Pengurangan Kekerasan Terhadap Perempuan

Mengapa isu ini penting

Kekerasan terhadap perempuan berakar dari diskriminasi jender dan berdampak pada rendahnya kesejahteraan perempuan dan anak-anak. Perempuan korban kekerasan menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan hak keamanan, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Dalam survey Badan Pusat Statistik dan UNFPA di 2017, sepertiga perempuan Indonesia pernah mengalami kekerasan dalam hidupnya, terutama oleh pasangan dan orang yang dekat dengan mereka.
Angka kasus kekerasan pada perempuan terus meningkat. KOMNAS Perempuan mencatat 348,446 kasus pada 2017, 312 kasus di antaranya adalah pernikahan usia dini. Namun, hukum yang mengatur kekerasan seksual masih sangat terbatas, dengan sempitnya definisi kekerasan seksual yang membatasi perempuan untuk mendapatkan perlindungan. Akibatnya, perempuan korban kekerasan terus menghadapi diskriminasi, dan bahkan disalahkan atas kekerasan yang terjadi pada mereka.

Pendekatan kami

Mengakhiri kekerasan pada perempuan adalah prioritas pemerintah Indonesia, seperti tercantum dalam Nawa Cita dan rencana pembangunan nasional (RPJMN 2015-2019). Hal ini sejalan dengan SDG Gol 5 untuk mengakhiri segala jenis diskriminasi terhadap perempuan di manapun.

MAMPU mendukung Komnas Perempuan, FPL (Forum Pengada Layanan) dan BaKTI untuk bekerja sama dengan pemerintah dan perwakilan rakyat di tingkat lokal dan nasional untuk kebijakan, program dan sistem yang dapat melindungi perempuan dari kekerasan.

Mitra membentuk kelompok perempuan, kampanye kesadaran publik, penanganan kasus, advokasi peraturan, menghimpun dana untuk perlindungan wanita korban kekerasan, serta mengembangkan data untuk advokasi kebijakan berbasis data dan bukti lapangan.

Capaian kami:

  • Penguatan kelembagaan mitra (Komnas Perempuan, Forum Pengadaan Layanan dan Yayasan BaKTI) dalam kapasitas operasional, manajemen, keuangan dan advokasi
  • RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) menjadi Undang-Undang inisiatif DPR RI
  • Pengembangan Model Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (SPPT-PKKTP) di Jawa Tengah
  • Peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan beserta alokasi anggaran
  • Panduan reses partisipatif yang diuji coba anggota DPRD kota Parepare, Ambon, Kendari dan Kabupaten Lombok Timur

Dashboard berikut menampilkan sejumlah data dan informasi penting pada area tematik ini

Perbaikan Kesehatan dan gizi perempuan

Mengapa isu ini penting

Perempuan Indonesia masih kesulitan mengakses pelayanan kesehatan. Tingkat kematian Ibu tetap tinggi di angka 126 kematian per 100.000 kelahiran. Perempuan menghadapi berbagai tantangan, seperti biaya perawatan, jarak ke fasilitas kesehatan dan bahkan mendapatkan izin meninggalkan rumah dari suami untuk mengakses layanan kesehatan.
Indonesia juga menghadapi angka stunting atau pertumbuhan anak yang terhambat, yang tinggi. Sekitar 8 milyar anak atau 30% menderita stunting. Beberapa faktor penyebabnya antara lain Buruknya gizi, penyakit infeksi mengakibatkan tingginya risiko di usia awal anak. Selain itu kondisi sosial ekonomi juga mengakibatkan buruknya sanitasi, asupan gizi, minimnya air bersih pada perempuan hamil. Ibu muda yang miskin mereka dapat mengalami gizi buruk sebelum dan ketika hamil, meningkatkan risiko kematian, melahirkan bayi dengan berat badan rendah, atau mengalami stunting.

Pendekatan kami

Pemerintah Indonesia sedang meningkatkan upaya mewujudkan target pembangunan nasional (RPJMN 2015-2019) yang sejalan dengan SDG gol 2 (kesehatan) dan 8 ( nutrisi), lewat layanan kesehatan dan program nutrisi nasional. Namun layanan masih mendapat tantangan, terutama bagi perempuan dan remaja miskin.

MAMPU mendukung ‘Aisyiyah, PERMAMPU dan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan nasional (JKN) dengan memberdayakan perempuan dan mengembangkan model layanan untuk meningkat akses.

Partner MAMPU memberdayakan perempuan di akar rumput lewat advokasi berbasis riset, membentuk kelompok informasi bagi perempuan dan mengembangkan forum multi-pihak untuk meningkatkan advokasi kebijakan dan pengembangan layanan.

