KOMNAS Perempuan- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

KOMNAS Perempuan melindungi hak-hak perempuan dengan membangkitkan kesadaran publik melalui analisa kasus kekerasan terhadap perempuan, melakukan penelitian, mengkaji kebijakan, serta memfasilitasi kerjasama untuk mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan.

Program organisasi sebagai mitra MAMPU:

  • Mengelola dan memperbaharui basis data terkait kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia
  • Melakukan advokasi kolektif bersama 400 mitra dari kalangan organisasi masyarakat sipil nasional dan lokal dalam isu kesetaraan jender.

Capaian dalam Program MAMPU:

  • Bersama jaringan Forum Pengada Layanan mendorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) menjadi Undang-Undang inisiatif DPR RI
  • Pengembangan Model Sistem Pengadilan Pidana Terpadu dalam Penanangan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Jawa Tengah
  • Konsolidasi Nasional dengan KPPPA, Kemensos, Kemenkes, Kepolisian dan Kejaksaan di tahun 2017 atas hasil penaksiran atas layanan P2TP2A pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan.

YASANTI – Yayasan Anisa Swasti

Sejak tahun 1982, Yasanti memberdayakan perempuan pekerja rumahan lewat pengorganisasian komunitas/masyarakat, pendidikan, dan memperkuat kemandirian ekonomi perempuan. Didukung oleh Program MAMPU, Yasanti bekerja di 2 propinsi, 4 kabupaten dan 30 desa/ kelurahan.

Program organisasi sebagai mitra MAMPU:

  • Mengorganisasi lebih dari 900 perempuan pekerja rumahan dari 44 kelompok di 28 desa di 5 kabupaten di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah
  • Credit Union dan pelatihan untuk mengembangkan kapasitas perempuan pekerja
  • Advokasi agar peraturan memberi perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumahan

Capaian dalam Program MAMPU:

  • Berhasil mendorong Sekretariat Daerah Provinsi DI Yogyakarta melalui Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan untuk melakukan kajian awal pekerja rumahan, bekerja sama dengan jaringan aktivis peduli pekerja rumahan di DI Yogyakarta
  • Pemetaan pekerja rumahan di Jateng dan DI Yogyakarta
  • Sekolah pemimpin feminis berkelanjutan di Jateng dan DI Yogyakarta
  • Akses anggaran desa di Bantul, DI Yogyakarta untuk pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi pekerja rumahan
  • Kelompok Perempuan Pekerja Rumahan (PPR) Mandiri Ungaran mampu mendampingi kasus PHK anggotanya.

Yayasan Kesehatan Perempuan

YKP didirikan pada 2001 dan berfokus pada advokasi di ranah kesehatan reproduksi.

Program organisasi sebagai mitra MAMPU:

Survei multi-wave longitudinal (non-panel) untuk menilai layanan Jaminan Kesehatan Nasional Bersama 15 organisasi lain.

Capaian dalam program MAMPU:

  • Rumusan usulan perbaikan pengelolaan dan layanan JKN khususnya layanan untuk kesehatan reproduksi bagi perempuan.

Migrant Care

Migrant Care berfokus memperkuat perlindungan pekerja migran dari eksploitasi dan diskriminasi serta layanan lembaga pemerintah untuk meningkatkan hak pekerja migran perempuan Indonesia. Didukung oleh Program MAMPU, Migrant CARE bekerja di 5 propinsi, 9 kabupaten dan 37 desa/ kelurahan.

Program organisasi sebagai mitra MAMPU:

  • Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI): inisatif berbasis desa untuk meningkatkan akses pekerja migran ke berbagai layanan seperti pelatihan pra-keberangkatan, keaksaraan keuangan dan penanganan kasus.
  • Memperluas jejaring di tingkat nasional hingga kabupaten untuk melindungi pekerja migran Indonesia
  • Mengawal implementasi UU 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia.

Capaian dalam program MAMPU:

  • 70% usulan Migrant CARE untuk Revisi UU No.39 tahun 2004 masuk agenda prioritas prolegnas 2016
  • UU No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia disahkan
  • Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) di 38 desa di 4 provinsi memungkinkan pekerja migran perempuan dan keluarga terlibat Musrenbang di 9 kabupaten
  • Instruksi Menteri Ketenagakerjaan untuk replikasi DESBUMI di 50 Kabupaten. Program Kementrian Ketenagakerjaan bernama Desmigratif, dipengaruhi oleh DESBUMI
  • Integrasi DESBUMI dan Desmigratif oleh Kementrian Ketenagakerjaan di Desa Kuripan, Wonosobo, Banyuwangi dan Indramayu
  • Penganggaran dana desa mulai dari Rp 5 juta hingga 60 juta untuk program perlindungan buruh migran dan keluarga di Lombok Tengah
  • Pusat layanan terintegrasi di 9 kabupaten dilengkapi dengan SOP penanganan kasus, alokasi anggaran dana desa dan mekanisme rujukan ke rumah sakit serta rumah aman

MWPRI – Mitra Wanita Pekerja Rumahan Indonesia

MWPRI memberdayakan perempuan pekerja rumahan lewat advokasi ratifikasi Konvensi Pekerja Rumahan ILO C177 dan penguatan organisasi pekerja perempuan sejak 1996. Didukung oleh Program MAMPU, MWPRI bekerja di 1 propinsi, 8 kabupaten dan 65 desa/ kelurahan.

