MAMPU Kita Newsletter Edisi 6 (November-Desember 2018)

Surat kabar MAMPU Kita terbit setiap dua bulan sekali menyampaikan kabar capaian serta kegiatan Program MAMPU bersama kedua pemerintah dan mitra organisasi masyarakat sipil. Program MAMPU adalah program inisiatif bersama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia. Program ini mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan membangun kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan, sehingga akses perempuan terhadap pelayanan dasar dan program pemerintah meningkat.

Silakan klik tautan di bawah untuk mengunduh MAMPU Kita Newsletter Edisi ke-6.

 

MAMPU Kita edisi sebelumnya:

Edisi 1

Edisi 2

Edisi 3

Edisi 4

Edisi 5

Festival Perempuan Pekerja Rumahan Kembali Digelar, Perlindungan Hukum Jadi Tuntutan Utama

Trade Union Rights Centre (TURC) didukung Program MAMPU kembali menggelar Festival Perempuan Pekerja Rumahan (FPPR) pada 14-15 Desember 2018 di Kerta Niaga, Kawasan Kota Tua, Jakarta. FPPR 2018 diselenggarakan untuk mensosialisasikan keberadaan pekerja rumahan yang tersembunyi dari rantai pasok industri, serta mendorong keterlibatan masyarakat, akademisi, pemerintah, dan media terkait perlindungan pekerja rumahan.

Ani Marissa, perwakilan pekerja rumahan dari Solo, Jawa Tengah, menyampaikan harapannya agar pekerja rumahan diakui undang-undang sehingga bisa mendapatkan jaminan sosial seperti tenaga kerja lainnya.

“Regulasi khusus mengenai pekerja rumahan mutlak dibutuhkan untuk memberikan pengakuan akan statusnya dan perlindungan sebagai pekerja. Hal ini sekaligus menunjukkan negara hadir memberikan perlindungan kepada warga negaranya dengan jenis pekerjaan apapun tanpa diskriminasi,” ujar Andriko Otang, Direktur Eksekutif TURC.

Dalam sambutannya, Umar Kasim, Kepala Bagian Penelaahan Hukum dan Konvensi, Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan RI, mengatakan usulan Rancangan Peraturan Menteri tentang Pekerja Rumahan sudah disampaikan kepada Kementerian. Langkah selanjutnya adalah mengkaji dan menuangkannya dalam pasal-pasal yang konkret agar tidak multitafsir.

Berbagai kegiatan menarik mengisi agenda FPPR 2008, seperti pemutaran film Angka Jadi Suara bersama sutradara Dian Septi Trisnanti, pameran karya pekerja rumahan, berbagi pengetahuan oleh peneliti feminis Ruth Indiah Rahayu dan pendiri majalah Magdalene Devi Asmarani, diskusi bersama ILO dan peneliti pekerja rumahan, diakhiri pertunjukan musik oleh Sister in Danger dan Ridlo Sorak.

FPPR 2018 diharapkan dapat menggalang dukungan lebih besar dari publik dan berbagi pihak terkait. Harapannya melalui kegiatan ini, masyarakat menjadi lebih paham dan mengenal siapa pekerja rumahan dan ikut berkontribusi dalam mendorong perlindungan hukum bagi pekerja rumahan.

Pengalaman Membawa Pelajaran untuk Migrasi Aman

Ke mana pun Husnul Hidayah pergi, ia selalu membawa buku Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah No. 1 Tahun 2017 dan Peraturan Desa (Perdes) Gemel No. 11 Tahun 2017. Keduanya menjadi bekal bagi Husnul menjelaskan pentingnya migrasi aman bagi pekerja migran. Ada rasa memiliki yang besar pada diri Husnul, karena ia ikut terlibat dalam proses advokasi hingga pengesahan perdes.