Capaian kami:

  • Mencetak >1160 kader perempuan melalui 369 Balai Sakinah ‘Aisyiyah (BSA) yang beranggotakan > 8.000 perempuan
  • Lebih dari 230 kader perempuan terlibat Musrenbangdes di 48 desa dalam 11 Kabupaten
  • 100 usulan advokasi anggaran untuk kesehatan reproduksi dalam APBDes
  • Lebih dari 12.000 perempuan mengakses layanan IVA, Pap Smear dan Sadarnis
  • Mendorong 750 warga miskin menjadi peserta JKN PBI (APBD) di Ngawi, Jawa Timur
  • Inisiasi Kartu Menuju Sehat (KMS) Perempuan Sadar Kanker
  • Kabupaten Demak mengadopsi pendekatan Model Layanan dan mengalokasikan anggaran untuk pelatihan layanan IVA bagi tenaga kesehatan.
  • Memperkuat 437 kelompok ekonomi perempuan dengan >17.850 anggota dan saham lebih dari 31 miliyar rupiah di 218 kelurahan, dalam 31 kabupaten di 8 provinsi di Sumatera
  • Meyakinkan Forum Multi Stakeholder (FMS) untuk mendukung pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan dalam bentuk peraturan adat dan alokasi anggaran di 29 kabupaten /kota di Sumatera
  • Pendidikan kesehatan reproduksi perempuan lewat sosialisasi PP 61/2014 dan SPM Kesehatan (Permenkes 43/2016) untuk kelompok perempuan, tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah daerah.
  • Penelitian untuk mengetahui penyebab kehamilan tidak diinginkan (KTD) di 8, yaitu kegagalan kontrasepsi, kemiskinan, pengaruh media, perkawinan dini, pandangan negatif masyarakat.
  • Sistem pencatatan kasus kekerasan seksual dan rujukan di Puskesmas Kota Bandar Lampung
  • Rumusan usulan perbaikan pengelolaan dan layanan JKN khususnya layanan untuk kesehatan reproduksi bagi perempuan dari survei multi-wave longitudinal (non-panel) bersama 15 organisasi lain.

Dashboard berikut menampilkan sejumlah data dan informasi penting pada area tematik ini

Perlindungan Buruh Migran

Mengapa isu ini penting

Berdasarkan data BNP2TKI, 9-10 juta warga negara Indonesia, 60% adalah perempuan, bekerja sebagai pekerja migran di tahun 2017. Penghasilan para pekerja migran mencapai hampir 1% dari pendapatan domestik bruto (GDP) berdasarkan Bank Dunia, dan berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat miskin serta ekonomi nasional,
Namun pekerja migran, terutama perempuan, rentan terhadap rekrutmen ilegal, perdagangan manusia, waktu kerja yang panjang, upah yang rendah, pemerasan, kekerasan dan pelecehan seksual. Sulitnya akses terhadap informasi akurat mengakibatkan rendahnya kesadaran terhadap hak legal, risiko serta perlindungan yang ada.

Pendekatan kami

Mendukung pekerja migran sesuai dengan target pembangunan nasional pemerintan (RPJMN 2015-2019), Nawa Cita serta Gol 8 SDG, yaitu untuk melindungi hak pekerja, mengembangkan lingkungan kerja yang aman terutama untuk pekerja migran perempuan.

MAMPU mendukung kegiatan Migrant CARE dan jaringan mitra lokal untuk meningkatkan kondisi pekerja migran. Dengan dukungan MAMPU, Migrant CARE telah dapat mengembangkan jaringan lokalnya untuk advokasi peningkatan perlindungan pekerja migran mulai dari tingkat akar rumput hingga nasional.

Salah satu inisiatif Migran CARE di tingkat desa, Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) telah memberdayakan perempuan lewat kelompok buruh migran. Pekerja migran diberikan informasi dan layanan sebelum dan sesudah bermigrasi, pelatihan sebelum keberangkatan, penanganan dokumen, literasi finansial, pengumpulan data, pengembangan sistem informasi desa, dan layanan setelah kembali.

DESBUMI bekerja sama dengan pemerintah lokal dan kini aktif di 37 desa. Lewat keanggotaan, pekerja migran memiliki kontak dekat dengan pemerintah lokal, memungkinkan mereka menyuarakan aspirasi untuk mempengaruhi perubahan di desa.