Program organisasi sebagai mitra MAMPU:

  • Mengorganisasi >1000 pekerja rumahan perempuan di 40 desa di 8 kabupaten di Jawa Timur
  • Mengembangkan kapasitas pekerja rumahan untuk memahami hak dan cara bernegosiasi dengan pemberi kerja
  • Membentuk kelompok pekerja rumahan lokal
  • Mempengaruhi peraturan pemerintah provinsi dan kabupaten tentang hak pekerja rumahan di tempat kerja.

Capaian dalam Program MAMPU:

  • Terkumpulnya data perempuan pekerja rumahan di 7 kabupaten/ kota
  • Sekolah Perempuan (Malang dan Mojokerto), meningkatkan kapasitas pekerja rumahan sebagai pemimpin feminis transformatif dalam gerakan berkelanjutan
  • Akses BPJS gratis dari pemerintah daerah selama 6 bulan untuk pekerja rumahan di Jember
  • Terbentuknya prakoperasi, toko sembako dan bank sampah.

Yayasan BaKTI- Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia

BaKTI mengumpulkan dan mendistribusikan program bantuan pembangunan untuk Indonesia Timur serta mendukung kolaborasi tokoh dan inisiatif lokal sejak 2009. Didukung oleh Program MAMPU, BaKTI bekerja di 5 propinsi, 7 kabupaten dan 85 desa.

Program organisasi sebagai mitra MAMPU:

  • Membentuk Kelompok Konstituen sebagai organisasi masyarakat akar rumput untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan
  • ‘Reses Partisipatif’, mempertemukan Kelompok Konstituen dengan anggota parlemen lokal untuk memastikan isu-isu penting masuk dalam fokus pembangunan daerah.

Capaian dalam program MAMPU:

  • Reses Partisipatif direplikasi oleh Mitra MAMPU lainnya di Kabupaten Sleman, Kota Bengkulu dan Kabupaten Minahasa Selatan
  • Peraturan Daerah No.12 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Parepare, Sulawesi Selatan
  • Peraturan Walikota No.55 tahun 2015 tentang Koordinasi Pelayanan Terpadu terhadap Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

‘Aisyiyah

Sebagai organisasi keagamaan otonom perempuan di bawah Muhammadiyah sejak 1917, ‘Aisyiyah memperkuat partisipasi perempuan di seluruh aspek sosial dan ekonomi. Didukung oleh Program MAMPU, ‘Aisyisyah bekerja di 6 propinsi, 15 kabupaten dan 100 desa/kelurahan.

Program organisasi sebagai mitra MAMPU:

  • Meningkatkan akses layanan kesehatan reproduksi
  • Meningkatkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di tingkat nasional, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan
  • Membentuk Balai Sakinah ‘Aisyiyah (BSA): Kelompok perempuan di tingkat lokal
  • Mengembangkan Model Layanan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran perempuan akan isu kesehatan reproduksi dan hal untuk mengakses layanan, termasuk pemindaian kanker serviks dan payudara
  • Mengembangkan keterampilan pekerja kesehatan
  • Advokasi anggaran pemerintah untuk penyediaan layanan yang memadai bagi perempuan.

 

Capaian dalam program MAMPU:

  • Mencetak >1160 kader perempuan melalui 369 Balai Sakinah Aisyiyah (BSA) yang beranggotakan > 8.000 perempuan
  • Lebih dari 230 kader perempuan terlibat Musrenbangdes di 48 desa dalam 11 Kabupaten
  • 100 usulan advokasi anggaran untuk kesehatan reproduksi dalam APBDes
  • Lebih dari 12.000 perempuan mengakses layanan IVA, Pap Smear dan Sadarnis
  • Mendorong 750 warga miskin menjadi peserta JKN PBI (APBD) di Ngawi, Jawa Timur
  • Inisiasi Kartu Menuju Sehat (KMS) Perempuan Sadar Kanker
  • Kabupaten Demak mengadopsi pendekatan Model Layanan dan mengalokasikan anggaran untuk pelatihan layanan IVA bagi tenaga kesehatan.