Husnul adalah seorang mantan pekerja migran asal Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Pengalaman buruk saat menjadi pekerja rumah tangga di Arab Saudi dan Abu Dhabi mendorongnya untuk aktif di Kelompok Gemel Bersatu sejak 2016. Kelompok Gemel Bersatu merupakan wadah bagi mantan pekerja migran dan keluarga mereka, hasil binaan Perkumpulan Panca Karsa (PPK) Mataram. PPK Mataram bermitra dengan Migrant CARE, mitra program MAMPU untuk tema perlindungan pekerja migran.

Sejak bergabung dengan Kelompok Gemel Bersatu, Husnul mendapatkan berbagai pengetahuan baru, mulai dari sosialisasi migrasi aman ke luar negeri bagi perempuan pekerja migran hingga pelatihan menjadi paralegal. Mulanya gentar berbicara di hadapan orang banyak, kini Husnul kerap diundang menjadi narasumber seputar isu pekerja migran di Lombok.

Tak lelah melakukan sosialisasi, Husnul sadar betul bahwa mengubah pandangan orang-orang di sekitarnya tak semudah membalikkan telapak tangan. Salah seorang tetangganya bersikukuh merantau ke Arab Saudi, meskipun Husnul telah memberi tahunya bahwa Arab Saudi termasuk
negara yang terkena moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia sejak tahun 2011. Dengan demikian, keberangkatan pekerja migran ke sana pasti dilakukan secara ilegal dan tanpa jaminan perlindungan.

“Benar saja. Dia diangkut berdesakan dalam satu mobil, dan mereka harus ngumpet-ngumpet waktu dipindahkan ke penampungan agen. Berita terakhirnya, mereka masih di penampungan, belum disalurkan ke majikan,” cerita Husnul. Walau demikian, ia terus berkomunikasi dengan
sang tetangga. “Kalau ada keadaan darurat, langsung lapor ke saya, nanti saya carikan bantuan ke teman-teman di Desbumi dan PPK,” tambah Husnul.

Sebagai inisiatif lokal untuk mewujudkan perlindungan terhadap pekerja migran sejak awal fase migrasi mereka, Desa Peduli Buruh Migran Indonesia (DESBUMI) bernaung di bawah pemerintah desa. Struktur kelembagaannya turut melibatkan masyarakat sipil seperti kader desa,
mantan pekerja migran, bintara pembina desa (Babinsa), dan pemangku kepentingan desa lainnya.

“Dulu saya orangnya tertutup, bergaul dengan lingkungan sekitar juga jarang. Setelah menerima pelatihan, ada keinginan menyuarakan pendapat di pertemuan kelompok. Lewat pelatihan, saya bisa tahu sistem migrasi yang aman. Dari situ saya berkeinginan supaya teman-teman lain tidak mengalami seperti saya,” cetus Husnul.

Belajar dari Pengalaman
Saat pertama kali meninggalkan kampung halamannya pada 1999 untuk pergi ke Arab Saudi, Husnul sama sekali asing dengan pentingnya migrasi aman. Ia hanya bertekad merantau demi mengumpulkan uang untuk biaya kuliah. Sebelumnya, cita-cita Husnul untuk menuntut ilmu di Universitas Brawijaya, Malang, setelah diterima tanpa tes, harus kandas karena orang tuanya tak sanggup membiayai perjalanan dan kebutuhan hidupnya di sana.

“Saya lihat cerita sukses orang lain yang bisa meneruskan kuliah sampai S2 walaupun terlambat kuliah. Saya ingin seperti itu,” cetus Husnul.

Dua tahun tujuh bulan bekerja di luar negeri, penghasilannya yang ia kirimkan ke kampung halaman untuk ditabung justru habis untuk kebutuhan sehari-hari. Sejak itu, Husnul pun bolak-balik pergi ke luar negeri untuk menjadi pekerja rumah tangga. Sempat kembali ke Arab Saudi,
ia kemudian merantau ke Abu Dhabi.

