Pengurangan Kekerasan Terhadap Perempuan

Mengapa isu ini penting

Kekerasan terhadap perempuan berakar dari diskriminasi jender dan berdampak pada rendahnya kesejahteraan perempuan dan anak-anak. Perempuan korban kekerasan menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan hak keamanan, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Dalam survey Badan Pusat Statistik dan UNFPA di 2017, sepertiga perempuan Indonesia pernah mengalami kekerasan dalam hidupnya, terutama oleh pasangan dan orang yang dekat dengan mereka.
Angka kasus kekerasan pada perempuan terus meningkat. KOMNAS Perempuan mencatat 348,446 kasus pada 2017, 312 kasus di antaranya adalah pernikahan usia dini. Namun, hukum yang mengatur kekerasan seksual masih sangat terbatas, dengan sempitnya definisi kekerasan seksual yang membatasi perempuan untuk mendapatkan perlindungan. Akibatnya, perempuan korban kekerasan terus menghadapi diskriminasi, dan bahkan disalahkan atas kekerasan yang terjadi pada mereka.

Pendekatan kami

Mengakhiri kekerasan pada perempuan adalah prioritas pemerintah Indonesia, seperti tercantum dalam Nawa Cita dan rencana pembangunan nasional (RPJMN 2015-2019). Hal ini sejalan dengan SDG Gol 5 untuk mengakhiri segala jenis diskriminasi terhadap perempuan di manapun.

MAMPU mendukung Komnas Perempuan, FPL (Forum Pengada Layanan) dan BaKTI untuk bekerja sama dengan pemerintah dan perwakilan rakyat di tingkat lokal dan nasional untuk kebijakan, program dan sistem yang dapat melindungi perempuan dari kekerasan.

Mitra membentuk kelompok perempuan, kampanye kesadaran publik, penanganan kasus, advokasi peraturan, menghimpun dana untuk perlindungan wanita korban kekerasan, serta mengembangkan data untuk advokasi kebijakan berbasis data dan bukti lapangan.

Capaian kami:

  • Penguatan kelembagaan mitra (Komnas Perempuan, Forum Pengadaan Layanan dan Yayasan BaKTI) dalam kapasitas operasional, manajemen, keuangan dan advokasi
  • RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) menjadi Undang-Undang inisiatif DPR RI
  • Pengembangan Model Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (SPPT-PKKTP) di Jawa Tengah
  • Peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan beserta alokasi anggaran
  • Panduan reses partisipatif yang diuji coba anggota DPRD kota Parepare, Ambon, Kendari dan Kabupaten Lombok Timur

Dashboard berikut menampilkan sejumlah data dan informasi penting pada area tematik ini

Perbaikan Kesehatan dan Gizi Perempuan

Mengapa isu ini penting

Perempuan Indonesia masih kesulitan mengakses pelayanan kesehatan. Tingkat kematian Ibu tetap tinggi di angka 126 kematian per 100.000 kelahiran. Perempuan menghadapi berbagai tantangan, seperti biaya perawatan, jarak ke fasilitas kesehatan dan bahkan mendapatkan izin meninggalkan rumah dari suami untuk mengakses layanan kesehatan.
Indonesia juga menghadapi angka stunting atau pertumbuhan anak yang terhambat, yang tinggi. Sekitar 8 milyar anak atau 30% menderita stunting. Beberapa faktor penyebabnya antara lain Buruknya gizi, penyakit infeksi mengakibatkan tingginya risiko di usia awal anak. Selain itu kondisi sosial ekonomi juga mengakibatkan buruknya sanitasi, asupan gizi, minimnya air bersih pada perempuan hamil. Ibu muda yang miskin mereka dapat mengalami gizi buruk sebelum dan ketika hamil, meningkatkan risiko kematian, melahirkan bayi dengan berat badan rendah, atau mengalami stunting.

Pendekatan kami

Pemerintah Indonesia sedang meningkatkan upaya mewujudkan target pembangunan nasional (RPJMN 2015-2019) yang sejalan dengan SDG gol 2 (kesehatan) dan 8 ( nutrisi), lewat layanan kesehatan dan program nutrisi nasional. Namun layanan masih mendapat tantangan, terutama bagi perempuan dan remaja miskin.

