‘Aisyiyah Maksimalkan Penggiatan Media Sosial melalui Pelatihan

‘Aisyiyah membuktikan komitmennya bersama MAMPU mengedepankan promosi kesehatan reproduksi dan isu-isu perempuan dengan meningkatkan kapasitas komunitas muda dan jejaringnya dalam penggunaan media sosial. Pada 12 – 14 Februari 2018 lalu, diselenggarakan pelatihan “Pengarusutamaan Isu-Isu Perempuan dan Kesehatan Reproduksi Melalui Media Sosial” di Yogyakarta diikuti oleh 20 peserta yang mewakili ‘Aisyiyah, Muhammadiyah, Suara Muhammadiyah, Nasyiatul ‘Aisyiyah, dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah.

Melalui pelatihan ini, peserta dibekali pengetahuan dan kemampuan teknis untuk mengelola penggiatan media sosial organisasi. Mereka juga diajak mengenali tren perkembangan dunia digital dan  bagaimana merancang konten kreatif. Indonesia Voice of Women (Invow) selaku fasilitator melengkapi ilmu tersebut dengan tips-tips praktis untuk memudahkan para peserta menyusun strategi komunikasinya, termasuk cara memastikan kebenaran berita (fact checking) untuk menghindari penyebaran hoax.

Farhanah—Website Coordinator Rutgers WPF Indonesia diwakili oleh dan Maya Safitri—Senior Editor Go-Dok turut mengisi pelatihan di hari pertama mengenai pendekatan media sosial untuk penyebaran informasi yang bersifat edukatif sesuai tren audiens. “Kita harus lebih proaktif dan mengikuti trennya. Sekarang, orang tidak lagi mencari berita, tetapi disodori berita,” ujar Farhanah. Dari perspektif gender, dipandang penting bagi perempuan untuk memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Seperti dikatakan oleh Maya dari Go-Dok, “Perempuan justru harus lebih tahu, karena nantinya ia akan menjadi ibu rumah tangga. Selain mengobati diri sendiri, ia juga (diharapkan) bisa menolong keluarganya,” tuturnya.

Sesi pelatihan terakhir diisi dengan pembekalan dasar video dan fotografi jurnalistik, di mana peserta mempraktikkan langsung cara memaksimalkan kamera ponsel pintar untuk mengambil gambar dan video yang informatif dan menarik dengan membuat video blog atau vlog. Peserta menuangkan seluruh ilmu yang didapatkan ke dalam sebuah rencana tindak lanjut kampanye media sosial bagi masing-masing lembaga yang diwakilinya.

Pelatihan media sosial ini disambut positif oleh para peserta, masing-masing mengambil pembelajaran yang berguna bagi praktik digital organisasinya. “pembuatan konten dan diskusi-diskusinya menarik untuk dipelajari, mungkin bisa ditambah lagi penyusunan konten yang pas untuk kampanye yang target audiensnya remaja dan orang tua,” sebuah masukan dari salah satu peserta. Sesuai dengan komitmen MAMPU, pelaksanaan pelatihan ini diharapkan dapat mendukung penguatan peran dan akses perempuan terhadap informasi di era teknologi. Tidak hanya bagi generasi tertentu, tetapi juga bagi seluruh generasi, diharapkan dapat meneruskan semangat perempuan Indonesia yang berpengetahuan dan mampu berjuang untuk memberdayakan dirinya dan lingkungan sekitarnya.

Sekolah Perempuan Lakukan Terobosan dalam Pemantauan Program JKN-PBI di Jatinegara Kaum, Jakarta Timur

Ada yang berbeda dari hasil pemantauan program Jaminan Kesehatan Nasional-Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI) oleh Sekolah Perempuan, inisiatif yang digagas Institut KAPAL Perempuan. Bila biasanya pemantauan dilakukan oleh tenaga ahli seperti akademisi atau konsultan program, lain halnya di Kelurahan Jatinegara Kaum, Jakarta Timur.

“Pemantauan JKN-PBI ini istimewa karena dilakukan oleh kelompok sasaran program itu sendiri, yaitu penerima bantuan iuran JKN,” jelas Misiyah, Direktur Institut KAPAL Perempuan, dalam Konsultasi Publik Hasil Pemantauan JKN-PBI Kelurahan Jatinegara Kaum, Selasa (19/3) lalu. “Para penerima manfaat yang menginisiasi dan mengembangkannya adalah para anggota Institut KAPAL Perempuan dan Sekolah Perempuan,” tambahnya.

Bagi Misiyah, keterlibatan langsung para anggota Sekolah Perempuan merupakan hasil dari pembelajaran tentang hak-hak perempuan dan bagaimana mereka dapat berkontribusi untuk sekitarnya. Hal ini diamini oleh Musriyah, Ketua Sekolah Perempuan DKI Jakarta.