Sayangnya, selama menjadi pekerja migran, Husnul bolak-balik dihadapkan pada pengalaman buruk. Selain mengalami kekerasan fisik dari majikannya di Arab Saudi, yang membuatnya melarikan diri hingga berhasil kembali ke tanah air, Husnul diabaikan oleh majikannya di Abu
Dhabi saat ia sakit keras selama tiga bulan. Memutuskan untuk tak lagi menjadi pekerja migran, Husnul kini meyakini betul sosialisasi tentang migrasi aman bagi calon pekerja migran dan keluarganya.

“Saya tidak akan berhenti menyuarakan hal yang benar,” tegas Husnul, menyadari tantangannya bahwa kesadaran masyarakat akan migrasi aman masih relatif kurang. “Tapi, setidaknya mereka yang nekad berangkat, sudah lebih siap siaga menghadapi apa yang terjadi di sana setelah mendapat sosialisasi dari saya,” tambahnya, mantap. (***)

Pekerja Migran di Jember Makin Berdaya lewat Desa Melek Digital

Ada banyak cara untuk mewujudkan cita-cita agar pekerja migran dapat berdaya dari desa. Di Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Jawa Timur, impian itu hadir lewat program Desa Melek Digital. Dengan pemerintah desa dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) yang berjalan beriringan, pekerja migran pun kini menjadi branding Desa Dukuhdempok.

“Pemerintah desa senantiasa melibatkan ibu-ibu dari PPT Desbumi dalam berbagai program desa, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaannya, termasuk dalam Desa Melek Digital,” jelas Miftahul Munir, Kepala Desa Dukuhdempok, saat ditemui di kantornya dalam rangka kunjungan peserta Desbumi Summit, Kamis (29/10/2018) lalu. Dalam kesempatan yang sama, dilaksanakan peluncuran Desa Dukuhdempok sebagai Desa Melek Digital.

Melalui program ini, situs resmi Desa Dukuhdempok turut menghadirkan Portal Pengaduan dan Pelayanan Desbumi. Lewat portal tersebut, pengguna situs dapat mengakses Sistem Informasi Desa Peduli Buruh Migran, formulir pendaftaran pekerja migran, dan layanan pengaduan. Warga Desa Dukuhdempok juga dapat mengakses layanan administrasi desa dan informasi program desa.

Dengan adanya program Desa Melek Digital, Miftahul berharap kelak PPT Desbumi dapat turut terintegrasi di dalam sistem, sehingga dapat memberikan layanan secara lebih komprehensif.

Sementara itu, lewat berbagai program pemberdayaan, contohnya Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik Desbumi bersama mahasiswa Universitas Jember, pemerintah desa merangkul para purna pekerja migran untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka.

 

Purna pekerja migran asal Desa Dukuhdempok aktif memberikan informasi seputar migrasi aman di PPT Desbumi di kompleks kantor desa.

 

Menurut Miftahul, anggapan bahwa perempuan di desa memiliki banyak waktu luang kerap membuat mereka dipandang sebelah mata saat sedang berkumpul. Akibatnya, sebagian dari mereka absen dari berkegiatan di komunitas karena tak diizinkan keluarga, khususnya suami. Padahal, banyak hal berharga yang dapat mereka kontribusikan bagi warga desa.

“Para purna pekerja migran bersemangat membantu masyarakat desa untuk lebih bisa memahami proses migrasi aman. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah desa tanpa bantuan mereka,” tegas Miftahul. (***)

Ruslita Makauntung, Tak Goyah Diterpa Ancaman

Ruslita Makauntung, pendamping korban kasus kekerasan terhadap perempuan dari Posko Lestari di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara.

 

Ketika menjadi korban kekerasan, ke mana perempuan bisa mengadu? Di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, pos komando (Posko) Lestari adalah tempat yang dituju. Di sana pulalah Ruslita Makauntung giat berperan menciptakan ruang aman untuk melawan kekerasan terhadap perempuan.

Posko Lestari hadir di Desa Arakan sejak Desember 2014, tetapi kiprah Ruslita dalam mendampingi korban kekerasan terhadap perempuan sudah dimulai jauh sebelumnya. Pengalaman Ruslita berhadapan dengan kasus kekerasan seksual yang menimpa dua keponakannya pada 2005 membuatnya bertekad mendalami bidang hukum, terutama terkait isu perempuan.