BITRA – Yayasan Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia

BITRA memberi peluang pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kapasitas SDM lewat advokasi kebijakan dan aliansi strategis untuk masyarakat marjinal pedesaan. Didukung oleh Program MAMPU, BITRA bekerja di 1 propinsi, 4 kabupaten dan 30 desa/kelurahan.

Program organisasi sebagai mitra MAMPU:

  • Mengorganisasi > 500 perempuan miskin dalam Kelompok Pekerja Rumahan di wilayah kerjanya
  • Mengembangkan kapasitas pekerja rumahan lewat pelatihan, pembangkitan kesadaran hak serta membentuk credit union
  • Berdialog dan bernegosiasi dengan pengusaha dan perusahaan untuk kesejahteraan pekerja rumahan
  • Advokasi kebijakan dengan pemerintah dan parlemen untuk mengembangkan peraturan daerah yang melindungi pekerja rumahan.

Capaian dalam Program MAMPU:

  • Terkumpulnya data kondisi pekerja rumahan di Sumatera Utara yaitu Binjai, Deli Serdang dan Medan
  • RANPERDA Perlindungan Pekerja Rumahan dalam PROLEGDA 2017 DPRD Sumatera Utara
  • Terbentuk serikat pekerja rumahan di desa hingga propinsi
  • Adanya 16 credit union beranggotakan >230 pekerja rumahan.

FPL – Forum Pengada Layanan

FPL adalah jejaring lebih dari 100 organisasi penyedia layanan untuk penanganan kasus, perujukan, bantuan hukum dan crisis center bagi perempuan korban kekerasan. MAMPU mendukung 20 FPL yang bekerja di 15 propinsi, 31 kabupaten dan 102 desa/ kelurahan.

Program organisasi sebagai mitra MAMPU:

  • Sistem peradilan Pidana Terintegrasi untuk Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)
  • Advokasi adanya regulasi dan anggaran untuk perempuan korban kekerasan di tingkat daerah dan nasional
  • Advokasi perbaikan layanan pemerintah bagi perempuan korban kekerasan melalui P2TP2A.

Capaian dalam Program MAMPU:

  • Bersama Komnas Perempuan mendorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) inisiatif DPR RI menjadi Undang-Undang
  • Peraturan Daerah No.9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dari Kekerasan di Kabupaten Timor Tengah Selatan
  • Peraturan Daerah No.12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan di Kota Ambon
  • Peraturan Bupati tentang SOP P2TP2A tentang Pusat Pelayanan Terbadu Perempuan dan Anak dalam Satu Layanan di Belu, Nusa Tenggara Timur
  • Mendigitalkan data kasus kekerasan yang dilaporkan ke FPL sebagai bahan advokasi ke berbagai pihak
  • Bersama dengan Komnas Perempuan meninjau dan memberikan masukan atas layanan P2TP2A di wilayah kerja mereka.

Institut KAPAL Perempuan – Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan

KAPAL Perempuan berdiri tahun 2000 untuk menyelesaikan konflik dan kekerasan etnis dan agama lewat gerakan keadilan sosial, kesetaraan gender, dan perdamaian. Didukung oleh Program MAMPU, KAPAL Perempuan bekerja di 6 propinsi, 15 kabupaten dan 25 desa/kelurahan.

Program organisasi sebagai mitra MAMPU:

  • Sekolah Perempuan: wadah pendidikan dan pelatihan informal berbasis komunitas untuk menciptakan pemimpin perempuan lokal dalam mengadvokasi perubahan di desa dan kabupaten.
  • Gender Watch: pemantauan program perlindungan sosial pemerintah untuk menjamin keakuratan data penerima manfaat dan meningkatkan akses Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Capaian dalam program MAMPU:

  • 131 Sekolah Perempuan akan direplikasi pemerintah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Gresik dan Lombok Utara di desa-desa lain di luar wilayah kerja MAMPU
  • Munculnya 680 pemimpin perempuan ‘Gender Watch’ dan Forum Multi Pihak di Pangkep, Lombok Utara, dan Gresik dalam RPJMD dan RKP
  • Adanya Peraturan Desa Partisipasi Perempuan dalam proses pembangunan desa berdasarkan data hasil pemantauan RPJMD di Kabupaten Pangkep. Gresik. Lombok Utara dan Lombok Timur
  • Lebih dari 50% rekomendasi Sekolah Perempuan dan Musrenbang tingkat desa, kecamatan dan Kabupaten tahun 2017 diakomodasi RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), dan Rencana Kerja Dinas SKPD.
  • Penyelenggaraan Musrenbang Perempuan di Lombok Timur dan Utara
  • SK Bupati Pangkep (Sulawesi Selatan) dalam Pembentukan jaringan CSO dan penyertaan perempuan dalam Tugas Panitia Bersama (TPB).
  • Peraturan Bupati (Perbup) Sukabumi tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Partisipasi Warga dan Organisasi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Sosial.