“Sebagai perempuan dan warga negara, kita harus kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, agar hak-hak kita dapat terpenuhi,” tegas Musriyah.

Dibuka oleh Lurah Jatinegara Kaum, Darsito, acara konsultasi publik dilanjutkan dengan pemaparan laporan hasil pemantauan oleh Khusnul Khotimah dari Institut KAPAL Perempuan. Ada empat aspek yang dibahas, yaitu aspek sosialisasi, kepesertaan, pelayanan, dan pelayanan kesehatan reproduksi.

“82, 5 persen responden tidak mengetahui bahwa kartu JKN-PBI dapat digunakan untuk memeriksakan keluhan kesehatan reproduksi,” sesalnya. Ia pun mengingatkan pentingnya sosialisasi dan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dalam pelayanan preventif, dan memasukkan materi kesehatan reproduksi selain program Keluarga Berencana (KB).

Tak ketinggalan, perwakilan dari tim pemantau berbagi pengalaman mereka melakukan pemantauan JKN-PBI. Mereka dipersiapkan dengan pelatihan kepemimpinan, penguatan tim, dan pembekalan pemantauan JKN-PBI di Sekolah Perempuan. Saat terjun ke lapangan, banyak hal menantang yang mereka jumpai; mulai dari bolak-balik mendatangi responden hingga dikira sedang mendata calon penerima bantuan pemerintah.

Konsultasi Publik menjadi kesempatan berbagai elemen masyarakat maupun pemerintahan untuk mengutarakan aspirasi maupun tanggapan. Dalam kesempatan ini, perwakilan dari Ombudsman Republik Indonesia, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat, Puskesmas Kelurahan Jatinegara Kaum, BPJS Kesehatan, dan BPJS Watch turut bersuara. Selanjutnya, Khusnul Khotimah dan Kurniawan dari Institut KAPAL Perempuan hadir sebagai penanggap.

Hasil Pemantauan JKN-PBI Kelurahan Jatinegara Kaum oleh anggota Sekolah Perempuan melahirkan sejumlah rekomendasi. Beberapa di antaranya adalah ketersediaan sarana pengaduan atas pelayanan JKN dan pengembangan model-model pemantauan komunitas untuk memperkuat data pemerintah.

Sekolah Perempuan merupakan sebuah inisiatif untuk memperkuat partisipasi dan kepemimpinan perempuan miskin demi mendorong perubahan. Program ini merupakan inisiatif Institut KAPAL Perempuan, mitra MAMPU untuk area tematik perlindungan sosial. Sekolah Perempuan dikembangkan di enam provinsi di Indonesia sesuai dengan konteks wilayahnya, seperti Sekolah Perempuan dan Kebencanaan di DKI Jakarta.

TURC Menyelenggarakan Women Home Workers Festival 2017

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angkatan kerja bagi pekerja rumahan atau pekerja informal per-Februari 2017 adalah 131,55 juta orang. Dari angka tersebut tercatat laki-laki yang berada di sektor ekonomi informal sebesar 54,94%, sedangkan perempuan yang bekerja di sektor ekonomi formal sebesar 36,52% dan di sektor ekonomi informal sebesar 63,48%. Data dari BPS di atas menunjukkan bahwa tenaga kerja sektor informal didominasi oleh perempuan. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas jam kerja yang menjadi pesona dari sektor informal ini memungkinkan perempuan untuk dapat bekerja menghasilkan upah, namun masih tetap bisa menjalankan peran dan fungsi kulturalnya sebagai ibu rumah tangga. Sayangnya, perempuan pekerja rumahan masih mengalami berbagai persoalan seperti upah pekerjaan yang tidak sesuai dan jaminan perlindungan yang masih minim yang kesemuanya menambah daftar kerentanan perempuan dalam aspek ketenagakerjaan.

Bergerak dari keprihatinan di atas dan sebagai bagian dari program Tematik Area 2 yang berfokus pada peningkatkan kondisi pekerjaan dan penghapusan diskriminasi di tempat kerja, serta meningkatkan akses layanan pekerja rumahan terhadap kondisi kerja layak, MAMPU bekerjasama dengan Trade Union Rights Centre (TURC) sebagai pusat studi dan advokasi isu perburuhan menyelenggarkan Women Home Workers Festival 2017 yang dilangsungkan selama dua hari dari tanggal 22-23 Desember 2017 di Jakarta Creative Hub, Jakarta Pusat.

