Yayasan Kesehatan Perempuan

YKP didirikan pada 2001 dan berfokus pada advokasi di ranah kesehatan reproduksi.

Program organisasi sebagai mitra MAMPU:

Survei multi-wave longitudinal (non-panel) untuk menilai layanan Jaminan Kesehatan Nasional Bersama 15 organisasi lain.

Capaian dalam program MAMPU:

  • Rumusan usulan perbaikan pengelolaan dan layanan JKN khususnya layanan untuk kesehatan reproduksi bagi perempuan.

Migrant CARE

Migrant CARE berfokus memperkuat perlindungan perempuan pekerja migran dari eksploitasi dan diskriminasi serta layanan lembaga pemerintah untuk meningkatkan hak pekerja migran perempuan Indonesia. Didukung oleh Program MAMPU, Migrant CARE bekerja di 5 provinsi, 8 kabupaten dan 36 desa/kelurahan.

Program organisasi sebagai mitra MAMPU:

  • Memperluas jaringan dan advokasi di tingkat nasional hingga desa-desa untuk melindungi pekerja migran Indonesia.
  • Membentuk kelompok pekerja migran dan mengembangkan inisiatif Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) di 36 desa.
  • Desbumi menerbitkan peraturan desa untuk menyediakan layanan bagi pekerja migran ke sebelum, pada saat, dan setelah migrasi, mencakup: pelatihan pra-keberangkatan, literasi keuangan, penanganan kasus, dan mendukung akses ke layanan pemerintah seperti perlindungan sosial dan program ekonomi untuk purna migran.
  • Advokasi UU 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang telah diterbitkan pada tahun 2017. Migrant CARE terus mengadvokasi rancangan peraturan perundang-undangan termasuk pengawasan pekerja migran dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.

Capaian dalam program MAMPU:

 

  • Dengan menggunakan hasil kerja Desbumi, Migrant CARE berhasil mengadvokasi UU baru tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (No. 18 tahun 2017). Dua pertiga usulan Migrant CARE untuk mengubah UU pekerja migran tahun 2004 telah diintegrasikan ke dalam UU revisi.
  • Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) telah terbentuk di 36 desa. Dengan membentuk kelompok pekerja migran di tingkat desa, pekerja migran dan keluarga mereka semakin berdaya untuk berpartisipasi aktif di dalam Musrenbang di 8 kabupaten.
  • Desbumi telah mengangkat kepemimpinan perempuan dalam aktivitas mereka. Beberapa anggota kelompok telah dipilih untuk menjadi bagian dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Banyuwangi, Wonosobo, Jember, dan Lombok Tengah.
  • Pada tahun 2017, berhasil mengadvokasi peraturan daerah tentang Perlindungan Pekerja Migran Kabupaten Banyuwangi di Luar Negeri (No. 15/2017) dan Peraturan Kabupaten Lombok Tengah tentang Layanan Satu Pintu (No. 9/2017).
  • Pusat Layanan Terintegrasi di 8 kabupaten didanai oleh dana desa untuk mendukung penanganan kasus.
  • Di Lombok Tengah, pemerintah desa telah mengalokasikan dana desa mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 60 juta untuk program perlindungan buruh migran dan keluarga di Lombok Tengah.
  • Pada tahun 2017, Kementerian Tenaga Kerja meluncurkan model ‘Desa Migran Produktif’ (Desmigratif) yang menyediakan layanan tingkat desa untuk pekerja migran. Desmigratif diimplementasikan di 50 kabupaten di Indonesia, model Desmigratif dipengaruhi oleh Desbumi.
  • Pada tahun 2018, integrase Desbumi dan Desmigratif dimulai di 5 desa MAMPU (Kuripan, Wonosobo, Banyuwangi, dan Indramayu).

MIGRANT CARE
Jl. Jatipadang I No. 5A, Jatipadang, Pasar Minggu,

Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12540

Phone/Fax: +62 21-27808211
Website: www.migrantcare.net
Email: secretariat@migrantcare.net
Facebook: Migrant CARE
Twitter: @migrantcare
Instagram: @migrantcare

MWPRI – Mitra Wanita Pekerja Rumahan Indonesia

MWPRI memberdayakan perempuan pekerja rumahan lewat advokasi ratifikasi Konvensi Pekerja Rumahan ILO C177 dan penguatan organisasi pekerja perempuan sejak 1996. Didukung oleh Program MAMPU, MWPRI bekerja di 1 propinsi, 8 kabupaten dan 65 desa/ kelurahan.

