Sri Mulyati, Kartini asal Jatinegara Kaum

1. Sri Mulyati - Aktifitas (a) 1. Sri Mulyati - Aktifitas (b) 3. Sri Mulyati - Profil
<
>

Tinggal di kawasan padat penduduk Jatinegara Kaum, Jakarta, Sri Mulyati atau Mul muncul sebagai pemimpin kelompok perempuan di wilayahnya. Seperti Kartini, Mul giat memperjuangkan hak-hak warga, khususnya perempuan miskin untuk mengakses program perlindungan sosial pemerintah.

Mul baru dikukuhkan sebagai Ketua Bidang Advokasi Sekolah Perempuan DKI Jakarta. Sekolah Perempuan adalah kelompok perempuan informal bentukan KAPAL Perempuan tempat perempuan belajar berbagai hal seperti kepemimpinan perempuan, public speaking, gender, isu-isu perempuan, serta cara berpikir kritis tentang isu-isu sosial. KAPAL Perempuan adalah sebuah organisasi perempuan yang didukung oleh Program MAMPU – Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Bergabung dengan Sekolah Perempuan di tahun 2014, pada pertemuan awal, Mul mulai memahami bahwa perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam segala hal termasuk kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

“Awalnya saya takut sekali. Takut berbicara. Takut ditanya. Takut karena saya merasa tidak tahu apa-apa. Saya sembunyi duduk di belakang.”, ungkap Mul sambil tertawa.

Setelah itu Mul, ibu empat orang anak ini, bertekad untuk belajar. Didukung pula oleh keluarganya, Mul rutin mengikuti kegiatan-kegiatan Sekolah Perempuan.

“Sejak mengikuti Sekolah Perempuan, saya jadi tahu banyak hal. Saya jadi bisa berpikir kritis melihat isu-isu yang ada di sekitar saya, apalagi tentang perempuan dan program-program pemerintah. Saya sekarang paham aturan yang berlaku dan proses mengakses program-program tersebut.”, lanjut Mul.

Mul yang sehari-hari berjualan nasi kuning di depan rumahnya ini, sekarang menjadi sumber informasi dan advokat bagi warga wilayahnya untuk program-program pemerintah. Ia pun dipercaya warga untuk menjadi wakil warga dalam Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat RW hingga propinsi.

“Saya berusaha selalu menyebarkan informasi akurat tentang program-program pemerintah. Jika ada yang berhak mendapatkan program tersebut tapi tidak mendapatkannya, saya siap membantu agar mereka mendapatkan hak mereka.” Tukas Mul.

Berkat advokasi Mul bersama Sekolah Perempuan, sekarang warga miskin di kawasan Jatinegara Kaum, Bidara Cina dan Rawajati mendapatkan program-program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan pelayanan kesehatan bagi warga lanjut usia sesuai hak mereka.

Dengan posisinya sebagai Ketua Bidang Advokasi Sekolah Perempuan DKI Jakarta, Mul akan terus bekerjasama dengan pemerintah untuk memantau program-program perlindungan sosial agar pelayanan publik dapat berkembang lebih baik lagi bagi masyarakat Jakarta.

BaKTI: Diskusi Kampung di Atambua, NTT

2_16 3_10 1_17
<
>

Yayasan BaKTI melalui PPSE-KA mengadakan rangkaian diskusi kampung di beberapa desa di Atambua, Nusa Tenggara Timur pada awal Juni 2017 lalu.

Diskusi tersebut membahas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang bukan lagi menjadi rahasia umum dan hal baru, namun sudah menjadi isu umum yang kerap terdengar di media, bahkan sering menjadi pembicaraan di tingkat internasional.

Melalui kegiatan Diskusi Kampung tahap I yang dilaksanakan di 15 desa dampingan Program MAMPU, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kaum perempuan terkait akses layanan publik yang berkualitas dan juga terbangunnya kepercayaan diri dalam melakukan advokasi dan pencatatan pengaduan kasus sesuai dengan format dan mekanisme pengaduan.

Dilaporkan oleh: Tarciso Moreira (BaKTI)

DPRD Tana Toraja Adakan Konsultasi Publik Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak

5_6 4_9 3_9 2_15 1_16
<
>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tana Toraja, Sulawesi Selatan mengadakan Konsultasi Publik dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Kegiatan yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD Tana Toraja pada 16 Juni 2017 ini, ditujukan untuk mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak di antaranya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Forum Anak, organisasi-organisasi perempuan dan pemerhati perempuan dan anak.