Women Home Workers Festival 2017 ini adalah wujud kampanye kreatif untuk menyuarakan isu-isu tentang perempuan-perempuan pekerja sektor informal untuk mengenal  lebih dekat mengenai isu-isu perempuan pekerja rumahan serta meningkatkan kesadaran akan fenomena informalisasi pekerjaan dan implikasinya pada perempuan pekerja rumahan. Kegiatan ini melibatkan publik, instansi pemerintah terkait, media dan  organisasi-organisasi masyarakat sipil seperti Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Jurnal Perempuan, MWPRI, BITRA dan SINDIKASI, PEKKA, Jaringan Buruh Migran, KIARA. serta serikat pekerja/ serikat buruh. Pada penyelenggaraan tahun ini, organisasi-organisasi peserta memamerkan berbagai produk hasil kerja perempuan pekerja rumahan seperti, bantal, hasil anyaman, kotak pembungkus dan lain-lain. Selain itu festival ini juga menyelenggarakan beberapa diskusi panel yang membahas berbagai topik seperti: tren infromalisasi pekerjaan dan home based worker oleh Ratna Saptari sebagai Penulis Buku Perempuan dan Perubahan Sosial; pemutaran film tentang perempuan pekerja rumahan serta booth informasi berbagi lowongan pekerjaan rumahan.

Salah satu daya tarik dari festival tahun ini adalah ditampilkannya bantal-bantal dan selimut sebagai media instalasi dengan berbagai gambar dan tulisan/cerita menarik seperti: ’Kerja Layak’, ‘Home Worker Festival’, ‘Perempuan Pekerja Rumahan’, dan lain-lain. Ide medium bantal dan selimut ini merupakan hasil kolaborasi antara TURC dan mahasiswa lintas jurusan Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Bantal dan selimut ini merepresentasikan kondisi para perempuan pekerja rumahan saat ini yang kurang mendapatkan waktu untuk beristirahat.

Evania Putri, Ketua Pelaksana Women Home Workers Festival mengatakan, “Women Home Workers Festival ini dapat menjadi jembatan dan ruang diskusi bersama untuk menemukan solusi perbaikan kondisi kerja bagi para pekerja sektor informal, serta menjadi wujud nyata dalam mendorong perlindungan hukum bagi pekerjaan berbasis rumahan yang banyak didominasi oleh pekerja perempuan.”

YASANTI Peringati Hari HAM Sedunia Bersama 500 Perempuan Pekerja Rumahan

Memeringati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia, Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) menggelar perayaan bertajuk “Kami Ada dan Kami Pekerja Rumahan” di Taman Hiburan Rakyat (THR) Gabusan Square, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (10/12) silam. Sekitar 500 perempuan pekerja rumahan asal DIY dan Jawa Tengah menghadiri acara yang menyuguhkan pasar perempuan serta panggung seni dan budaya itu.

Ragam dukungan bagi perempuan pekerja rumahan pun turut disampaikan oleh pemerintah. Salah satunya adalah Bambang Guritno, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Pemda mendukung para pekerja rumahan melalui layanan perizinan usaha yang lebih terbuka, mudah dan tidak dipungut biaya.

“Izin berusaha silakan diajukan ke (kantor) kecamatan. Itu semua kami buat gratis, supaya usaha ibu-ibu semua bisa berkembang,” ujarnya saat memberikan sambutan. “Membuka lapangan pekerjaan bisa mengurangi kemiskinan. Kami (Pemerintah Kabupaten Bantul) selama ini juga berusaha agar semakin banyak investasi dibuka, mulai dari tingkat dusun hingga ke kabupaten,” tambahnya.

Hal senada diutarakan oleh Isharyanto, Kepala Kelurahan Tahunan, Umbulharjo, Angga Suanggana, perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transportasi, DIY, serta Farah dari BPJS Ketenagakerjaan. Ketiganya menyatakan bahwa pekerja rumahan, melalui momentum ini, telah mendobrak keadaan dari “tidak ada” menjadi “ada” atau “terlihat”.

Dengan dukungan Yasanti sebagai organisasi yang mewadahi, pekerja rumahan tidak perlu takut memerjuangkan hak mereka sebagai pekerja. Semangat ini ditunjukkan lewat Deklarasi Perempuan Pekerja Rumahan yang dipimpin Warisah, ketua Federasi Serikat Perempuan Pekerja Rumahan (PPR) Kabupaten Bantul. Deklarasi tersebut diwakili oleh 11 perempuan pekerja rumahan dari 11 serikat PPR, dan merupakan simbol pernyataan bahwa mereka adalah bagian dari pekerja. Mereka juga mendorong pemerintah, baik di tingkat lokal maupun nasional, untuk menjamin hak-hak mereka sebagai pekerja, serta memberikan perlindungan yang layak, termasuk akses terhadap program-program perlindungan sosial, kesehatan dan dukungan modal.

Sebagai ketua panitia, Warisah pun mengungkapkan rasa bahagia dan syukur atas terselenggaranya acara. Dengan adanya momentum ini, ia berharap dapat mempererat tali silaturahmi antarpekerja rumahan. Selain itu, ia juga memaparkan bahwa apa yang ia perjuangkan selama beberapa tahun ini membuahkan hasil di masa yang akan datang.

