Pansus DPRD Tana Toraja Konsultasi Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak dengan BaKTI

1c_4 1a_12 1b_7
<
>

Pada 13 Juni 2017, BaKTI yang didukung oleh Program MAMPU mengadakan pendampingan bagi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk konsultasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Raperda ini merupakan inisiatif dari DPRD Tana Toraja.

Dilaporkan oleh: Frans Gozali (BaKTI)

Pekerja Rumahan di Mojokerto Dapatkan BPJS Ketenagakerjaan

bedd53f0-0888-4c35-b005-eb48310f720b
<
>

Mitra Wanita Pekerja Rumahan Indonesia (MWPRI) melakukan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur dalam pemberian akses BPJS Ketenagakerjaan. Dari kerjasama ini, sejumlah 100 pekerja rumahan di Mojokerto mendapatkan akses BPJS Ketenagakerjaan dengan bebas premi selama tiga bulan pertama.

Salah satu isu yang sering dihadapi para pekerja rumahan adalah tidak adanya perlindungan keselamatan kerja dan kesehatan selama bekerja. Untuk itu, adanya kerjasama ini menjadi sebuah terobosan penting bagi para pekerja rumahan.

Dilaporkan oleh: Qorihani (Partner Engagement Officer – Program MAMPU)

Hearing dan Penyerahan Draft Ranperda di DPRD Bantaeng, Sulawesi Selatan

5_25 4_41 3_76 2_95 1_116
<
>

Pada 2 Juni 2017, Tim Penyusun Draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait “Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial bagi Warga Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial” di Kabupaten Bantaeng, resmi menyerahkan draft kepada ketua DPRD Bantaeng.

Penyerahan sekaligus hearing ke DPRD Bantaeng, Sulawesi Selatan ini diikuti oleh berbagai elemen SKPD dan organisasi masyarakat sipil. KPI dan ‘Aisyiyah turut menjadi anggota dari tim penyusun draft Ranperda tersebut.

Diharapkan dengan adanya draft Ranperda ini, dapat mempercepat proses pembahasan dan pengesahan ranperda penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di Bantaeng.

Dilaporkan oleh: Dewi Damayanti (Partner Engagement Officer – Program MAMPU)

Roadshow Federasi Serikat PPR ke Tiga Kepala Desa di Bantul, Yogyakarta

5_23 4_39 3_74
<
>

Federasi Serikat Perempuan Pekerja Rumahan (PPR) melakukan roadshow ke kantor-kantor kepala desa di Bantul pada 31 Mei 2017 yang lalu. Roadshow ini dilakukan ke tiga desa, antara lain Desa Bawuran, Desa Bangunjiwo, dan Desa Segoroyoso.

Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan federasi serikat dan meminta dukungan dari para kepala desa. Roadshow diikuti oleh para pengurus federasi dan anggota yang berjumlah 20 orang.

Para kepala Desa menanggapi roadshow ini dengan dukungan terhadap terbentuknya federasi.

Kepala Desa Bangunjiwo, Bapak Praja, mengatakan “Apabila serikat hendak mengajukan pelatihan dan permohonan bantuan, mohon untuk mengirimkan proposal kegiatannya.” 

Pasca terbentuknya federasi serikat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan memberikan pelatihan bagi 150 pekerja rumahan.

Dilaporkan oleh: Dian Buana

Audiensi BITRA dan Aliansi Peduli Pekerja Rumahan ke DPRD Sumut

2_90 1_111
<
>

Sebagai bagian bentuk advokasi, BITRA bersama aliansi peduli Pekerja Rumahan melakukan audiensi ke DPRD Sumatera Utara pada 02 Mei 2017 lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Wahyudi, Direktur BITRA menyampaikan isu terkait pekerja rumahan.

Sebagai tanggapan, DPRD Sumatera Utara Komisi E menyampaikan adanya usulan rancangan peraturan daerah (Ranperda). Selain itu, Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara menyatakan urgensi penetapan Ranperda Pekerja Rumahan.

Akademisi dari Universitas Sumatera Utara, Agus Midah menegaskan bahwa payung hukum ranperda perlindungan pekerja rumahan cukup jelas.

PEKKA Adakan Lokakarya untuk Program Perlindungan Sosial

6_18 5_20 4_36 3_71 2_89 1_110
<
>

Pada 20 – 23 Mei 2017, PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) didukung oleh MAMPU, mengadakan pelatihan dan lokakarya nasional serikat Pekka di Bekasi.

