Meningkatkan Akses Perempuan terhadap Program-program Perlindungan Sosial

Pemerintah Indonesia saat ini memberi prioritas untuk membangun sebuah sistem nasional dalam perlindungan sosial sebagai titik dasar dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Sebesar 1,2 persen PDB dipergunakan untuk anggaran perlindungan sosial, dan sekitar sepertiganya (0,5 persen) diberikan dalam bentuk bantuan sosial bagi rumah tangga, untuk membantu laki-laki, perempuan, serta anak-anak yang miskin dan rentan dalam mengatasi dampak guncangan keuangan serta membebaskan diri mereka dari kemiskinan[1].

Meskipun tidak ada pembatasan formal bagi perempuan untuk mengakses program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan tersebut, tidak dipungkiri masih terdapat rintangan yang tak kasat mata yang dapat menghambat perempuan dalam memanfaatkan layanan tersebut. Survei Akses dan Kesetaraan pada 2007–2009 menemukan adanya isu-isu penting dalam penetapan sasaran program[2]. Ini, misalnya, belum meperhitungkan dan bahwa perempuan yang menjadi kepala rumah tangga umumnya terlalu miskin yang bahkan tidak sanggup membayar biaya transportasi. Perempuan-perempuan ini pun tidak sanggup membayar biaya perkara yang diperlukan untuk memperoleh pengakuan hukum atas status mereka sebagai kepala rumah tangga[3].

Konsultasi perancangan program dan penelitian, telah mengidentifikasi empat peluang pintu masuk bagi program ini. Pintu masuk pertama adalah penetapan sasaran bantuan sosial dan pengembangan basis data penerima maanfaat terpadu. Ini bertujuan untuk menghasilkan daftar yang lebih akurat tentang siapa saja yang berhak menjadi penerima manfaat program.

Pintu masuk kedua adalah perbaikan mekanisme pengaduan layanan masyarakat terkait program-program sosial pemerintah tersebut. Ini untuk memastikan agar sistem penanganan keluhan dapat dijangkau oleh perempuan, dan efektif baik dalam penyelesaian setiap kasus maupun dalam pengumpulan data keluhan agar dapat mengidentifikasi pola yang muncul yang dapat berdampak pada kebijakan yang lebih luas. Hal-hal tersebut menjadi penting dalam upaya peningkatan jangkauan layanan bagi perempuan miskin.

Pintu masuk ketiga adalah ‘sosialisasi’ persyaratan dan prosedur pendaftaran untuk dapat menerima program. Perempuan miskin dengan tingkat pendidikan atau kemampuan baca tulis yang rendah, dan sulit terjangkau media (misalnya, di daerah terpencil) adalah  kelompok yang paling rentan.

Pintu masuk keempat adalah akses terhadap dokumen identitas. PEKKA, sebuah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang bekerja dengan sekitar 16 ribu rumah tangga miskin, telah menentukan permasalahan identitas ini sebagai kendala terbesar. PEKKA telah memberikan dukungan yang amat baik kepada para anggotanya dalam mendapatkan dokumen identitas serta dokumen resmi penting lainnya, seperti akta nikah dan akta cerai. Lembaga-lembaga pemerintah sangat mendukung upaya PEKKA dalam menyediakan dokument resmi yang amat diperlukan oleh para perempuan kepala rumah tangga sebagai persyaratan untuk mendapatkan program-program perlindungan sosial. Lembaga pemerintah pun telah mulai menganggarkan dana pendamping baru, sebuah langkah baik untuk mereplikasi dan memperluas skala kegiatan dalam proyek ini.

Hasil-hasil yang diusulkan sebagai capaian dari kegiatan di bidang ini mencakup:

(i) adanya perbaikan dalam sistem penetapan sasaran;

(ii) perbaikan mekanisme pengaduan layanan dan penyelesaian kasus yang dapat dijangkau oleh perempuan miskin;

(iii) adanya kesadaran tentang persyaratan yang dibutuhkan untuk memperoleh program bagi penerima manfaat; dan

(iv) adanya sistem pemantauan dan tanggapan yang dapat menurunkan jumlah perempuan miskin yang tersisihkan dari program-program perlindungan sosial pemerintah.