“Harapannya akan tumbuh kesadaran dari teman-teman buruh yang belum bergabung, mulai dari melihat keberhasilan teman-temannya yang sudah berserikat,” tuturnya, sambil tersenyum bangga. “Kita sama-sama satu perjuangan. Tidak ada yang terpisah-pisah antarburuh. Ini semua dari pekerja rumahan untuk pekerja rumahan,” tutupnya, sebelum kembali naik panggung.

Syamsiah, Tokoh Masyarakat dari ‘Aisyiyah, Dimuat di Kertas Putih Kebijakan Luar Negeri Australia

Sebagai perempuan asal Desa Kaili di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, yang dahulu pemalu, Syamsiah telah berkembang pesat. Kini, ia dikenal luas di lingkungannya sebagai kader ‘Aisyiyah yang aktif mengampanyekan isu-isu kesehatan perempuan. Cerita Syamsiah turut menjadi bagian dari Kertas Putih Kebijakan Luar Negeri 2017, yang diluncurkan 23 November lalu.

“Saya sudah lama ingin mendedikasikan hidup saya untuk melayani masyarakat,” kenang Syamsiah, sebagaimana dikutip dalam Kertas Putih. “Kemudian Program MAMPU dimulai. Lewat MAMPU, saya punya kesempatan untuk melakukan ini,” tambah Syamsiah, yang pernah mengikuti pelatihan kepemimpinan yang didukung oleh MAMPU.

Pada mulanya, Syamsiah kerap harus menghadapi penolakaan saat datang dari pintu ke pintu untuk meningkatkan kesadaran seputar isu-isu kesehatan reproduksi, termasuk deteksi dini kanker. Sekarang, ia tak hanya telah beroleh dukungan sang suami untuk berkegiatan di masyarakat. Syamsiah juga pernah berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa dan kabupaten, untuk mewakili warga miskin dari desanya.

Diiringi rasa percaya diri dan semangat kepemimpinan yang terus berkembang, Syamsiah terus melangkah maju. Dalam wawancaranya dengan MAMPU tahun lalu, ia mengungkapkan bahwa banyak perempuan usia subur (PUS) yang kini tertarik untuk menjadi anggota Balai Sakinah ‘Aisyiyah. Mereka pun dengan senang hati berbagi pengetahuan baru ke lingkungan sekitar, termasuk para ayah yang bangga karena anaknya menikah dini.

“Mereka bisa berkata, ‘Di kampung saya tidak begitu, karena sudah ada sosialisasi. Kalau menikah dini, nanti bisa merusak organ tubuh anak kami,” ulang Syamsiah.

Pengalaman Syamsiah dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi wujud semangat untuk meningkatkan status kesehatan dan gizi perempuan, salah satu area tematik MAMPU. Dalam Kertas Putih Kebijakan Luar Negeri 2017, Syamsiah tampil di antara mereka yang bermitra dengan program pendampingan pembangunan Australia untuk membantu masyarakat menjadi lebih sejahtera dan tentram.

Kertas Putih 2017 merupakan dokumen internasional yang komprehensif tentang kebijakan luar negeri Australia dalam 14 tahun terakhir. Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu prioritas utamanya. Salah satu inisiatif pemberdayaan perempuan yang dilakukan adalah program pembangunan yang bekerja dengan mitra untuk mendorong kepemimpinan perempuan di masyarakat dan parlemen.

Baca cerita Syamsiah dalam Kertas Putih Kebijakan Luar Negeri 2017 selengkapnya (dalam Bahasa Inggris) di sini.

PERMAMPU Rayakan Puncak Hari Kesehatan Seksual di Jambi

Tanggal 27-28 September lalu, Konsorsium PERMAMPU didukung oleh program MAMPU rayakan Hari Kesehatan Seksual 2017 di Jambi. Mengambil tema “Keluarga: Landasan Kesehatan Tubuh Perempuan & Negara”, perayaan ini adalah puncak dari perayaan Hari Kesehatan Seksual yang telah dilakukan sepanjang bulan September di 8 propinsi wilayah kerja konsorsium, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Lampung. PERMAMPU menekankan bahwa setiap orang termasuk anak melalui keluarga, berhak atas akses terhadap informasi yang akurat, relevan dan berbasis pengetahuan terkait kesehatan seksual dan reproduksi. PERMAMPU menggunakan kesempatan ini untuk juga menerima masukan dari para peserta untuk penyusunan Buku Pegangan untuk Orang Tua Mengenai Kesehatan Tubuh dan Reproduksi Anak.