Capaian kami:

  • Disahkan UU 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  • Turut menyusun rancangan ASEAN Convention on the protection of migrant workers and their families
  • Asistensi dan advokasi untuk disahkannya Peraturan Daerah dan Desa untuk perlindungan buruh migran di Lembata dan Wonosobo, Lombok Tengah dan Banyuwangi. Disahkan 3 Perda dan 36 Perdes tentang Perlindungan Buruh Migran Perempuan di wilayah kerja Mitra MAMPU
  • Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) di 38 desa di 4 provinsi memungkinkan pekerja migran perempuan dan keluarga terlibat Musrenbang di 9 kabupaten
  • Instruksi Menteri Ketenagakerjaan untuk replikasi DESBUMI di 50 Kabupaten. Integrasi DESBUMI dan Desmigratif oleh Kementrian Ketenagakerjaan di Desa Kuripan, Wonosobo, Banyuwangi dan Indramayu

Dashboard berikut menampilkan sejumlah data dan informasi penting pada area tematik ini

Perbaikan Kondisi Kerja

Mengapa isu ini penting

Dibandingkan laki-laki, perempuan memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pekerjaan formal 55% perempuan dibandingkan 83% laki-laki (UNDP, 2015). Banyak perempuan miskin di daerah terpencil dengan pendidikan rendah, bekerja di sektor informal, termasuk para pekerja rumahan. UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tidak secara spesifik menjabarkan tentang pekerja rumahan dan Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO No.177 tentang Pekerja Rumahan. Tanpa adanya hukum, pekerja rumahan dipekerjakan tanpa kontrak formal, membuat mereka rentan eksploitasi.

Pendekatan kami

Dukungan MAMPU terhadap pekerja rumahan berkontribusi pada target pembangunan jangka menengah pemerintah (RPJM 2015-2019), yaitu meningkatkan partisipasi tenaga kerja dan kesetaraan gender dalam peraturan dan hukum untuk melindungi perempuan lebih baik.

Menyediakan kondisi kerja yang baik bagi pekerja rumahan membantu mencapai Gol ke-8 dari SDG yaitu kondisi kerja yang layak dan pembangunan ekonomi.

MAMPU tema 2 berusaha untuk memperbaiki kondisi kerja dan menhilangkan diskriminasi di tempat kerja. Mendukung kegiatan empat mitra yaitu TURC, BITRA Indonesia, Yasanti dan MWPRI untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pekerja rumahan, mengumpulkan data pekerja rumahan, advokasi peraturan dan kebijakan untuk perlindungan pekerja rumahan di tingkat nasional dan sub-nasional.

Mitra memberikan pelatihan kesadaran isu gender, organisasi, negosiasi, asuransi, organisasi buruh dan usaha kecil. Mereka juga melakukan advokasi untuk peningkatan gaji serta asuransi kesehatan. Kini ada 140 kelompok pekerja rumahan yang mendukung 3000 perempuan untuk meningkatkan kesadaran dan mendapatkan akses hak pekerja di 158 desa di 23 kabupaten dan 7 provinsi.

Capaian kami:

  • Terbentuknya Jaringan Nasional Pekerja Rumahan bulan Mei 2018 gabungan dari serikat pekerja rumahan di desa hingga propinsi.
  • Kertas kebijakan pendukung Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Keselamatan Kerja bagi Pekerja Rumahan menggunakan data pemetaan kondisi pekerja rumahan di wilayah kerja 4 mitra MAMPU
  • Ranperda Perlindungan Pekerja Rumahan dalam Prolegda 2017 DPRD Sumatera Utara
  • Akses pelatihan Keselamatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta peningkatan upah pekerja rumahan bagi kelompok binaan 4 mitra MAMPU. Di Bantul, pelatihan K3 diadvokasi untuk memakai dana desa.
  • Adanya 16 credit union beranggotakan >230 pekerja rumahan.
  • Adanya sekolah informal untuk pekerja perempuan Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI. Yogyakarta
  • Akses BPJS gratis dari pemerintah daerah selama 1-6 bulan untuk pekerja rumahan di Jember dan Jakarta

Dashboard berikut menampilkan sejumlah data dan informasi penting pada area tematik ini

Akses Kepada Perlindungan Sosial

Mengapa isu ini penting

Perlindungan sosial dapat membantu menangani kemiskinan, dengan menghilangkan ketidaksetaraan dan membangun ketahanan rumah tangga dalam menghadapi hal tak terduga, terutama dalam hal kesehatan. Perlindungan sosial dapat memperbaiki angka kesehatan gizi, tingkat pendidikan dan angka partisipasi kerja, memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Program perlindungan sosial berkontribusi pada 14 dari 17 Sustainable Developments Goals (SDG). Pemerintah Indonesia berkomitmen menciptakan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, lewat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimulai di tahun 2014 dan ditargetkan mencapai 100% jangkauan di tahun 2019.