[1] Sisa sebesar dua per tiga dibelanjakan untuk jaminan sosial, yang sebagian besar terdiri dari tunjangan pensiun dan kesehatan bagi PNS. Protecting Poor and Vulnerable Families in Indonesia: A comprehensive review of Indonesia’s social assistance programs and public expenditures, to support the building of a true social safety net for all poor and vulnerable households, World Bank, 2011. Jakarta. hal. 7.

[2] Sebuah survei-uji yang dilakukan selama masa persiapan program ini menemukan bahwa instrumen penetapan sasaran milik Pemerintah Indonesia yang sudah dimutakhirkan masih luput memasukkan 30 persen total rumah tangga miskin dan 62 persen rumah tangga miskin yang dikepalai oleh perempuan.

[3] Increasing Access to Justice for Women, the Poor, and Those Living in Remote Areas:An Indonesian Case Study, 2011, World Bank

Meningkatkan Akses Perempuan pada Pekerjaan serta Menghilangkan Diskriminasi di Tempat Kerja

Bila perempuan tidak mengalami hambatan apapun saat memasuki pasar tenaga kerja, ada peluang berkurangnya angka kemiskinan.

DI INDONESIA, partisipasi angkatan kerja perempuan dalam 10 tahun terakhir ini meningkat hingga mencapai sekitar 51 persen. Persoalannya, angka ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan angka partisipasi angkatan kerja laki-laki yang mencapai 85 persen[1]. Selain itu, pada jenis-jenis pekerjaan yang sama, upah perempuan Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan upah laki-laki, selisih ini bahkan mencapai 25 persen.

Ketimpangan ini bisa dilihat pada pembagian kerja berdasarkan gender yang terjadi di seluruh Indonesia. Kemungkinan perempuan terlibat dalam kegiatan yang kategori produktifitasnya rendah lebih besar dibandingkan laki-laki. Dalam sektor ketenagakerjaan formal, misalnya, tenaga kerja perempuan terkonsentrasi pada pekerjaan dan sektor (yang dianggap bagian) ‘perempuan’, seperti pekerjaan di lingkungan pabrik dan pekerjaan domestik. Perbedaan pekerjaan ini berkontribusi terhadap kesenjangan pendapatan di mana perempuan pada umumnya tidak mendapatkan upah yang sama dibanding laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Perempuan juga lebih besar kemungkinannya bekerja di lingkungan keluarga, baik yang mendapatkan upah maupun yang tidak, serta mengerjakan lebih banyak pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan.

Ada berbagai faktor utama yang mendorong pembedaan pekerjaan semacam ini yang kemudian mengakibatkan kesenjangan pendapatan, termasuk pengaruh hukum dan kebijakan yang dihasilkan pada masa pemerintahan Suharto di era Orde Baru, yang sangat berpengaruh pada peran gender yang terus mengukuhkan norma sosial tentang peran perempuan. Hukum tradisi (adat) juga secara ketat membatasi hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan perempuan.

Padahal, bagi perempuan (miskin) akses terhadap kerja yang dibayar (dan juga berkerja mandiri) merupakan strategi penting untuk meningkatkan pendapatan dan mengatasi kemiskinan. Semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa akses terhadap peluang pasar tenaga kerja secara positif dapat membawa dampak pada kehidupan perempuan miskin secara lebih luas. Sebuah penelitian menemukan bahwa memperluas akses peluang pekerjaan bagi perempuan dapat meningkatkan  pemberdayaan SDM bagi anak perempuan serta ditundanya usia pernikahan dan melahirkan bagi perempuan[2].

Simulasi yang diadakan International Poverty Centre tentang dampak ekonomi dari pembedaan perlakuan (diskriminasi) gender di Amerika Latin juga menunjukkan bahwa apabila perempuan tidak mengalami hambatan apapun dalam memasuki pasar tenaga kerja, maka kemiskinan akan berkurang setidaknya sebesar 25 persen di Argentina dan Brazil, serta sebesar 40 persen di Chile.[3] Angka taksiran menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan potensi pendapatan sebesar US$2,4 miliar per tahun akibat ketimpangan pada partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan.[4]

Konsultasi perancangan program dan penelitian, telah menemukan sejumlah kemungkinan pintu masuk bagi perluasan akses lapangan pekerjaan bagi perempuan. Salah satu pintu masuk adalah pengumpulan dan penyebarluasan data tentang hambatan yang dihadapi perempuan dalam berpartisipasi setara dan mengakses perekonomian formal. Ini merupakan langkah awal dalam upaya perbaikan di berbagai komitmen hukum, kebijakan dan program di tingkat nasional.