Di tahun 2014, PERMAMPU melakukan sebuah penelitian terkait kesehatan seksual dan reproduksi perempuan. Temuan memperlihatkan minimnya pemahaman dan kesadaran perempuan mengenai seksualitas, serta otonomi perempuan terhadap tubuhnya. Salah satu sebabnya adalah tidak adanya pendidikan mengenai tubuh atau seksualitas di dalam keluarga, serta pendidikan di sekolah tidak menjawab permasalahan tersebut. Hal ini berimplikasi terjadinya hal-hal negatif bagi perempuan antara lain kekerasan dalam masa pacaran, incest, hubungan seks di luar pernikahan, pernikahan anak usia dini, Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), tingginya angka penyakit menular seksual, pelecehan seksual.

Oleh karena itu, Konsorsium PERMAMPU melihat pentingnya peran keluarga terhadap kebutuhan anak dalam memberikan pendidikan kepada anak mengenai pengetahuan kesehatan seksual dan organ reproduksi guna mencegah hal-hal negatif terjadi terutama pada anak perempuan. Dihadiri lebih dari 65 peserta perwakilan dari 8 provinsi, wilayah dimana anggota konsorsium PERMAMPU bekerja; yaitu Aceh (Flower Aceh), Sumatera Utara (PESADA), Riau (PPSW Riau), Sumatera Barat (LP2M), Jambi (APM), Bengkulu (WCC Cahaya Perempuan), Sumatera Selatan (WCC Palembang) dan Lampung (DAMAR Lampung). Perwakilan ini terdiri atas Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR), Forum Multi Stakeholder (FMS) yang terdiri dari beragam pemangku kepentingan; perempuan akar rumput, pemerintah, tokoh agama dan tokoh adat serta perempuan muda yang aktif dalam mendukung perjuangan isu kesehatan seksual dan reproduksi.

Acara dibuka oleh Asisten II Gubernur Provinsi Jambi Bapak Ir. Agus Sunaryo M.Si dengan pesan inti bahwa pemerintah provinsi Jambi sangat mendukung upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan kesehatan seksual dan reproduksi anak melalui keluarga sebagai salah satu usaha baik untuk menekan angka kematian ibu dan penyebaran penyakit menular seksual. Selain itu, ini sejalan dengan peran pemerintah Jambi yaitu 3M yaitu Melayani, Menggerakan dan Memberdayakan masyarakat.

Selain beliau, turut hadir sebagai narasumber yaitu Ibu Rika Oktavia – Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk / DP3AP2) provinsi Jambi. Ibu Rika memaparkan isu-isu perempuan yang ada di kota Jambi, seperti kekerasan, akses ke pendidikan, tingkat ekonomi dan usaha-usaha DP3AP2 memberikan solusi untuk isu-isu tersebut. Program prioritas DP3AP2 adalah 3 Ends; akhiri kekerasan terhadap perempuan & anak, akhiri perdagangan manusia dan akhiri kesenjangan ekonomi perempuan.

Sesi dilanjutkan oleh Ibu Christina yang berbagi tentang programKementerian Kesehatan yang menerapkan buku Raport Kesehatan Reproduksi yang kerjasama empat Kementerian untuk siswa/i kelas 1 Sekolah Dasar (SD) sampai dengan 3 Sekolah Menengah Atas (SMA)

Buku Raport Kesehatan Reproduksi untuk usia SMP dan SMA menjelaskan tentang kesehatan reproduksi dan mencegah prilaku-prilaku beresiko termasuk juga kesehatan jiwa karena saat ini kemenkes menerima banyak keluhan dari anak-anak yang merasa kesepian dan tidak diperhatikan.” Ungkap Ibu Christina. Kedepannya, Kemenkes akan mengembangkan versi digital dari buku ini agar dikembangkan ke daerah-daerah lain.

Sesi dilanjutkan oleh Komisioner Komnas Perempuan, Budi Wahyuni. Beliau memaparkan kondisi pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi di Indonesia. Beliau menegaskan pentingnya menyampaikan informasi tentang kesehatan seksual dan reproduksi ke masyarakat tanpa batas umur.  Sesi awal dari hari pertama ditutup oleh jabaran tentang solusi-solusi lokal yang sudah dilakukan komunitas di Jambi terkait isu-isu perempuan di wilayah Jambi yang disampaikan oleh Amin Abdullah.

Selain dari narasumber-narasumber tersebut, Konsorsium PERMAMPU juga mendengarkan paparan dari perwakilan Forum Perempuan Muda mengenai pentingnya peran orang tua dalam pendidikan kesehatan seksual dan organ reproduksi agar menjadi bekal bagi orang tua saat menyampaikan informasi kepada anak – anaknya.

Ufiah, salah satu perwakilan dari Forum Perempuan Muda Flower Aceh sangat mendukung perumusan buku pegangan untuk orangtua. Menurutnya pengetahuan dasar dan informasi yang benar mengenai kesehatan seksual dan organ reproduksi seharusnya diberikan oleh keluarga kepada anaknya bahkan sebelum informasi tersebut didapatkan anak di bangku sekolah. Ufiah menceritakan pengalamannya sendiri yang beruntung karena mulai dikenalkan dengan organ reproduksi dan kesehatan seksual saat ia berumur 4 tahun.