Program organisasi sebagai mitra MAMPU:

  • Mengorganisasi >1000 pekerja rumahan perempuan di 40 desa di 8 kabupaten di Jawa Timur
  • Mengembangkan kapasitas pekerja rumahan untuk memahami hak dan cara bernegosiasi dengan pemberi kerja
  • Membentuk kelompok pekerja rumahan lokal
  • Mempengaruhi peraturan pemerintah provinsi dan kabupaten tentang hak pekerja rumahan di tempat kerja.

Capaian dalam Program MAMPU:

  • Terkumpulnya data perempuan pekerja rumahan di 7 kabupaten/ kota
  • Sekolah Perempuan (Malang dan Mojokerto), meningkatkan kapasitas pekerja rumahan sebagai pemimpin feminis transformatif dalam gerakan berkelanjutan
  • Akses BPJS gratis dari pemerintah daerah selama 6 bulan untuk pekerja rumahan di Jember
  • Terbentuknya prakoperasi, toko sembako dan bank sampah.

KOMNAS Perempuan- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

KOMNAS Perempuan melindungi hak-hak perempuan dengan membangkitkan kesadaran publik melalui analisa kasus kekerasan terhadap perempuan, melakukan penelitian, mengkaji kebijakan, serta memfasilitasi kerjasama untuk mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan.

Program organisasi sebagai mitra MAMPU:

  • Mengelola dan memperbaharui basis data terkait kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia
  • Melakukan advokasi kolektif bersama 400 mitra dari kalangan organisasi masyarakat sipil nasional dan lokal dalam isu kesetaraan jender.

Capaian dalam Program MAMPU:

  • Bersama jaringan Forum Pengada Layanan mendorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) menjadi Undang-Undang inisiatif DPR RI
  • Pengembangan Model Sistem Pengadilan Pidana Terpadu dalam Penanangan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Jawa Tengah
  • Konsolidasi Nasional dengan KPPPA, Kemensos, Kemenkes, Kepolisian dan Kejaksaan di tahun 2017 atas hasil penaksiran atas layanan P2TP2A pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan.

YASANTI – Yayasan Annisa Swasti

Sejak tahun 1982, Yasanti memberdayakan perempuan, khususnya perempuan pekerja, lewat pengorganisasian komunitas, pendidikan, advokasi, dan memperkuat kemandirian ekonomi perempuan. Pada pertengahan tahun 2014, Yasanti didukung oleh ILO-MAMPU melakukan penguatan dan pemberdayakan perempuan pekerja rumahan, mencakup pekerja yang bekerja di rumah untuk usaha sendiri (self-employed) dan pekerja rumahan yang merupakan konsekuensi putting-out system industri. Mulai tahun 2015, didukung Program MAMPU, Yasanti memberdayakan perempuan pekerja rumahan di 2 provinsi, yakni DI Yogyakarta dan Jawa Tengah, 4 kabupaten/kota, dan 30 desa/ kelurahan.

Program organisasi sebagai mitra MAMPU:

• Mengorganisir lebih dari 395 perempuan pekerja rumahan yang tergabung dalam 15 kelompok/serikat di 30 desa/kelurahan di Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.
• Penguatan program ekonomi melalui usaha bersama kelompok.
• Penguatan kapasitas bagi perempuan pekerja rumahan melalui pendidikan dan pelatihan.
• Advokasi tingkat daerah dan nasional untuk mendorong perlindungan hukum, jaminan sosial, kesehatan dan ketenagakerjaan, akses program pemerintah bagi perempuan pekerja rumahan dan keluarganya

Capaian dalam Program MAMPU:

• DPRD DIY telah melakukan kajian terkait perlindungan dan pengakuan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ketenagakerjaan pekerja informal.
• Pemerintah DIY melalui Biro Hukum dan Disnakertrans Propinsi DIY telah berkomitmen untuk menyelesaikan Peraturan Gubernur (Pergub) pekerja rumahan di tahun 2020.
• Telah ada dokumen lembar kebijakan hasil analisa yang menjadi acuan bagi pemerintah DIY dan Jateng untuk memberikan pengakuan dan perlindungan bagi perempuan pekerja rumahan.
• Kurikulum dan sekolah kepemimpinan feminis berkelanjutan di Jateng dan DI Yogyakarta.
• Dilibatkannya pekerja rumahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa dalam Musrengbang dusun/desa di Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta di DIY dan Kabupaten Semarang, Jateng.
• Kelompok/serikat di Desa/Kalurahan di Kabupaten/Kota di DIY dan Jateng mendapat akses program pelatihan, pemeriksaan kesehatan, K3, dukungan usaha kelompok dan lainnya dari desa/kalurahan, dinas terkait di Kabupaten/Kota dan Provinsi.
• Pengadilan perburuhan hubungan industrial Provinsi Jateng telah memenangkan pekerja rumahan terkait kasus PHK yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerja rumahan
• Dukungan dari kalangan sektor swasta (IWAPI DPD DIY) terkait kerja layak dan K3.