Pintu masuk kedua adalah melibatkan sektor swasta dalam memperkuat ‘business case’ untuk mewujudkan kesetaraan gender di tempat kerja. Hal ini diperlukan untuk mengatasi persepsi yang diskriminatif dan biaya yang lebih besar yang harus ditanggung pengusaha ketika mempekerjakan perempuan. Pintu masuk lainnya adalah berusaha untuk mencoba mencari solusi-solusi yang inovatif untuk mengatasi berbagai rintangan yang dihadapi perempuan dalam menjangkau bidang pekerjaan formal, khususnya di daerah perdesaan, termasuk berusaha untuk mencoba dibentuknya tempat penitipan anak, perawatan bagi kaum lanjut usia, atau layanan transportasi, yang nantinya akan dapat dibiayai oleh pihak pemberi kerja.

Kegiatan di bidang ini akan menggunakan dua strategi. Strategi pertama, mengidentifikasi cara-cara mengurangi hambatan pada akses perempuan terhadap lapangan kerja formal. Strategi kedua, mengatasi pembedaan perlakuan di lapangan kerja sektor formal.

Untuk tujuan pertama, program ini akan bekerja dengan program bantuan sosial yang berskala besar yang dikoordinasi oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan BAPPENAS. Ini untuk memperluas jangkauan informasi serta mendukung penggunaan dana bagi hal-hal yang akan meningkatkan akses perempuan miskin pada pekerjaan di sektor formal. Dalam program-program seperti PNPM, KUR serta program lain dalam kerangka penanggulangan kemiskinan, sumber-sumber investasi diberikan secara langsung kepada pemerintah daerah dan desa.

Saat ini dana-dana tersebut selalu dibelanjakan pada kegiatan “tingkat desa”, misalnya dengan mendirikan warung atau melakukan perbaikan sarana dan prasarana berskala kecil. Penyediaan informasi dan fasilitasi yang diperlukan agar warga masyarakat terdorong menginvestasikan dana tersebut untuk menghilangkan hambatan yang dihadapi perempuan miskin dalam menjangkau pekerjaan di sektor formal – misalnya transportasi, latihan kerja, tempat penitipan anak, dll. – dalam banyak hal dapat terbukti lebih efektif dalam upaya memerangi kemiskinan.

Untuk tujuan kedua terkait dengan kegiatan peningkatan pada sektor formal, program ini akan memusatkan perhatian pada upaya penguatan kelembagaan bagi asosiasi sektor swasta, serikat pekerja, dan kelompok advokasi masyarakat sipil yang dapat mengatasi isu tentang perbedaan perlakuan di tempat kerja. Dari pihak pemerintah, baik TNP2K maupun Kementerian Tenaga Kerja secara prinsip telah menegaskan dukungan mereka. Kegiatan ini awalnya akan difokuskan di Jawa Timur dan Sumatra Utara, dua provinsi besar yang memiliki banyak pabrik dan  keragaman sosial dan budaya di sekitar pusat-pusat industri yang ada di sana.

Hasil yang diharapkan dari program yang didukung oleh AusAID di bidang ini meliputi investasi yang dapat direpilikasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan perempuan miskin penerima pekerjaan dari pabrik (misalnya, menurunnya tingkat utang dan meningkatnya hubungan kerja berdasarkan perjanjian tertulis); investasi pada mata pencaharian yang dapat mendukung perempuan miskin memasuki lapangan kerja sektor formal; serta mekanisme untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan isu perbedaan perlakuan di tingkat pabrik di dua provinsi yang menjadi tempat kegiatan utama, yaitu di Jawa Timur dan Sumatra Utara.