MAMPU mendukung ‘Aisyiyah, PERMAMPU dan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan nasional (JKN) dengan memberdayakan perempuan dan mengembangkan model layanan untuk meningkat akses.

Partner MAMPU memberdayakan perempuan di akar rumput lewat advokasi berbasis riset, membentuk kelompok informasi bagi perempuan dan mengembangkan forum multi-pihak untuk meningkatkan advokasi kebijakan dan pengembangan layanan.

Dashboard berikut menampilkan sejumlah data dan informasi penting pada area tematik ini

Perlindungan Buruh Migran

Mengapa isu ini penting

Berdasarkan data BNP2TKI, 9-10 juta warga negara Indonesia, 60% adalah perempuan, bekerja sebagai pekerja migran di tahun 2017. Penghasilan para pekerja migran mencapai hampir 1% dari pendapatan domestik bruto (GDP) berdasarkan Bank Dunia, dan berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat miskin serta ekonomi nasional,
Namun pekerja migran, terutama perempuan, rentan terhadap rekrutmen ilegal, perdagangan manusia, waktu kerja yang panjang, upah yang rendah, pemerasan, kekerasan dan pelecehan seksual. Sulitnya akses terhadap informasi akurat mengakibatkan rendahnya kesadaran terhadap hak legal, risiko serta perlindungan yang ada.

Pendekatan kami

Mendukung pekerja migran sesuai dengan target pembangunan nasional pemerintan (RPJMN 2015-2019), Nawa Cita serta Gol 8 SDG, yaitu untuk melindungi hak pekerja, mengembangkan lingkungan kerja yang aman terutama untuk pekerja migran perempuan.

MAMPU mendukung kegiatan Migrant CARE dan jaringan mitra lokal untuk meningkatkan kondisi pekerja migran. Dengan dukungan MAMPU, Migrant CARE telah dapat mengembangkan jaringan lokalnya untuk advokasi peningkatan perlindungan pekerja migran mulai dari tingkat akar rumput hingga nasional.

Salah satu inisiatif Migran CARE di tingkat desa, Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) telah memberdayakan perempuan lewat kelompok buruh migran. Pekerja migran diberikan informasi dan layanan sebelum dan sesudah bermigrasi, pelatihan sebelum keberangkatan, penanganan dokumen, literasi finansial, pengumpulan data, pengembangan sistem informasi desa, dan layanan setelah kembali.

DESBUMI bekerja sama dengan pemerintah lokal dan kini aktif di 37 desa. Lewat keanggotaan, pekerja migran memiliki kontak dekat dengan pemerintah lokal, memungkinkan mereka menyuarakan aspirasi untuk mempengaruhi perubahan di desa.

Dashboard berikut menampilkan sejumlah data dan informasi penting pada area tematik ini

Perbaikan Kondisi Kerja

Mengapa isu ini penting

Dibandingkan laki-laki, perempuan memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pekerjaan formal 55% perempuan dibandingkan 83% laki-laki (UNDP, 2015). Banyak perempuan miskin di daerah terpencil dengan pendidikan rendah, bekerja di sektor informal, termasuk para pekerja rumahan. UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tidak secara spesifik menjabarkan tentang pekerja rumahan dan Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO No.177 tentang Pekerja Rumahan. Tanpa adanya hukum, pekerja rumahan dipekerjakan tanpa kontrak formal, membuat mereka rentan eksploitasi.

Pendekatan kami

Dukungan MAMPU terhadap pekerja rumahan berkontribusi pada target pembangunan jangka menengah pemerintah (RPJM 2015-2019), yaitu meningkatkan partisipasi tenaga kerja dan kesetaraan gender dalam peraturan dan hukum untuk melindungi perempuan lebih baik.

Menyediakan kondisi kerja yang baik bagi pekerja rumahan membantu mencapai Gol ke-8 dari SDG yaitu kondisi kerja yang layak dan pembangunan ekonomi.

