yang memiliki kemampuan di bidang politik, ia akan didukung oleh kelompok perempuan non-politik, sehingga bisa mendesak pemerintah secara bersama-sama. Maka, apa yang dijanjikan oleh para calon anggota dewan atau bahkan presiden saat berkampanye, bisa ditagih oleh rakyatnya.

Sebagai masukan, Agatha menyarankan adanya perumusan isu bersama terkait apa yang akan didesakkan kepada pemerintah dan DPR dalam 5 sampai 10 tahun yang akan datang, serta perlunya pembuatan road map untuk menuju ke sana.

Selain itu, perlu menghadirkan anggota DPR RI dalam sebuah konferensi, tidak hanya sebagai narasumber saja, tetapi juga dalam sesi diskusi. Tanpa kehadiran mereka, jadi kurang strategis, karena merekalah yang tahu kondisi di pusat. Hasil perumusan jadi kurang maksimal.