[1] Temuan ini didasarkan pada percobaan secara acak (randomized trial) yang menguji apakah meningkatnya peluang bekerja bagi perempuan mempengaruhi keputusan untuk menikah dan memiliki anak di suatu desa di India. Do labour market opportunities affect young women’s work and family decisions? Experimental evidence from India. 2012. Robert Jensen. http://publicaffairs.ucla.edu.

[2] Lihat ILO, Decent Work Indicators: Indonesia, 2011.

[3] J. Costa , E. Silva dan M. Medeiros, “The Growth Equivalent of Reducing Gender Inequalities in Latin America”, IPC Working Paper.

[4] United Nations Economic and Social Commission for Asia and the PacificEconomic and Social Survey of Asia and the Pacific; Surging Ahead in Uncertain Times, Bangkok, 2007.

Memperbaiki Kondisi untuk Migrasi Tenaga Kerja Perempuan ke Luar Negeri

Memperbaiki Kondisi Tenaga Kerja Migran Perempuan

Sejak krisis ekonomi yang melanda Asia Timur pada 1998, migrasi perempuan miskin Indonesia ke luar negeri meningkat sangat tajam. Setiap tahunnya diperkirakan ada 1,5 juta tenaga kerja perempuan Indonesia yang bekerja di Arab Saudi dan Malaysia, baik secara legal maupun ilegal.

Di banyak negara, termasuk di Indonesia, migrasi tenaga kerja antarnegara merupakan pilihan utama untuk bertahan hidup, terutama bagi masyarakat di daerah perdesaan. Migrasi kerja antarnegara menjadi penyangga ketika perubahan cuaca mengganggu produksi pertanian atau terjadi krisis ekonomi. Keluarga di desa bertahan hidup dengan mengandalkan kiriman uang dari sanak keluarga yang bekerja di luar negeri [1].

Banyak perempuan yang memilih bekerja di luar negeri berasal dari daerah-daerah termiskin di Indonesia. Kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan pendidikan formal merupakan faktor penyebab semakin meningkatnya jumlah perempuan Indonesia yang bermigrasi ke luar negeri, ditambah lagi dengan adanya peluang untuk mendapatkan upah yang relatif tinggi dibandingkan di desa-desa mereka.

Terlepas dari hal itu, sistem ketenagakerjaan di Indonesia, baik yang mengatur pengiriman tenaga kerja keluar negeri maupun perlindungan atas hak-hak mereka, memang belum berfungsi dengan baik. Tingginya tingkat penganiayaan yang dialami pekerja Indonesia di luar negeri selalu menjadi berita utama di media. Ini diperburuk dengan sistem pendukung sosial ekonomi yang tidak berjalan dengan baik, seperti sedikitnya tawaran pinjaman bank dengan bunga yang terjangkau; belum meratanya kepemilikan rekening tabungan; hampir tidak adanya kontrak kerja yang sah; rendahnya tingkat pengetahuan tentang keuangan; kurangnya pelatihan; kurangnya dukungan dari dalam negeri, dan seterusnya. Pemerintah sesungguhnya telah melakukan beberapa upaya untuk memperbaiki proses migrasi tenaga kerja ini, namun besarnya kepentingan perusahaan-perusahaan yang memperoleh keuntungan dari praktik buruk yang terjadi saat ini, telah menghambat terjadinya perubahan penting dalam sistem tersebut.

AusAID dan Bank Dunia telah memberikan dukungan berupa analisis atas persoalan buruh migran Indonesia sejak 2006. Fokus kegiatan tersebut lebih ke struktur pasar tenaga kerja dan isu-isu perekonomian. Misalnya, skala dan perkembangan kiriman uang dari luar negeri serta jangkauan terhadap pembiayaan bagi para calon buruh migran. AusAID juga telah memberikan dukungan pada program dokumentasi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Prempuan) tentang isu hak pekerja migran serta beberapa kegiatan advokasi pengambilan keputusan secara terbatas dengan Kementrian Luar Negeri dan BNP2TKI. Hingga saat ini, hampir belum ada kegiatan berarti yang dilakukan untuk melihat dampak perpindahan pekerja ke luar negeri, baik secara sosiologis, ekonomis, maupun secara psikologis terhadap keluarga yang ditinggalkan.