Ruslita kemudian bergabung dengan Swara Parangpuan, bagian dari Forum Pengada Layanan, mitra program MAMPU untuk tema pengurangan kekerasan terhadap perempuan, pada 2011. Setelah mengikuti sejumlah pelatihan di Swara Parangpuan, Ruslita mampu menangani kasus-kasus. Semangatnya membesar sejak Posko Lestari berdiri dan mengantungi Surat Keputusan Kepala Desa.

Menurut ibu dua anak ini, sejak berdirinya Posko Lestari, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) jauh berkurang. Selain menyediakan pendampingan bagi korban, para aktivis di posko rajin melakukan sosialisasi peraturan-peraturan tentang perlindungan perempuan dan anak. Para lelaki di desa kini menyadari, ada risiko hukum yang mengintai ketika mereka melakukan kekerasan pada anggota keluarga perempuan, seperti anak dan istri.

Meski begitu, kata perempuan berusia 49 tahun ini, bukan tak ada kaum laki-laki yang menentang kegiatan posko. Beberapa kali para aktivis dihadang orang-orang yang merasa terganggu.

“Jika mereka mabuk, kami lari saja. Tapi kalau tidak mabuk, kami hadapi. Meskipun datang dengan bawa parang, biasanya mereka curhat,” cerita Ruslita.

 

Melampaui Tentangan dan Tantangan

Masih segar dalam ingatan Ruslita, bagaimana mulanya ia aktif mendampingi korban kekerasan terhadap perempuan.

“‘Ma Ade, bantu saya, Ma Ade, saya sudah malu,’” kenang Ruslita dengan getir, mengingat kata-kata keponakannya, yang saat itu berusia 13 tahun. Tak hanya gadis itu yang mengalami kekerasan seksual oleh tetangganya pada 2005, namun juga sang adik, yang masih berusia lima tahun.

Ruslita dan suami pun turun tangan, membawa pulang kedua keponakan mereka dan melaporkan kejadian itu ke polisi. Pelaku pun segera ditahan dan diproses ke jalur hukum. Namun, perkara belum selesai di sana. Ternyata, keluarga pelaku memberi uang berjumlah Rp2,5 juta kepada orang tua korban.

“Saya menangis karena ibu dan bapak mereka malah tak bantu. Mereka marah karena saya tetap bersikeras untuk maju sidang,” tutur Ruslita.

Meski saat itu ia merasa buta hukum, permohonan sang keponakan meneguhkan perempuan yang sehari-harinya berjualan sembako dan memproduksi olahan ikan ini. Ia tak gentar menghadapi tekanan sepanjang proses hukum berlangsung, termasuk saat keluarga pelaku menawarinya uang Rp5 juta agar ia mundur. Akhirnya, pelaku dihukum 10 tahun penjara.

Kini, dengan adanya Posko Lestari, Ruslita dan rekan-rekannya memiliki ruang untuk memberikan pendampingan yang lebih luas dan beragam. Ketika terjadi kasus pemerkosaan, para aktivis posko akan langsung mendatangi korban tanpa diminta. Sementara itu, untuk kasus KDRT, mereka menunggu laporan korban.

Saat KDRT terjadi dan sang istri melapor, ada beberapa solusi yang mereka tawarkan. Jika sudah tidak mau rukun, lebih baik berpisah. Tetapi kalau masih bisa dipertahankan, mereka harus berubah.

“Setelah itu, mereka bikin surat pernyataan. Kalau tidak mau, kami akan serahkan pelaku ke Polres,” kata Ruslita.

Bagaimanapun, Ruslita mengakui, pendampingan yang dilakukannya lewat posko tak selalu mulus. Kerap kali keluarga awalnya menggebu-gebu melaporkan pelaku, tapi begitu proses hukum berjalan, mereka malah mengendur dengan berbagai alasan, termasuk kekhawatiran soal uang untuk membayar pendamping kasus dari posko.