 

Alamat
YASANTI – Yayasan Anisa Swasti
Jl. Puntodewa No 1 DK V11 Jomegatan RT II Ngestiharjo Kasihan Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 55182 INDONESIA
Telepon: +62274375908
Fax: +62274375908
Website: www.yasanti.or.id
E-mail: yasanti_yogya@yahoo.com

BITRA – Yayasan Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia

Didirikan pada tahun 1986, BITRA bekerja untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di pedesaan melalui advokasi kebijakan, aliansi strategis, pendidikan dan pelatihan. Didukung oleh Program MAMPU, BITRA bekerja di 1 provinsi, di 4 kabupaten dan 30 desa/ kelurahan di Sumatra Utara.

Program organisasi sebagai mitra MAMPU:

• Mengorganisir lebih dari 1.700 perempuan miskin untuk membentuk ‘Serikat Pekerja Rumahan’ di daerah mereka.
• Mengembangkan kapasitas pekerja rumahan melalui diskusi rutin, pelatihan, peningkatan kesadaran, Sekolah Peningkatan kapasitas dan pembentukan serikat pekerja dan Kelompok Credit Union (CU).
• Mewakili dan menemani anggotanya dalam diskusi dan negosiasi dengan pengusaha dan perusahaan untuk meningkatkan upah dan kesejahteraan pekerja rumahan.
• Advokasi kebijakan dengan pemerintah dan DPRD untuk mengembangkan peraturan lokal yang melindungi pekerja rumahan.
• Advokasi akses JKN KIS sebanyak 1,841 orang pekerja rumahan dan keluarganya.

Capaian dalam Program MAMPU:

• Jaringan pekerja rumahan telah membentuk 28 credit union di Sumatera dengan 500 anggota dan 7 kelompok memulai usaha mikro.
• Melakukan pengumpulan dan pemetaan data pekerja rumahan di Sumatera Utara (Binjai, Langkat, Deli Serdang dan Medan).
• Hasil-hasil kerja telah digunakan oleh mitra Tema 2 untuk menyusun Naskah Akademik dan menyusun peraturan nasional untuk melindungi pekerja rumahan yang diajukan kepada Menteri Tenaga Kerja pada tahun 2018 (dipimpin oleh TURC).
• Mengadvokasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Pekerja Rumahan di daftar legislasi yang direncanakan (Program Legislasi Daerah/Prolegda) 2017, tahun 2018 Ranperda Perlindungan Pekerja Rumahan berubah judul menjadi Ranperda Ketenagakerjaan dan masuk dalam Prolegda tahun 2018.
• Pada tahun 2018, mengadvokasi kenaikan upah untuk 150 pekerja rumahan di Sumatera Utara dan tunjangan untuk menutupi biaya produksi dan listrik.

FPL – Forum Pengada Layanan

FPL adalah jejaring lebih dari 100 organisasi penyedia layanan untuk penanganan kasus, perujukan, bantuan hukum dan crisis center bagi perempuan korban kekerasan. MAMPU mendukung 20 FPL yang bekerja di 15 propinsi, 31 kabupaten dan 102 desa/ kelurahan.

Program organisasi sebagai mitra MAMPU:

  • Sistem peradilan Pidana Terintegrasi untuk Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)
  • Advokasi adanya regulasi dan anggaran untuk perempuan korban kekerasan di tingkat daerah dan nasional
  • Advokasi perbaikan layanan pemerintah bagi perempuan korban kekerasan melalui P2TP2A.

Capaian dalam Program MAMPU:

  • Bersama Komnas Perempuan mendorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) inisiatif DPR RI menjadi Undang-Undang
  • Peraturan Daerah No.9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dari Kekerasan di Kabupaten Timor Tengah Selatan
  • Peraturan Daerah No.12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan di Kota Ambon
  • Peraturan Bupati tentang SOP P2TP2A tentang Pusat Pelayanan Terbadu Perempuan dan Anak dalam Satu Layanan di Belu, Nusa Tenggara Timur
  • Mendigitalkan data kasus kekerasan yang dilaporkan ke FPL sebagai bahan advokasi ke berbagai pihak
  • Bersama dengan Komnas Perempuan meninjau dan memberikan masukan atas layanan P2TP2A di wilayah kerja mereka.

Institut KAPAL Perempuan – Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan

KAPAL Perempuan berdiri tahun 2000 untuk menyelesaikan konflik dan kekerasan etnis dan agama lewat gerakan keadilan sosial, kesetaraan gender, dan perdamaian. Didukung oleh Program MAMPU, KAPAL Perempuan bekerja di 6 propinsi, 15 kabupaten dan 25 desa/kelurahan.