Kebutuhan untuk memperbaiki sistem buruh migran sudah mendesak dan saat ini kerap menjadi topik yang diperdebatkan, baik di media nasional maupun dalam lingkup pemerintahan. DPR RI telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Perlindungan bagi Hak-Hak Seluruh Buruh Migran dan Keluarganya pada April 2012. Indonesia telah menjadi pemimpin regional dalam upaya memberi tekanan bagi perlindungan yang lebih untuk bagi para pekerja, khususnya perempuan. Pada 2011, Presiden Indonesia untuk pertama kalinya memaksa dilakukannya moratorium pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi, dan secara khusus menyebutkan tentang kurangnya perlindungan dari penganiayaan para pemberi kerja.

Konsultasi-konsultasi perencanaan, program yang tengah berjalan, serta sejumlah penelitian telah mengidentifikasi beberapa kemungkinan pintu masuk bagi program ini. Di tingkat nasional, yang menjadi prioritas utama adalah:

  1. advokasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran;
  2. perbaikan pengaturan terhadap perusahaan penyedia tenaga kerja; dan
  3. meningkatkan penyerapan asuransi sosial.

Di tingkat daerah, program-program yang dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan para buruh migran meliputi akses pada pembiayaan tanpa bunga (non-riba); mendorong pengawasan publik yang lebih baik terhadap perusahaan penyalur buruh migran; serta sistem penyelesaian/ganti rugi yang lebih efektif ketika kontrak kerja yang ada tidak dihormati. Kegiatan ini juga akan memberikan dana bagi program-program analisis dan diagnostik yang mencakup, di antaranya, informasi sensus yang lebih baik, kajian dampak kemiskinan, serta perbandingan atas penanggulangan kemiskinan dari perpindahan pekerja di tingkat nasional maupun internasional.

Program ini akan dilakukan sebagai kelanjutan sekaligus memperkuat upaya yang telah dimulai oleh AusAID dan Bank Dunia. Program ini juga akan melengkapi upaya-upaya yang saat ini telah dimulai oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang merupakan lembaga tuan rumah (host) bagi program Perempuan dan Kepemimpinan. Tampaknya, program ini akan memperoleh dukungan kuat dari para pejabat senior pemerintahan, khususnya Kantor Kepresidenan, satuan tugas khusus hak-hak buruh migran, dan Kementerian Luar Negeri. Di samping itu, beberapa kementerian terkait lainnya serta beberapa komisi di parlemen juga memiliki kemitraan kerja dengan organisasi masyarakat sipil (OMS mis. organisasi yang bergerak di bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, serta tenaga kerja). Melalui program ini, kemitraan akan diperkuat sehingga dapat menjadi penggerak tindakan nyata perubahan yang lebih efektif.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan di bidang ini mencakup pengawasan kepatuhan atas pelaksanaan Konvensi PBB; program-program baru atau program-program yang diperkuat untuk inklusi keuangan; program pendukung serta bantuan hukum bagi buruh migran perempuan; meningkatnya jumlah perempuan yang dapat mengakses dan menggunakan jaminan sosial; dan survei nasional data buruh migran perempuan.

[1] Estimasi remitansi dari pekerja migran (laki-laki dan perempuan) pada tahun 2008 adalah sebesar US$6 miliar. Lihat “Enhancing Access to Finance for Indonesian Overseas Migrant Workers,” (World Bank, 2010) bagian dari studi AusAID-World Bank mengenai migrasi pekerja Indonesia ke luar negeri.

Memperkuat Kepemimpinan Perempuan dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Kesehatan Reproduksi

Upaya Memperbaiki Kesehatan Ibu dan (Kesehatan) Reproduksi Perempuan

Persoalan kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi bagi perempuan masih menjadi tantangan serius di Indonesia, khususnya untuk kalangan miskin. Berdasarkan survei Kesehatan dan Demografi Indonesia tahun 2012 yang dilaksanakan BPS, tercatat angka kematian ibu (AKI) di Indonesia rata-rata masih mencapai 359 per 100 ribu kelahiran. Ini termasuk salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara[1].