Ia juga pernah mengalami dilema, ketika yang menjadi pelaku kekerasan adalah keponakannya sendiri. Meski dicecar karena dianggap tidak berpihak pada keluarga sendiri, Ruslita tetap teguh menempuh jalur hukum, yang berujung pada vonis kurungan bagi pelaku.

“Saya tetap pada prinsip saya, yaitu harus berpihak pada korban,” pungkas Ruslita, tegas.***

MAMPU Dukung ‘Aisyiyah Kembangkan Asuhan Paliatif

Melalui pidato pembukanya pada sebuah Semiloka tentang penyelenggaraan Asuhan Paliatif Terpadu di Yogyakarta, 6 – 8 Oktober lalu, Tri Hastuti—Koordinator Program MAMPU-PP ‘Aisyiyah—menegaskan bahwa, “tugas terbesar kita untuk SDGs saat ini adalah penyakit yang dekat dengan perempuan, seperti kanker serviks dan payudara yang juga jadi faktor penyumbang kematian ibu di Indonesia.” Menurut Tri, selama ini, kesadaran para perempuan untuk melakukan deteksi dini kanker masih tergolong rendah. Hal ini kemudian mengarah pada tingginya angka perempuan terdeteksi kanker sudah pada stadium lanjut. “Oleh karena itu,” sambungnya, “asuhan paliatif merupakan satu pendekatan yang perlu dikembangkan.”

Dengan dukungan Program MAMPU, ‘Aisyiyah mengembangkan Asuhan Paliatif, yaitu layanan dampingan bagi pasien dengan penyakit terminal (life threatening illness), seperti kanker. Melalui asuhan paliatif, kualitas hidup pasien ditingkatkan, baik dari segi pengobatan  dan penanganan rasa sakit, psikososial, hingga spiritual. Mulai dari diagnosis sampai akhir hayatnya. Asuhan tersebut juga berlanjut setelah pasien meninggal dunia, ditujukan kepada keluarga pasien.

“Kesehatan merupakan salah satu fokus dakwah ’Aisyiyah. Kami berkomitmen mendukung kerja paliatif dalam konteks penanggulangan ‘life limiting illness’ yang paripurna.” Tegas Tri. Melalui pendekatan interdisiplin, sesi pembelajaran diberikan oleh berbagai narasumber seperti praktisi asuhan paliatif, Dinas Sosial, BPJS Kesehatan, tenaga keperawatan, serta pendamping kerohanian pasien. Diikuti oleh 30 peserta yang masing-masing mewakili wilayah sasaran terdiri dari pengelola MAMPU-‘Aisyiyah di Pusat dan Daerah, tenaga kesehatan di Puskesmas dan klinik, serta akademisi jejaring ‘Aisyiyah-Muhammadiyah.

BaKTI Raih Penghargaan Pemerintah Kabupaten Maros untuk Dampingan Program MAMPU

Pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2018, Yayasan BaKTI menerima Piagam Penghargaan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros, Sulawesi Selatan atas dukungan dan pendampingan Program MAMPU dalam mendukung dan mendampingi pemerintah dalam pembuatan kebijakan perlindungan perempuan dan anak sejak tahun 2014-2018. Penghargaan diberikan langsung oleh Bupati Maros, Hatta Rahman yang diterima Lusia Palulungan, Program Manager MAMPU-BaKTI mewakili Yayasan BaKTI.

Program MAMPU-BaKTI mendampingi Pemkab. Maros dalam pembuatan beberapa kebijakan, antara lain Peraturan Daerah (Perda) No. 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini, Perda No. 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak dan saat ini (2018) dalam proses pembahasan Raperda Pengarusutamaan Gender.

Dukungan lainnya termasuk menyediakan tenaga ahli dan mendampingi proses pembentukan Perda yang dilakukan melalui prosedur yang diatur dalam perundang-undangan, mendorong anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maros menggunakan Reses Partisipatif untuk memperoleh masukan dan aspirasi masyarakat yang memperkaya penyusunan Perda sekaligus membantu tugas pokok anggota DPRD. Penguatan juga diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Maros dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Kasus Kekerasan dan penguatan staf Dinas DP3A dan P2TP2A terkait penanganan kasus kekerasan.