“Saya sangat bersyukur karena saya mendapatkan dampingan yang baik dari orang tua saya terutama dari Mamak contohnya menghadapi menstruasi, Saya berharap semua orang tua dapat melakukan hal tersebut kepada anak-anaknya karena hal itu sangat penting sebagai pendidikan dasar tentang pengetahuan kesehatan organ reproduksi.” Ujar Fia.

Tetapi menurut Fia panggilan akrab Ufiah, masih banyak teman-temannya yang belum mendapatkan pendidikan dan juga informasi yang tepat mengenai ketubuhan. Oleh karena itu, dia mendukung pembuatan buku pegangan untuk kesehatan seksual bagi keluarga.

Sepanjang hari kedua, semua peserta bersama-sama memberikan masukan untuk buku pegangan orangtua untuk menjelaskan tentang kesehatan reproduksi kepada anak-anak mereka. Masukan-masukan berharga dari berbagai macam pihak telah diterima. Setelah acara selesai, PERMAMPU akan segera menyusun buku pegangan dan menggunakannya di komunitas dampingan PERMAMPU.

Diharapkan melalui buku ini, pendidikan tentang kesehatan seksual dan ketubuhan  ini bukan lagi menjadi hal yang tabu dengan menggunakan bahasa yang ARSI (Akurat, Relevan, Scientific-based/berbasis pengetahuan) untuk diajarkan kepada anak tetapi pendidikan ini sangat penting sebagai bekal bagi anak dalam mejaga dirinya dikemudian hari.

Uji Lapangan Panduan Kampanye 16 HAKtP SPI Labuhanbatu

MAMPU berkomitmen untuk mendukung kerja-kerja mitra MAMPU agar dapat lebih baik dalam menyuarakan dan mempengaruhi pemangku kepentingan terkait isu-isu perempuan. Salah satunya dengan menyempurnakan kegiatan-kegiatan kampanye mitra MAMPU. Tanggal 11-12 November 2017 lalu, MAMPU melakukan uji lapangan untuk mengimplementasikan Buku Panduan Kampanye kepada salah satu anggota Forum Pengada Layanan (FPL), yaitu Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhanbatu. Sebelumnya uji lapangan ini sudah dilaksanakan di Ambon dan Solo dengan anggota FPL lainnya. Uji coba buku panduan ini dilakukan agar  mitra dapat meningkatkan kualitas kampanye mereka, mulai dari perencanaan awal, pelaksanaan hingga evaluasi terutama untuk kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP) yang ada berlangsung dari 25 November hingga 10 Desember.

Dihadiri pula oleh perwakilan anggota komunitas SPI di enam desa dampingannya, uji lapangan  dimulai dengan mengevaluasi kampanye yang dilakukan SPI pada pelaksanaan 16HAKTP 2016. Evaluasi memperlihatkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh SPI dalam kampanye lalu sudah mendapatkan atensi yang cukup besar dari masyarakat umum dan juga pemerintah dalam tingkat desa namun terlihat belum adanya keselarasan dalam pesan kunci di kegiatan kampanye yang dilakukan.

Pembahasan evaluasi 16HAKTP 2016 mendapatkan isu-isu yang masih menjadi pekerjaan rumah untuk SPI. Perkembangan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) , kebijakan daerah yang masih belum ada untuk tingkat kabupaten yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan, belum adanya layanan yang menyeluruh bagi perempuan korban kekerasan, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang meningkat serta tingginya data kekerasan dalam pacaran adalah isu yang berkembang sebagai dasar kampanye di 2017. Berdasar dari pembahasan evaluasi, pesan kunci yang ingin disampaikan pada kampanye 16HAKTP 2017 ini adalah penting bagi Pemerintah Kabupaten untuk memiliki kebijakan daerah yang mendukung perlindungan perempuan terhadap kekerasan karena tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual  terus meningkat. Diharapkan kebijakan di tingkat kabupaten dapat mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanganan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) yang sudah dimulai SPI Labuan Batu di tingkat desa.

Kegiatan kampanye 16 HAKTP SPI Labuan akan dimulai dengan audiensi sebagai pendekatan dengan beberapa pihak seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Kelompok PKK karena substansi tersebut dinilai masih membutuhkan peningkatan pemahaman tentang situasi dan kondisi KtP, termasuk kekerasan seksual di Kabupaten Labuan Batu.  Setelah audiensi SPI menyasar publik khususnya pendengar radio untuk berbagi situasi  tigginya angka kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Labuan Batu, upaya-upaya pencegahan kekerasan, adanya layanan berupa posko-posko kekerasan yang ada di beberapa desa komunitas SPI, serta menggalang dukungan dari masyarakat untuk bersama mendorong adanya kebijakan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan sebagai payung hukum.Kegiatan terakhir yang akan dilakukan adalah Dialog Multipihak. Dialog ini akan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Aparat Penegak Hukum (APH), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Organisasi Perangkat Desa (OPD) (Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3A termasuk P2TP2A, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), Badab Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), perwakilan dari ormas-ormas lain untuk menjelaskan kepada pemangku kepentingan tentang situasi Kekerasan terhadap Perempuan termasuk Kekerasan Seksual di Kabupaten Labuan Batu, serta menggalang dukungan dan komitmen untuk membuat kebijakan penyelenggaraan perlindungan perempuan dengan hasil akhir Rencana Tindak Lanjut bersama.