Program organisasi sebagai mitra MAMPU:

  • Sekolah Perempuan: wadah pendidikan dan pelatihan informal berbasis komunitas untuk menciptakan pemimpin perempuan lokal dalam mengadvokasi perubahan di desa dan kabupaten.
  • Gender Watch: pemantauan program perlindungan sosial pemerintah untuk menjamin keakuratan data penerima manfaat dan meningkatkan akses Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Capaian dalam program MAMPU:

  • 131 Sekolah Perempuan akan direplikasi pemerintah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Gresik dan Lombok Utara di desa-desa lain di luar wilayah kerja MAMPU
  • Munculnya 680 pemimpin perempuan ‘Gender Watch’ dan Forum Multi Pihak di Pangkep, Lombok Utara, dan Gresik dalam RPJMD dan RKP
  • Adanya Peraturan Desa Partisipasi Perempuan dalam proses pembangunan desa berdasarkan data hasil pemantauan RPJMD di Kabupaten Pangkep. Gresik. Lombok Utara dan Lombok Timur
  • Lebih dari 50% rekomendasi Sekolah Perempuan dan Musrenbang tingkat desa, kecamatan dan Kabupaten tahun 2017 diakomodasi RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), dan Rencana Kerja Dinas SKPD.
  • Penyelenggaraan Musrenbang Perempuan di Lombok Timur dan Utara
  • SK Bupati Pangkep (Sulawesi Selatan) dalam Pembentukan jaringan CSO dan penyertaan perempuan dalam Tugas Panitia Bersama (TPB).
  • Peraturan Bupati (Perbup) Sukabumi tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Partisipasi Warga dan Organisasi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Sosial.

Yayasan BaKTI- Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia

BaKTI mengumpulkan dan mendistribusikan program bantuan pembangunan untuk Indonesia Timur serta mendukung kolaborasi tokoh dan inisiatif lokal sejak 2009. Didukung oleh Program MAMPU, BaKTI bekerja di 5 propinsi, 7 kabupaten dan 85 desa.

Program organisasi sebagai mitra MAMPU:

  • Membentuk Kelompok Konstituen sebagai organisasi masyarakat akar rumput untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan
  • ‘Reses Partisipatif’, mempertemukan Kelompok Konstituen dengan anggota parlemen lokal untuk memastikan isu-isu penting masuk dalam fokus pembangunan daerah.

Capaian dalam program MAMPU:

  • Reses Partisipatif direplikasi oleh Mitra MAMPU lainnya di Kabupaten Sleman, Kota Bengkulu dan Kabupaten Minahasa Selatan
  • Peraturan Daerah No.12 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Parepare, Sulawesi Selatan
  • Peraturan Walikota No.55 tahun 2015 tentang Koordinasi Pelayanan Terpadu terhadap Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

‘Aisyiyah

Sebagai organisasi keagamaan otonom perempuan di bawah Muhammadiyah sejak 1917, ‘Aisyiyah memperkuat partisipasi perempuan di seluruh aspek sosial dan ekonomi. Didukung oleh Program MAMPU, ‘Aisyisyah bekerja di 6 propinsi, 15 kabupaten dan 100 desa/kelurahan.

Program organisasi sebagai mitra MAMPU:

  • Meningkatkan akses layanan kesehatan reproduksi
  • Meningkatkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di tingkat nasional, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan
  • Membentuk Balai Sakinah ‘Aisyiyah (BSA): Kelompok perempuan di tingkat lokal
  • Mengembangkan Model Layanan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran perempuan akan isu kesehatan reproduksi dan hal untuk mengakses layanan, termasuk pemindaian kanker serviks dan payudara
  • Mengembangkan keterampilan pekerja kesehatan
  • Advokasi anggaran pemerintah untuk penyediaan layanan yang memadai bagi perempuan.

 

Capaian dalam program MAMPU:

  • Mencetak >1160 kader perempuan melalui 369 Balai Sakinah Aisyiyah (BSA) yang beranggotakan > 8.000 perempuan
  • Lebih dari 230 kader perempuan terlibat Musrenbangdes di 48 desa dalam 11 Kabupaten
  • 100 usulan advokasi anggaran untuk kesehatan reproduksi dalam APBDes
  • Lebih dari 12.000 perempuan mengakses layanan IVA, Pap Smear dan Sadarnis
  • Mendorong 750 warga miskin menjadi peserta JKN PBI (APBD) di Ngawi, Jawa Timur
  • Inisiasi Kartu Menuju Sehat (KMS) Perempuan Sadar Kanker
  • Kabupaten Demak mengadopsi pendekatan Model Layanan dan mengalokasikan anggaran untuk pelatihan layanan IVA bagi tenaga kesehatan.