 

 

Program MAMPU dan Kedutaan Australia Sambangi Pekerja Rumahan di Surabaya

Ibu Cecilia (MWPRI) menyampaikan paparan di depan perwakilan Pemda, MAMPU dan DFAT

Pada 18 April 2018, Kedutaan Australia dan Program MAMPU mengunjungi wilayah kerja Mitra Wanita Pekerja Rumahan Indonesia (MWPRI) di Surabaya. Kunjungan ini menjadi ruang bagi kelompok perempuan dan mitra pelaksana program untuk berbagi pengalaman dalam mendorong inisiatif di tingkat lokal dalam pemberdayaan perempuan.

Pertemuan pembuka berlangsung di Kantor Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Dihadiri oleh Pemerintah Kelurahan, Pemerintah Kecamatan, Dinas Tenaga Kerja Surabaya serta para pekerjarumahan binaan MWPRI wilayah Surabaya. Pemerintah Kecamatan Rungkut membuka acara dengan menyambut baik adanya Program MAMPU di wilayahnya serta menjelaskan sangat berkembangnya industri kecil di wilayah Surabaya.

Kemudian dilanjutkan oleh MWPRI menjabarkan kegiatan pemberdayaan seperti perkenalan dengan kerja layak, keterampilan beroganisasi, dan perlindungan kerja para pekerjarumahan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Pertemuan di Kecamatan Rungkut ini menjadi awal kerjasama yang baik antara MWPRI, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan serta Dinas Tenaga Kerja wilayah Surabaya untuk bersama-sama mencari jalan keluar bagi isu-isu sekitar pekerja rumahan.

Kunjungan dilanjutkan dengan kunjungan melihat para pekerja rumahan Kelompok Bunga Sakura binaan MWPRI di Desa Kali Rungkut. Mayoritas pekerja rumahan kelompok ini bekerja membuat souvenir pesta, salah satunya Nyumiatun. Ia bekerja menggulung handuk kecil yang dibungkus cantik menjadi souvenir pesta. Upahnya Rp.10.000 per 100 buah. Umumnya Nyumiatun mendapat pesanan kurang lebih 300-400 buah souvenir. MWPRI mendorong para pekerja rumahan untuk membentuk kelompok untuk saling menguatkan.

“Setelah ada kelompok, saya jadi punya tempat untuk berbagi mengeluarkan keluhan pekerjaan. Kami berharap ke depannya pekerja rumahan ini dianggap. Kami juga ingin kesejahteraan kami juga diperhatikan.” Ungkap Nyumiatun sembari menggulung handuk untuk pesanan hari itu.

Program MAMPU-Bappenas-DFAT Australia Melakukan Kunjungan Bersama ke Lombok, Nusa Tenggara Barat

Dalam rangka memantau langsung perkembangan kegiatan program MAMPU, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia, didampingi Tim MAMPU, melaksanakan kunjungan ke wilayah kerja MAMPU di tiga kabupaten di Nusa Tenggara Barat selama dua hari pada Kamis-Jumat (24-25 Januari 2018) lalu.

Temuan hasil kunjungan tersebut diilustrasikan secara lengkap dalam infografis berikut.