Perbedaan angka kesehatan ibu antar daerah di Indonesia juga masih sangat tinggi, di mana yang terburuk adalah di Papua dengan AKI sebesar 1.116 per 100 ribu kelahiran. Kematian ibu melahirkan ini merupakan puncak gunung es dari keseluruhan masalah tentang kesehatan reproduksi, yang meliputi Keluarga Berencana dan kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan; penyakit menular seksual dan HIV/AIDS; pernikahan dan kehamilan dini; aborsi yang tidak aman; dan banyak hal lainnya[2].

Isu-isu terkait hak reproduksi memiliki sejarah panjang dan kontroversial di Indonesia. Program Pemerintah Orde Baru untuk mengendalikan fertilitas erat dikaitkan dengan definisi sosial atas peran perempuan di masyarakat sebagai pihak yang mendukung laki-laki sebagai pemimpin dan bukan melihat perempuan sebagai pemimpin itu sendiri. Pada saat sama, organisasi masyarakat sipil seperti Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) menggunakan dialog global melalui forum seperti Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan di Kairo pada 1994 untuk menggugat stereotip gender. Mereka juga meluncurkan jaringan nasional organisasi akar rumput yang memanfaatkan isu hak-hak reproduksi untuk mendorong dialog di tingkat lokal tentang peran perempuan. Perdebatan itu masih berlanjut hingga saat ini, dan isu hak reproduksi dan hak seksual merupakan salah satu isu kontroversi utama antara organisasi fundamentalis dan para pendukung kesetaraan gender.

Perempuan dan anak perempuan yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan berat untuk mendapatkan hak kesehatan reproduksi mereka.[3] Faktor sosial yang menentukan untuk mencapai hasil di bidang kesehatan reproduksi adalah sumber daya keuangan, pendidikan, dan kekuatan pengambilan keputusan/status perempuan dalam keluarga[4]. Kerangka hukum dan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan dan reproduksi memperkuat sterotip gender tentang perempuan dan ibu dengan adanya undang-undang dan kebijakan yang bersifat tidak adil atas dasar status pernikahan. Ini juga sekaligus menutup kemungkinan bagi perempuan dan anak-anak perempuan yang tidak menikah mendapatkan layanan kesehatan reproduksi secara penuh. Undang-undang lain mengharuskan adanya izin suami bagi perempuan yang sudah menikah dan anak perempuan dalam mendapatkan layanan kesehatan reproduksi tertentu.[5]

Konsultasi perancangan program dan penelitian menemukan bahwa tanpa adanya tekanan dari luar, reformasi sistem kesehatan tidak akan menghasilkan kemajuan yang memadai dalam memperbaiki kinerja kesehatan di Indonesia, yang sampai saat ini belum memuaskan, khususnya di daerah-daerah miskin di Indonesia. Masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan/keinginan perempuan dan layanan kesehatan reproduksi yang tersedia (dan bagaimana layanan tersebut disediakan) serta dukungan apa yang diberikan oleh kelompok masyarakat (serta bagaimana dukungan tersebut diberikan).

Hingga saat ini masih sedikit kabupaten atau kota yang telah mulai merencanakan dan mengelola anggaran kesehatan mereka sendiri, terutama untuk mengidentifikasi kebutuhan layanan kesehatan setempat atau untuk menetapkan target dan pengawasan atas kemajuan yang hendak dicapai. Jumlah yang belum banyak ini bisa dikatakan akibat kendala-kendala seperti berbagai sumber pendanaan dengan persyaratan pelaporan yang berbeda-beda; minimnya pelatihan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan seksual bagi dinas-dinas kesehatan; dan sentralisasi pengendalian atas penempatan dan pengaturan tenaga kerja.

Begitupun, terlepas dari berbagai tantangan untuk memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik bagi perempuan miskin, beberapa langkah pembaruan telah diluncurkan dan mulai menghasilkan perbaikan nyata. Prakarsa nasional seperti, misalnya program “Desa Siaga” yang dijalankan Kementerian Kesehatan serta Program Keluarga Harapan yang menyalurkan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin, memiliki potensi untuk memfokuskan sumber daya dan sistem pemberian layanan yang dapat mengatasi beberapa hambatan di tingkat makro.

Program Logica yang dilaksanakan AusAID memberikan insentif bagi pusat kesehatan setempat untuk menghitung biaya yang diperlukan serta untuk memenuhi standar pelayanan minimum. Ford Foundation dan donor tingkat madya juga semakin berpengalaman melakukan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait antara pemerintah daerah dan LSM yang berfokus pada kesehatan reproduksi.