Namun, banyak perempuan miskin, seperti mereka yang bekerja di sektor informal, perempuan kepala keluarga dan mereka yang tinggal di daerah terpencil yang masih tidak dapat mengakses program tersebut terutama layanan kesehatan reproduksi. Mereka memiliki pengetahuan yang rendah terhadap persyaratan program, layanan yang diberikan, atau tidak masuk dalam daftar penerima manfaat karena tidak memiliki dokumen identitas.

Pendekatan kami

MAMPU mendukung tiga mitra untuk meningkatkan akses perempuan terhadap program-program perlindungan sosial Pemerintah Indonesia khususnya JKN untuk warga miskin (JKN-PBI). KAPAL Perempuan, PEKKA dan KPI membangun kepemimpinan perempuan dan memberdayakan agar mampu beradvokasi pada pengambil keputusan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap program perlindungan sosial.

Mitra MAMPU memberdayakan perempuan miskin untuk meningkatkan pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan. Mereka menggerakkan komunitas dengan peningkatan kesadaran lewat sosialisasi program perlindungan sosial, menangani aduan, serta melakukan pengawasan dan advokasi untuk memperbaiki kualitas data rumah tangga miskin dalam skala sub-nasional. Lewat MAMPU, mereka telah memperluas jaringan ke segala tingkat, mulai dari desa hingga pemerintah dan parlemen.

MAMPU juga memberikan mitra ruangan untuk mencoba model dan strategi baru untuk meningkatkan akses terhadap layanan dan meningkatkan peranan perempuan dalam perencanaan pembangunan di skala lokal untuk memastikan kebijakan dan anggaran memperhatikan aspirasi mereka.

KLIK PEKKA, model inisiatif PEKKA mendukung layanan informasi dan konsultasi untuk program perlindungan sosial pemerintah dan dokumen legal.

Sekolah Perempuan, inisiatif dari KAPAL Perempuan ini mengorganisasi perempuan, mengajarkan mereka tentang hak-hak perempuan serta membentuk pemimpin perempuan yang aktif terlibat dalam proses pembuatan keputusan di ranah pribadi dan publik.

PIPA-JKN inisiatif dari KPI, mengorganisasi kelompok perempuan (Balai Perempuan) dan membentuk pemimpin perempuan yang memonitor akses perempuan ke JKN dengan menampung keluhan masyarakat.

Capaian kami:

  • Terbentuknya >600 kelompok beranggotakan >10.800 perempuan kepala keluarga, melahirkan 5000 kader perempuan
  • Lebih dari 150.000 warga di wilayah kerja mengkonsultasikan isu terkait program perlindungan sosial pemerintah melalui KLIK PEKKA.
  • Mendorong terbitnya 1000 akta kelahiran mendukung program nasional 100.000 Akta Kelahiran Gratis.
  • Advokasi kebijakan Layanan Identitas Hukum (Peraturan Desa Itsbat Nikah, Dana Sosial dan Kesehatan) di berbagai wilayah kerja MAMPU.
  • 131 Sekolah Perempuan akan direplikasi pemerintah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Gresik dan Lombok Utara di desa-desa lain di luar wilayah kerja MAMPU
  • Munculnya 680 pemimpin perempuan ‘Gender Watch’ dan Forum Multi Pihak di Pangkep, Lombok Utara, dan Gresik dalam RPJMD dan RKP
  • Adanya Peraturan Desa Partisipasi Perempuan dalam proses pembangunan desa berdasarkan data hasil pemantauan RPJMD di Kabupaten Pangkep. Gresik. Lombok Utara dan Lombok Timur
  • Lebih dari 50% rekomendasi Sekolah Perempuan dan Musrenbang tingkat desa, kecamatan dan Kabupaten tahun 2017 diakomodasi RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), dan Rencana Kerja Dinas SKPD.
  • Penyelenggaraan Musrenbang Perempuan di Lombok Timur dan Utara
  • Peraturan Bupati (Perbup) Sukabumi tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Partisipasi Warga dan Organisasi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Sosial.
  • KPI bersama dengan jaringannya mendorong disahkannya UU no. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam
  • KPI bersama dengan jaringannya mendorong disahkannya UU No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
  • Lebih dari 10.000 perempuan terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan posisi strategis di publik melalui Balai Perempuan
  • 74 Balai Perempuan di 8 provinsi sebagai PIPA-JKN

Dashboard berikut menampilkan sejumlah data dan informasi penting pada area tematik ini