Masukan ini akan digunakan untuk melengkapi draft yang telah disusun oleh Panitia Khusus (Pansus) bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Tana Toraja, dan Yayasan Kombongan Situru (YKS) melalui Program MAMPU – BaKTI.

Kegiatan ini dipandu oleh Koordinator Program YKS Matias Tanan dengan narasumber sekaligus Program Manager MAMPU-BaKTI, Lusia Palulungan.

Dilaporkan oleh: Lenynda (YKS)

Pansus DPRD Tana Toraja Konsultasi Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak dengan BaKTI

1c_4 1a_12 1b_7
<
>

Pada 13 Juni 2017, BaKTI yang didukung oleh Program MAMPU mengadakan pendampingan bagi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk konsultasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Raperda ini merupakan inisiatif dari DPRD Tana Toraja.

Dilaporkan oleh: Frans Gozali (BaKTI)

Dinas PPPA Belu Gelar Pelatihan Pengutamaan Gender dalam Hukum dan Anggaran

2_97 1_119
<
>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur bekerjasama dengan Yayasan BaKTI dan PPSE-KA Belu, didukung oleh Program MAMPU, melaksanakan Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Pelatihan yang dilaksanakan pada tanggal 12 – 13 Juni 2017 ini, bertempat di Hotel Nusantara Dua, Atambua, Kabupaten Belu, NTT.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Ibu dr. Jois Manek. Kegiatan diikuti oleh 25 peserta yang berasal dari Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), Dinas PPPA, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Bagian Keuangan, Dinas Peternakan, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan (TPHP) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Selama dua hari, peserta diberikan materi yang dibagi atas dua sesi. Sesi hari pertama materi tentang Dasar Hukum Pengarusutamaan Gender (PUG),  Konsep Gender, Persoalan Gender, Konsep PUG dan PPRG serta siklus penganggaran dari desa hingga ke tingkat nasional. Pada sesi hari kedua, peserta dilatih membaca Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) serta melakukan analisis Gender dengan menggunakan GAP.

Hasil dari pelatihan ini, diharapkan 25 Perencana Program dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah memahami tentang PPRG. Kemudian akan ada 25 isu strategis dari masing-masing OPD yang akan dipakai sebagai bahan advokasi ke DPRD.

Kegiatan  ini difasilitasi oleh Misbah Hasan (Seknas FITRA) dan Humaira Husaein sebagai co-fasilitator.

Dilaporkan oleh: Damaris Tnunay (Partner Engagement Officer – Program MAMPU)

Pekerja Rumahan di Mojokerto Dapatkan BPJS Ketenagakerjaan

bedd53f0-0888-4c35-b005-eb48310f720b
<
>

Mitra Wanita Pekerja Rumahan Indonesia (MWPRI) melakukan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur dalam pemberian akses BPJS Ketenagakerjaan. Dari kerjasama ini, sejumlah 100 pekerja rumahan di Mojokerto mendapatkan akses BPJS Ketenagakerjaan dengan bebas premi selama tiga bulan pertama.

Salah satu isu yang sering dihadapi para pekerja rumahan adalah tidak adanya perlindungan keselamatan kerja dan kesehatan selama bekerja. Untuk itu, adanya kerjasama ini menjadi sebuah terobosan penting bagi para pekerja rumahan.

Dilaporkan oleh: Qorihani (Partner Engagement Officer – Program MAMPU)

Hearing dan Penyerahan Draft Ranperda di DPRD Bantaeng, Sulawesi Selatan

5_25 4_41 3_76 2_95 1_116
<
>

Pada 2 Juni 2017, Tim Penyusun Draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait “Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial bagi Warga Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial” di Kabupaten Bantaeng, resmi menyerahkan draft kepada ketua DPRD Bantaeng.

Penyerahan sekaligus hearing ke DPRD Bantaeng, Sulawesi Selatan ini diikuti oleh berbagai elemen SKPD dan organisasi masyarakat sipil. KPI dan ‘Aisyiyah turut menjadi anggota dari tim penyusun draft Ranperda tersebut.

Diharapkan dengan adanya draft Ranperda ini, dapat mempercepat proses pembahasan dan pengesahan ranperda penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di Bantaeng.

Dilaporkan oleh: Dewi Damayanti (Partner Engagement Officer – Program MAMPU)

Roadshow Federasi Serikat PPR ke Tiga Kepala Desa di Bantul, Yogyakarta

5_23 4_39 3_74
<
>

Federasi Serikat Perempuan Pekerja Rumahan (PPR) melakukan roadshow ke kantor-kantor kepala desa di Bantul pada 31 Mei 2017 yang lalu. Roadshow ini dilakukan ke tiga desa, antara lain Desa Bawuran, Desa Bangunjiwo, dan Desa Segoroyoso.

Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan federasi serikat dan meminta dukungan dari para kepala desa. Roadshow diikuti oleh para pengurus federasi dan anggota yang berjumlah 20 orang.

Para kepala Desa menanggapi roadshow ini dengan dukungan terhadap terbentuknya federasi.

Kepala Desa Bangunjiwo, Bapak Praja, mengatakan “Apabila serikat hendak mengajukan pelatihan dan permohonan bantuan, mohon untuk mengirimkan proposal kegiatannya.” 

Pasca terbentuknya federasi serikat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan memberikan pelatihan bagi 150 pekerja rumahan.

Dilaporkan oleh: Dian Buana

Audiensi BITRA dan Aliansi Peduli Pekerja Rumahan ke DPRD Sumut

2_90 1_111
<
>

Sebagai bagian bentuk advokasi, BITRA bersama aliansi peduli Pekerja Rumahan melakukan audiensi ke DPRD Sumatera Utara pada 02 Mei 2017 lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Wahyudi, Direktur BITRA menyampaikan isu terkait pekerja rumahan.

Sebagai tanggapan, DPRD Sumatera Utara Komisi E menyampaikan adanya usulan rancangan peraturan daerah (Ranperda). Selain itu, Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara menyatakan urgensi penetapan Ranperda Pekerja Rumahan.

Akademisi dari Universitas Sumatera Utara, Agus Midah menegaskan bahwa payung hukum ranperda perlindungan pekerja rumahan cukup jelas.

PEKKA Adakan Lokakarya untuk Program Perlindungan Sosial

6_18 5_20 4_36 3_71 2_89 1_110
<
>

Pada 20 – 23 Mei 2017, PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) didukung oleh MAMPU, mengadakan pelatihan dan lokakarya nasional serikat Pekka di Bekasi.

Kegiatan yang mengambil tema “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Miskin melalui Akses dan Kontrol terhadap Program Perlindungan Sosial” ini, bertujuan untuk:

  1. Untuk merefleksikan capaian dan perkembangan kegiatan PEKKA dalam setahun terakhir.
  2. Meningkatkan pengetahuan kader dan pengurus PEKKA mengenai program perlindungan sosial.
  3. Meningkatkan skill kader dan pengurus PEKKA dalam melaksanakan KLIK PEKKA dan advokasi kebijakan

Peserta kegiatan lokakarya nasional ini sekitar 60 orang, yang berasal dari 20 provinsi wilayah PEKKA. Mereka adalah perwakilan dari semua wilayah kerja PEKKA dari semua kabupaten/ kota yang didukung oleh MAMPU. Selama lokakarya, peserta dibagi menjadi dua kelas, yaitu:

  • Kelas yang khusus untuk wilayah yang akan melaksanakan kegiatan perlindungan sosial sebagai bagian dari kepemimpinan perempuan, dimana kader dan pengurus yang dilatih harus dapat melakukan pelatihan kembali dan mengembangkannya di wilayah-wilayah lain.
  • Kelas yang khusus untuk melaksanakan program saja. Peserta di kelas ini kebanyakan dari wilayah yang masih belum kuat pengorganisasiannya.

Pada hari ketiga kegiatan, diadakan simulasi pelaksanaan kegiatan KLIK PEKKA, dimana sebagian peserta berperan sebagai masyarakat pelapor dan sebagian lagi berperan sebagai petugas pelaksana KLIK. Terdapat empat meja dalam simulasi: meja pendaftaran, meja perlindungan sosial, meja identitas hukum dan meja pengaduan kekerasan. Hasil dari Simulasi tersebut kemudian dianalisa bersama-sama mengenai informasi apa yang belum ada termasuk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat melaksanakan KLIK.

Selain simulasi, peserta juga dilatih untuk merencanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan sosial, membuat rencananya, mempresentasikannya pada anggota serikat dan membahas bagaimana pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatannya. Sesi terakhir adalah bagaimana melakukan advokasi kepada kepala desa atau daerah untuk mengakses anggaran.

Pada hari terakhir, peserta membuat RKTL bersama-sama dalam bentuk poster di satu provinsi yang sama. Mereka membuat target-target kuantitatif yang dapat mereka raih dalam 6 bulan mendatang dan kapan kegiatannya akan dilaksanakan.

Dilaporkan oleh: Dewi Damayanti (Partner Engagement Officer)