“Terimakasih kepada Tim MAMPU dari Jakarta karena uji lapangan  ini menjadi sangat penting bagi anggota SPI dan juga komunitas SPI di Desa. Sebelumnya kami melakukan kegitan kampanye dimulai dengan kegiatan yang akan dilakukan tanpa merencanakan dengan baik dari awal. Tetapi dengan adanya teman-teman MAMPU menambah pengetahuan kami dalam urutan melaksanakan kampanye yang juga berguna dalam melaksanakan kegiatan-kegitan SPI kedepannya.“ ujar Henny.

‘Aisyiyah Cianjur Kawal Isu Kesehatan Reproduksi di Rencana Kerja Pemerintah Desa

Berbagai risiko dalam kesehatan reproduksi (kespro) bagi perempuan, termasuk kanker payudara dan serviks, menjadikan upaya peningkatan kesadaran tentang hal ini sebagai salah satu fokus kerja ‘Aisyiyah di seluruh Indonesia. Langkah tersebut turut ditempuh Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) Cianjur melalui program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU)-‘Aisyiyah, Rabu (6/9) lalu.

Pertemuan antara kader ‘Aisyiyah dengan pemangku kepentingan dari Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, tersebut, menghasilkan beberapa usulan.

“Usulan yang diterima antara lain akan memasukkan kespro ke Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa 2018,” ungkap Titin Suastini dari PDA Cianjur. Titin melanjutkan bahwa kespro perlu hadir dalam kebijakan desa, agar dapat menjadi menjadi isu penting dan memberi dampak di masyarakat. Selama ini, Titin menilai, isu kespro masih dianggap sebagai isu minoritas.

Setelah menjadikan Kecamatan Ciwalen sebagai proyek percontohan untuk kebijakan desa terkait kespro, PDA Cianjur tengah melakukan pendekatan agar langkah ini bisa direplikasi di desa-desa lainnya.

“Alhamdulillah, dari sebelas desa lain, lima di antaranya ingin mengikuti jejak Ciwalen membentuk Perdes kespro,” papar Titin. Menindaklanjuti hal tersebut, tim MAMPU-‘Aisyiyah Cianjur merencanakan kunjungan ke desa-desa pada bulan September, untuk memperkenalkan kespro atas permintaan kepala desa selaku pengambil kebijakan.

Kanker payudara dan serviks termasuk penyebab kematian perempuan terbesar di Indonesia. Data World Health Organization (WHO) tahun 2014 mencatat, hampir 49 ribu perempuan didiagnosa mengalami kanker payudara, dan lebih dari 20 ribu perempuan mengalami kanker serviks. ‘Aisyiyah bermitra dengan Program MAMPU dalam mendorong peningkatan pelayanan dan akses kespro dengan pendekatan hak-hak perempuan bagi kelompok dhuafa mustadh’afin.

(Laporan oleh Suri Putri Utami)

Raskin dan KIS Belum Merata, Kelompok Konstituen Gosepa Data Masyarakat Miskin Desa Galala, Maluku

Mengingat betapa pentingnya bantuan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, Kelompok Konstituen (KK) Gosepa melakukan pendataan masyarakat miskin di 6 RT yang terdapat di Desa Galala, Sirimau, Kota Ambon, Maluku.

Ide untuk melakukan pendataan ini bermula ketika perwakilan kelompok konstituen Gosepa mengikuti kegiatan Training of Facilitator (ToF) terkait pengaduan yang dilakukan oleh Yayasan Arika Mahina dengan Program MAMPU pada Februari 2016 di Ambon. Salah satu materi yang disampaikan adalah mengidentifikasi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat di Desa/ Negeri dan Kelurahan.

Persoalan yang diangkat KK Gosepa adalah belum meratanya pembagian Beras Miskin (Raskin) atau yang sekarang bernama Beras Sejatera (Rastra), dan masalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Desa Galala.

Pasca ToF, perwakilan KK Gosepa melakukan pertemuan dengan pengurus dan anggota untuk menindaklanjuti permasalahan Rastra dan KIS di desa mereka, serta membahas rencana kerja. Dalam pertemuan tersebut, disepakati kegiatan pendataan masyarakat miskin yang tidak menerima Rastra dan KIS.