MAMPU tema 2 berusaha untuk memperbaiki kondisi kerja dan menhilangkan diskriminasi di tempat kerja. Mendukung kegiatan empat mitra yaitu TURC, BITRA Indonesia, Yasanti dan MWPRI untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pekerja rumahan, mengumpulkan data pekerja rumahan, advokasi peraturan dan kebijakan untuk perlindungan pekerja rumahan di tingkat nasional dan sub-nasional.

Mitra memberikan pelatihan kesadaran isu gender, organisasi, negosiasi, asuransi, organisasi buruh dan usaha kecil. Mereka juga melakukan advokasi untuk peningkatan gaji serta asuransi kesehatan. Kini ada 140 kelompok pekerja rumahan yang mendukung 3000 perempuan untuk meningkatkan kesadaran dan mendapatkan akses hak pekerja di 158 desa di 23 kabupaten dan 7 provinsi.

Dashboard berikut menampilkan sejumlah data dan informasi penting pada area tematik ini

Akses Kepada Perlindungan Sosial

Mengapa isu ini penting

Perlindungan sosial dapat membantu menangani kemiskinan, dengan menghilangkan ketidaksetaraan dan membangun ketahanan rumah tangga dalam menghadapi hal tak terduga, terutama dalam hal kesehatan. Perlindungan sosial dapat memperbaiki angka kesehatan gizi, tingkat pendidikan dan angka partisipasi kerja, memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Program perlindungan sosial berkontribusi pada 14 dari 17 Sustainable Developments Goals (SDG). Pemerintah Indonesia berkomitmen menciptakan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, lewat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimulai di tahun 2014 dan ditargetkan mencapai 100% jangkauan di tahun 2019.

Namun, banyak perempuan miskin, seperti mereka yang bekerja di sektor informal, perempuan kepala keluarga dan mereka yang tinggal di daerah terpencil yang masih tidak dapat mengakses program tersebut terutama layanan kesehatan reproduksi. Mereka memiliki pengetahuan yang rendah terhadap persyaratan program, layanan yang diberikan, atau tidak masuk dalam daftar penerima manfaat karena tidak memiliki dokumen identitas.

Pendekatan kami

MAMPU mendukung tiga mitra untuk meningkatkan akses perempuan terhadap program-program perlindungan sosial Pemerintah Indonesia khususnya JKN untuk warga miskin (JKN-PBI). KAPAL Perempuan, PEKKA dan KPI membangun kepemimpinan perempuan dan memberdayakan agar mampu beradvokasi pada pengambil keputusan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap program perlindungan sosial.

Mitra MAMPU memberdayakan perempuan miskin untuk meningkatkan pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan. Mereka menggerakkan komunitas dengan peningkatan kesadaran lewat sosialisasi program perlindungan sosial, menangani aduan, serta melakukan pengawasan dan advokasi untuk memperbaiki kualitas data rumah tangga miskin dalam skala sub-nasional. Lewat MAMPU, mereka telah memperluas jaringan ke segala tingkat, mulai dari desa hingga pemerintah dan parlemen.

MAMPU juga memberikan mitra ruangan untuk mencoba model dan strategi baru untuk meningkatkan akses terhadap layanan dan meningkatkan peranan perempuan dalam perencanaan pembangunan di skala lokal untuk memastikan kebijakan dan anggaran memperhatikan aspirasi mereka.

  • KLIK PEKKA, model inisiatif PEKKA mendukung layanan informasi dan konsultasi untuk program perlindungan sosial pemerintah dan dokumen legal.
  • Sekolah Perempuan, inisiatif dari KAPAL Perempuan ini mengorganisasi perempuan, mengajarkan mereka tentang hak-hak perempuan serta membentuk pemimpin perempuan yang aktif terlibat dalam proses pembuatan keputusan di ranah pribadi dan publik.
  • PIPA-JKN inisiatif dari KPI, mengorganisasi kelompok perempuan (Balai Perempuan) dan membentuk pemimpin perempuan yang memonitor akses perempuan ke JKN dengan menampung keluhan masyarakat.

Dashboard berikut menampilkan sejumlah data dan informasi penting pada area tematik ini