Kegiatan yang mengambil tema “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Miskin melalui Akses dan Kontrol terhadap Program Perlindungan Sosial” ini, bertujuan untuk:

  1. Untuk merefleksikan capaian dan perkembangan kegiatan PEKKA dalam setahun terakhir.
  2. Meningkatkan pengetahuan kader dan pengurus PEKKA mengenai program perlindungan sosial.
  3. Meningkatkan skill kader dan pengurus PEKKA dalam melaksanakan KLIK PEKKA dan advokasi kebijakan

Peserta kegiatan lokakarya nasional ini sekitar 60 orang, yang berasal dari 20 provinsi wilayah PEKKA. Mereka adalah perwakilan dari semua wilayah kerja PEKKA dari semua kabupaten/ kota yang didukung oleh MAMPU. Selama lokakarya, peserta dibagi menjadi dua kelas, yaitu:

  • Kelas yang khusus untuk wilayah yang akan melaksanakan kegiatan perlindungan sosial sebagai bagian dari kepemimpinan perempuan, dimana kader dan pengurus yang dilatih harus dapat melakukan pelatihan kembali dan mengembangkannya di wilayah-wilayah lain.
  • Kelas yang khusus untuk melaksanakan program saja. Peserta di kelas ini kebanyakan dari wilayah yang masih belum kuat pengorganisasiannya.

Pada hari ketiga kegiatan, diadakan simulasi pelaksanaan kegiatan KLIK PEKKA, dimana sebagian peserta berperan sebagai masyarakat pelapor dan sebagian lagi berperan sebagai petugas pelaksana KLIK. Terdapat empat meja dalam simulasi: meja pendaftaran, meja perlindungan sosial, meja identitas hukum dan meja pengaduan kekerasan. Hasil dari Simulasi tersebut kemudian dianalisa bersama-sama mengenai informasi apa yang belum ada termasuk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat melaksanakan KLIK.

Selain simulasi, peserta juga dilatih untuk merencanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan sosial, membuat rencananya, mempresentasikannya pada anggota serikat dan membahas bagaimana pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatannya. Sesi terakhir adalah bagaimana melakukan advokasi kepada kepala desa atau daerah untuk mengakses anggaran.

Pada hari terakhir, peserta membuat RKTL bersama-sama dalam bentuk poster di satu provinsi yang sama. Mereka membuat target-target kuantitatif yang dapat mereka raih dalam 6 bulan mendatang dan kapan kegiatannya akan dilaksanakan.

Dilaporkan oleh: Dewi Damayanti (Partner Engagement Officer)

Direktur Walang Perempuan Jadi Inspirator Perempuan Tingkat Provinsi Maluku

2_88 1_109
<
>

Ella Loupatty, Direktur Walang Perempuan, menerima penghargaan sebagai salah satu inspirator perempuan melalui program MAMPU pada kegiatan PUSPA (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) Tingkat Provinsi Maluku.

Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Diskusi Perluasan Wilayah Kerja Gasira Maluku

1_106
<
>

Pada 18 Mei 2017, Gasira Maluku yang merupakan sub-mitra MAMPU, melakukan diskusi perluasan wilayah kerja Gasira Maluku di Negeri Siri Sori Islam, Pulau Saparua, Kecamatan Saparua, Kab. Maluku Tengah, Prov. Maluku.

Diskusi ini dilakukan bersama Sekretaris Negeri dan beberapa masyarakat, serta turut mengundang perwakilan dari Desa Oma yang juga merupakan salah satu Desa perluasan wilayah kerja Gasira Maluku.

Dilaporkan oleh: Melsia Huliselan (Gasira Maluku)

KAPAL Perempuan Ikuti Dialog Publik Calon Komisioner Komnas HAM

1_105
<
>

KAPAL Perempuan menjadi salah satu peserta dalam dialog publik calon komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dilaksanakan pada 17 Mei 2017. Dalam dialog ini, KAPAL Perempuan mengikuti diskusi bersama semua calon komisioner dengan maksud untuk mengawal dialog publik tersebut.

Untuk mengetahui pandangan dari calon komisioner, KAPAL Perempuan menanyakan beberapa isu, antara lain: pasal penodaan agama, hukuman mati, poligami, KDRT, perkosaan dalam perkawinan, RUU PPRT, kelompok-kelompok minoritas (Ahmadiyah, Syiah, Gaffatar, LGBT), reformasi birokrasi Komnas HAM, kerjasama lembaga negara dan CSO.

Quickbook Training untuk Para Mitra MAMPU di Surabaya

2_84 1_103
<
>

Dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan para mitra dalam membuat laporan keuangan, MAMPU mengadakan quicbook training di Surabaya pada 16 – 18 Mei 2017.

Pelatihan ini diikuti oleh 18 orang perwakilan dari 10 mitra, seperti: Forum Pengada Layanan (FPL), TURC, Yasanti, MWPRI, Bitra, Swara Parangpuan, SAPA Institute, KJHAM, LBH APIK Aceh, Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) dan Walang Perempuan.