Merry Mahulette, sekretaris KK Gosepa, menyampaikan hasil pertemuan kepada A Kapele, Raja Desa Galala, sekaligus meminta rekomendasi Raja yang ditujukan kepada seluruh RT di Desa Galala. Hal ini juga dimaksudkan sebagai pegangan bagi KK Gosepa dalam melalukan pendataan. Surat rekomendasi ini dikeluarkan oleh Raja Galala pada Maret 2016.

Selanjutnya, para anggota KK Gosepa yang terbagi ke dalam tiga tim, melakukan pendataan selama tiga bulan. Kemudian, data lapangan direkap. Hasilnya, ada sebanyak 24 Kepala keluarga di 6 RT di Desa Galala yang belum menerima bantuan Kartu Indonesia Sehat (KIS), 50 Kepala keluarga yang belum menerima bantuan Raskin/ Rastra dan total masyarakat miskin yang belum menerima bantuan Rastra dan KIS sebanyak 72 Kepala Keluarga.

Dari temuan ini, Kelompok Konstituen kemudian melakukan pertemuan dengan aparat pemerintah Desa Galala yang diwakili sekretaris desa, untuk melaporkan hasil pendataan sekaligus meminta kebijakan pemerintah Desa terkait temuan.

Hasil temuan KK Gosepa tersebut ternyata belum terdata di pemerintah desa. Oleh karenanya, pemerintah desa berjanji untuk membicarakan persoalan ini dengan Raja untuk segera ditindaklanjuti.

Dari pengalaman tersebut, peranan aktif dari kelompok masyarakat sangat diperlukan untuk ikut membantu pendataan masyarakat miskin yang belum memperoleh akses perlindungan sosial pemerintah.

Penyempurnaan Most Significant Change story yang ditulis oleh Sofia Siahaya (Arika Mahina)

Pentingnya Pendataan Masyarakat Miskin untuk Akses Perlindungan Sosial

Mengingat betapa pentingnya bantuan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, maka kelompok Konstituen Gosepa melakukan pendataan masyarakat miskin di 6 RT yang terdapat di Desa Galala, Sirimau, Kota Ambon, Maluku.

Ide untuk melakukan pendataan ini bermula ketika perwakilan Kelompok Konstituen (KK) Gosepa mengikuti kegiatan Training of Facilitator terkait pengaduan yang dilakukan oleh Yayasan Arika Mahina dengan Program MAMPU pada Februari 2016 lalu di Ambon.

Salah satu materi yang disampaikan adalah mengidentifikasi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat di Desa/ Negeri dan Kelurahan.Persoalan yang diangkat KK Gosepa adalah belum meratanya pembagian Beras Miskin (Raskin) atau Beras Sejatera (Rastra) dan masalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Desa Galala.

Sebagai tindak lanjut, pasca TOF, perwakilan KK Gosepa melakukan pertemuan dengan pengurus dan anggota untuk membahas permasalahan Rastra dan KIS, serta membahas rencana kerja. Dalam pertemuan tersebut, disepakati kegiatan pendataan masyarakat miskin yang tidak menerima Rastra dan KIS.

Merry Mahulette, sekretaris KK Gosepa, menyampaikan hasil pertemuan kepada A Kapele, Raja Desa Galala, sekaligus meminta rekomendasi Raja yang ditujukan kepada seluruh RT di Desa Galala, sebagai pegangan bagi KK Gosepa dalam melalukan pendataan. Surat rekomendasi ini dikeluarkan oleh Raja Galala pada Maret 2016. Selanjutnya, para anggota KK Gosepa yang terbagi ke dalam tiga tim, melakukan pendataan sejak bulan Maret hingga Mei.

Rekap data lapangan dilakukan pada bulan Juli 2016. Hasilnya, ada sebanyak 24 Kepala keluarga di 6 RT di Desa Galala yang belum menerima bantuan Kartu Indonesia Sehat (KIS), 50 Kepala keluarga yang belum menerima bantuan Raskin/ Rastra dan masyarakat miskin yang belum menerima bantuan Rastra dan KIS sebanyak 72 Kepala Keluarga.

Dari temuan tersebut, pada Agustus 2016 Kelompok Konstituen melakukan pertemuan dengan pemerintah Desa Galala yang diwakili sekretaris desa, untuk melaporkan hasil pendataan sekaligus meminta kebijakan pemerintah Desa terkait temuan. Hasil temuan KK Gosepa ternyata belum terdata di pemerintah desa. Pemerintah desa berjanji untuk membicarakan persoalan ini dengan Raja untuk segera ditindaklanjuti.

Dengan adanya partisipasi kelompok masyarakat dan berbagai pihak dalam pendataan, akan sangat membantu masyarakat miskin dalam mengakses program perlindungan sosial dari pemerintah.

DItulis oleh: Sofia Siahaya (Arika Mahina)