Dalam banyak hal di atas, keberhasilan program-program pemerintah dan non-pemerintah di tingkat lokal digerakkan oleh para pembawa perubahan (champions) setempat yang memang memiliki visi, komitmen, dan kapasitas mempertemukan masyarakat untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan yang sama. Program ini akan mendukung upaya-upaya untuk mengidentifikasi para pembawa perubahan di tingkat lokal dan memberikan mereka pelatihan serta sumber daya yang diperlukan untuk bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya agar dapat menciptakan dampak positif yang jauh lebih besar bagi kelompok masyarakatnya. Program ini secara erat akan dilakukan dari kerja sama dengan mitra-mitra lain, seperti UNFPA dan USAID, yang juga bekerja di bidang ini.

Program ini akan menjangkau kesehatan ibu dan reproduksi melalui lima (5) pintu masuk yaitu:

  1.  Penelitian dan analisis tentang kebutuhan kesehatan ibu dan reproduksi dari sudut pandang perempuan dan anak perempuan yang hidup dalam kemiskinan;
  2. mengembangkan agenda advokasi dan program tindak lanjut untuk Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan 2014;
  3. penyediaan informasi bagi perempuan miskin tentang isu dan layanan penting kesehatan ibu dan reproduksi
  4. mendukung kemunculan pemimpin di tingkat masyarakat, pemerintah, dan di dalam Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk merencanakan, mengelola, dan mendokumentasikan prakarsa inovatif yang terkait dengan upaya peningkatan kesehatan reproduksi; serta
  5. mendukung advokasi di tingkat lokal dan nasional untuk mencapai pembaruan di bidang hukum, anggaran, dan sistem.

Hasil yang diharapkan di bidang ini mencakup:

(i) meningkatnya akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi bagi dewasa dan remaja, khususnya perempuan dan anak perempuan yang hidup dalam kemiskinan (misalnya, perempuan yang mendapat layanan pemeriksaan kehamilan dan pasca melahirkan, akses pada kontrasepsi dan informasi keluarga berencana);

(ii) advokasi nasional yang lebih efektif untuk meningkatkan investasi dalam pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi;

(iii) meningkatnya kesehatan ibu dan reproduksi di wilayah cakupan program, khususnya menurunnya jumlah kasus kematian ibu akibat dari penyebab yang sebenarnya bisa dicegah/diatasi seperti misalnya perdarahan dan infeksi;

(iv) serta meningkatnya proses dan sistem penanganan dan penyelesaian pengaduan untuk memantau praktik dan kebijakan yang terkait layanan kesehatan reproduksi.

Unsur ini juga dapat dikembangkan menjadi program kegiatan yang mandiri sehingga dapat mengatasi dampak buruk kesehatan yang timbul akibat kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Papua, namun hal ini tergantung pada hasil dialog dengan kelompok kerja AusAID untuk Papua. Para pelaksana program juga akan bekerja sama secara erat dengan pelaksana program AusAID di sektor kesehatan dalam perancangan dan pelaksanaan kegiatan mitra, khususnya dalam penguatan sistem kesehatan dan program kesehatan yang akan datang terkait kesehatan reproduksi, ibu, dan anak.

[1] Indonesia Demographic and Health Survey 2012, Badan Pusat Statistik (BPS).

[2] Sebagaimana didefinisikan dan diuraikan dalam Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) di Kairo tahun 1994

[3] Left Without Choice, 2010. Amnesty International

[4] World Bank. 2010. “…and then she died” Indonesia Maternal Health Assessment.http://www-wds.worldbank.org/

[5] Left Without Choice, 2010. Amnesty International

Memperkuat Kepemimpinan Perempuan dalam Mengatasi Kekerasan terhadap Perempuan

Upaya Mengurangi Kekerasan dan Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan

Hal yang paling merusak dan mengakibatkan ketidakseimbangan hubungan antar jender serta pembagian kekuasan adalah kekerasan terhadap perempuan. Hal yang sering mengakibatkan gangguan kesehatan baik fisik maupun psikologis, bahkan kematian. Bagi perempuan miskin, kekerasan berdampak pada kemampuan mereka mengatasi kemiskinan, yang kemudian berpengaruh pada kemampuan mereka mewujudkan hak-hak memperoleh rasa aman, perumahan yang layak, kesehatan, lapangan kerja, pangan, pendidikan, serta untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan bermasyarakat[1].