Infografis: Mitra MAMPU yang Dikunjungi dan Hasil Temuan Kunjungan

  1. Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) di Desa Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur
  • Adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara BaKTI dan DPRD Kab. Lombok Timur untuk koordinasi Program MAMPU
  • Advokasi kebijakan untuk meningkatkan layanan bagi perempuan korban kekerasan dengan lahirnya Renstra DP3KB, SOP P2TP2A dan Rencana Kerja dan Anggaran yang Resposif Gender
  • Berjalannya Reses Partisipatif di Ka. Lombok Timur yang memungkinkan masyarakat termasuk perempuan dan kelompok marjinal lainnya menyampaikan informasi secara langsung kepada anggota parlemen
  • Keterlibatan perempuan miskin dalam proses pengambilan keputusan, terutama melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
  1. Migrant CARE dan submitra Perkumpulan Panca Karsa di Desa Nyerot, Kabupaten Lombok Tengah
  • Terbentuknya Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) di Desa Nyerot
  • Adanya peningkatan kapasitas pelaksana Desbumi dalam melakukan pendampingan kasus yang berjejaring dengan Bintara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat (Babinkantibmas) dari kepolisian maupun dinas-dinas terkait
  • Adanya Peraturan Desa (Perdes) tentang perlindungan buruh migran asal Desa Nyerot.
  1. Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di Desa Gemel, Kabupaten Lombok Tengah
  • Penguatan komunitas yang berasal dari perubahan cara pandang dalam diri para perempuan anggota PEKKA
  • Komitmen anggota PEKKA untuk mendukung program perlindungan sosial pemerintah seiring dengan meningkatnya pengetahuan mereka tentang isu tersebut
  • Keterlibatan anggota PEKKA dalam proses pembangunan desa, baik sebagai anggota tim verifikasi desa maupun fasilitator yang mensosialisasikan program perlindungan sosial
  • Tim PEKKA di Kabupaten Lombok Tengah menerima dana Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Pengadilan Agama Praya untuk membantu pengurusan itsbat nikah
  1. Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM), submitra Institut KAPAL Perempuan di Desa Sokong, Kabupaten Lombok Utara
  • Sejak 2014, Sekolah Perempuan (SP) berhasil mendongkrak rasa percaya diri dan kesadaran kritis perempuan miskin setempat
  • Para perempuan yang belajar di SP Desa Sokong melakukan advokasi untuk pembangunan desa dan terlibat dalam Musrenbang Perempuan maupun Musrenbang desa.
  • Murid-murid SP Desa Sokong mengelola dana usaha simpan pinjam, dengan nilai saat ini sebesar Rp. 30 juta, yang digunakan untuk membantu meningkatkan perekonomian ibu-ibu desa.
  • Adanya alokasi anggaran desa untuk SP, yang akan digunakan untuk studi banding ke Lombok Timur dan untuk modal usaha
  • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menetapkan bahwa semua desa di Kabupaten Lombok Utara wajib mendirikan Sekolah Perempuan
  • Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018 mengalokasikan dana untuk replikasi 10 SP di 10 desa.

TURC Adakan Home Workers Festival 2017

Trade Union Rights Centre (TURC), salah satu mitra Program MAMPU untuk area tematik yang berfokus pada peningkatan kondisi pekerjaan dan penghapusan diskriminasi di tempat kerja, menggelar Women Home Workers Festival 2017 di Jakarta Creative Hub, Jumat-Sabtu (22-23 Desember 2017). Festival terselenggara dengan serangkaian kegiatan seperti diskusi panel, seminar hasil penelitian tentang  kondisi pekerja  rumahan  pada rantai pasok sektor sepatu, pemutaran film, serta praktek kerja sebagai pekerja rumahan. Festival juga diisi dengan pameran produk hasil kerja perempuan pekerja rumahan dan seni instalasi oleh organisasi pendamping pekerja rumahan dan mahasiswa institut kesenian Jakarta (IKJ). Ikut serta pula sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk mitra Program MAMPU lainnya yaitu Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Mitra Wanita Pekerja Rumahan Indonesia (MWPRI), Yayasan Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA), dan Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) serta organisasi pekerja rumahan dari Cirebon, Tangerang dan Sukabumi.

Evania Putri, Ketua Pelaksana Women Home Workers Festival berharap, “Women Home Workers Festival dapat menjadi jembatan dan ruang diskusi bersama untuk menemukan solusi perbaikan kondisi kerja bagi para pekerja sektor informal, serta menjadi wujud nyata dalam mendorong perlindungan hukum bagi pekerjaan berbasis rumahan yang banyak didominasi oleh pekerja perempuan.”