Selama 13 tahun terakhir, Komisi Nasional anti-Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) mencatat sebanyak 400.939 kasus kekerasan terhadap perempuan (termasuk kawin paksa). Begitupun, KOMNAS Perempuan meyakini bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan sesungguhnya lebih tinggi. Ini terjadi karena banyaknya kasus yang tidak dilaporkan [2]. Pemahaman utuh atas tingkat kekerasan terhadap perempuan terhalang oleh ketiadaan data akurat dari seluruh Indonesia. Data yang dicatat KOMNAS Perempuan dan mitra-mitranya itu hanya salah satu dari sedikit sekali sumber yang tersedia dan karenanya penting bagi proses advokasi.

Di Indonesia kekerasan terhadap perempuan sesungguhnya telah dianggap sebagai tindak pidana, namun implementasi tindakan hukum belum berjalan efektif karena masih terhalang norma-norma adat yang memandang kekerasan semacam itu sebagai bagian dari persoalan pribadi. Meskipun dilaporkan ke polisi, sering kali kasus kekerasan tidak ditindaklanjuti. Menurut Rifka Annisa, aktifis sebuah lembaga swadaya masyarakat, hanya 10 persen kasus kekerasan dalam rumah tangga berujung di pengadilan[3].Di tingkat desa, perempuan cenderung melaporkan penganiayaan yang mereka alami pada para tokoh informal dan atau perangkat desa. Sebagai akibatnya, sebagian besar kasus-kasus seperti itu diselesaikan melalui jalur informal di bawah pengawasan perangkat desa yang sering kali mengabaikan soal perlindungan[4].

Pemerintah Indonesia sudah mencoba memberikan layanan bagi korban tindak kekerasan, namun jumlahnya masih terbatas dan lokasinya belum merata. Kementerian Sosial, misalnya, mengelola tempat penampungan dan klinik trauma bagi para korban perdagangan manusia. Sedangkan Kepolisian Republik Indonesia mengoperasikan beberapa pusat layanan terpadu yang memberikan layanan medis bagi para korban tindak kekerasan.

Untuk membantu perempuan dan anak-anak korban kekerasan, pemerintah menjalankan lebih dari 500 pos layanan bagi perempuan di tingkat kabupaten/kota. Untuk menjalankan programnya, pemerintah sangat mengandalkan organisasi internasional dan organisasi non-pemerintah dalam menyediakan layanan. International Organisation for Migration (IOM)misalnya, membantu menyelenggarakan pusat layanan terpadu kepolisian. Pemerintah, meskipun dalam jumlah yang masih terbatas, menyediakan pendanaan bagi organisasi non-pemerintah dan kelompok masyarakat sipil dari dalam negeri yang memberikan dukungan layanan bagi para penyintas tindak kekerasan.[5]

Perencanaan strategis yang dilakukan KOMNAS Perempuan telah mengidentifikasi lima jalur kegiatan utama sebagai pintu masuk untuk program ini: (i) reformasi hukum dan kebijakan; (ii) layanan bagi para penyintas tindak kekerasan dalam rumah tangga; (iii) pendidikan dan penelitian; (iv) kesadaran dan peran serta masyarakat; dan (v) pemantauan dan pengumpulan data.

[1].Irene Khan. Neither Violence against women or poverty are inevitable, Amnesty International. 2008.
[2]. Women still face high rates of sexual violence: Komnas, Jakarta Post, 28th November 2011,http://www.thejakartapost.com/news/2011/11/25/women-still-face-high-rate…
[3]http://regional.kompas.com/read/2010/03/07/08354055/10.Persen.Kasus.KDRT…
[4].Gender Equality Policy Brief No 8, Violence Against Women: Domestic Violence and Human Trafficking, SMERU
[5]. 2011 Trafficking in Persons Report – Indonesia, United States Department of State,http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e12ee734b.html